Wah...! PDIP 'Lawan' KPK, Penyidik akan Dilaporkan ke Dewas


Jumat, 17 Januari 2020 - 08:43:20 WIB
Wah...! PDIP 'Lawan' KPK, Penyidik akan Dilaporkan ke Dewas Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pihak DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan sejumlah langkah terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2014 yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain menuding telah terjadi kebocoran surat penyelidikan, PDIP juga berupaya melaporkan penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Tim hukum PDIP menyambangi Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, yang merupakan gedung lama KPK, untuk menemui Dewas KPK, kemarin sore. "Mau melapor ke Dewan Pengawas," kata anggota tim hukum PDIP I Wayan Sudirta saat tiba.

Tim hukum PDIP langsung menuju petugas resepsionis yang berjaga dan melaporkan maksud kedatangannya untuk menemui Dewas KPK. Namun, petugas resepsionis KPK menanyakan terlebih dahulu apakah sudah membuat janji untuk bertemu Dewas KPK.

"Tidak, sampaikan saja, kalau kamu tidak menyampaikan. Nanti kamu bermasalah. Sampaikan saja, kalau Dewas yang menolak. Kita catat Dewas yang menolak," ujar Wayan Sudirta.

Kemudian, petugas resepsionis pun mencoba mengonfirmasi kepada sekretaris Dewas soal kedatangan tim hukum PDIP tersebut. "Nah, bagus, Dewas mau menerima kita apa tidak," ucap Wayan Sudirta.

Petugas resepsionis pun mendapatkan jawaban dari sekretaris dewas KPK bahwa memang belum ada janji untuk bertemu. "Jadi, tidak mau menerima?" kata Wayan Sudirta, kemudian meninggalkan gedung KPK.

Pada Rabu (15/1) malam, DPP PDIP membentuk tim hukum untuk menghadapi kasus dugaan suap pengurusan penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih yang menjerat kader PDIP Harun Masiku dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan.

Pembentukan tim hukum itu diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan Yasonna Laoly yang juga merupakan menteri hukum dan HAM. Tim hukum itu dipimpin oleh I Wayan Sudirta dengan anggota salah satunya Maqdir Ismail.

Pembentukan itu disertai tudingan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum KPK terkait kasus Wahyu Setiawan. Partai berlogo banteng moncong putih itu menilai, hal tersebut pada akhirnya merugikan PDIP.

Selain kadernya yang terseret, kasus tersebut juga diwarnai upaya penggeledahan ke kantor pusat DPP PDIP oleh penyidik KPK. Upaya pengeledahan kala itu dihalang-halangi sejumlah pihak, termasuk kepolisian, sehingga batal dilakukan. Penggeledahan itu disebut terkait status salah seorang tersangka penyuap dalam kasus itu, Saeful, yang merupakan staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Maqdir Ismail menilai, salah satu indikasi pelanggaran adalah surat perintah penyelidikan (sprinlidik) KPK dalam kasus dugaan suap itu diteken oleh Agus Rahardjo sebagai ketua KPK yang tengah menjabat pada 20 Desember 2019. Waktu penandatanganan spinlidik itu, menurut dia, sangat mepet dengan pelantikan pimpinan KPK baru pada 22 Desember 2019.

Maqdir juga mengingatkan bahwa salah satu pimpinan KPK saat itu, Saut Situmorang, telah menyatakan mundur dari lembaga antirasuah itu pada 13 September 2019. Lalu, Saut bersama Agus Rahardjo dan Laode M Syarif juga mengikuti langkah serupa dengan menyerahkan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden Jokowi pada 12 September 2019.

"Ketika ada tiga orang yang sudah mengundurkan diri, mestinya tidak sah, tidak bisa dilakukan proses hukum oleh mereka. Itu saya kira yang penting," kata Maqdir. Ia tak menyebutkan bahwa sedianya para pemimpin KPK yang mundur dan menyerahkan mandat kala itu sedianya sudah kembali lagi menjabat.

Serangan terhadap KPK selanjutnya datang dari anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu yang menuding terjadinya kebocoran dokumen di KPK. Ia menceritakan, pada Selasa (14/1), sekitar pukul 11.00 WIB, ia menerima sebuah map dari seseorang bernama Novel Yudi Harahap. Ketika map tersebut diterima Masinton, orang tersebut langsung meninggalkannya.

"Pada saat saya buka, map tersebut berisi selembar kertas yang bertuliskan surat perintah penyelidikan KPK dengan nomor 146/01/12/2019, tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo," ujar Masinton kepada wartawan, Kamis (16/1).

Setelah diterimanya surat tersebut, ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di KPK. Masinton pun mengingat bahwa saat memimpin Pansus Hak Angket KPK, dirinya sering kali mempertanyakan soal kerahasiaan sebuah informasi. "Kami sebagai anggota Komisi III sering mempertanyakan kepada komisioner KPK tentang adanya pembocoran informasi dan dokumen penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK kepada media tertentu," ujar Masinton.

Ia kemudian mendesak Dewas KPK mengusut tuntas pembocoran dokumen ini. "Agar KPK menjaga integritas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dikerjakan oleh KPK dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak dan media tertentu," ujar Masinton.(*)

 Sumber : Republika /  Editor : NOVA

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 01 Februari 2020 - 12:01:23 WIB

    Wah...! Sri Mulyani Sampaikan Ini untuk Kenang Kobe Bryant

    Wah...! Sri Mulyani Sampaikan Ini untuk Kenang Kobe Bryant JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merasa kehilangan legenda NBA Kobe Bryant yang tewas akibat kecelakaan helikopter di California Amerika Serikat. Rasa duka itu disampaikannya usai melantik pe.
  • Rabu, 23 Oktober 2019 - 14:40:28 WIB

    Wah...! Cukup Banyak Pensiunan Jenderal di Kabinet Indonesia Maju

    Wah...! Cukup Banyak Pensiunan Jenderal di Kabinet Indonesia Maju  JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Cukup banyak para pensiunan Jenderal TNI dan juga pensiunan Jenderal Polri yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju, yang dilantik  Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/10)..
  • Senin, 15 Juli 2019 - 22:26:05 WIB

    Wah...! Dana Desa Naik Jadi Rp400 Triliun Tahun Depan

    Wah...! Dana Desa Naik Jadi Rp400 Triliun Tahun Depan JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Kabar gembira bagi masyarakat desa. Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan anggaran sebesar Rp400 triliun untuk program dana desa yang akan digelontorkan selama lima tahun ke depan..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM