Pukat UGM: Imbas UU KPK Baru, Gagal Geledah Kantor DPP PDIP


Senin, 20 Januari 2020 - 23:45:31 WIB
Pukat UGM: Imbas UU KPK Baru, Gagal Geledah Kantor DPP PDIP Direktur Pukat UGM Oce Madril. (Foto: Usman Hadi/detikcom)

YOGYAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM menilai, kegagalan KPK menggeledah kantor DPP PDIP pasca-operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan,  merupakan imbas diberlakukannya UU KPK yang baru.

"Ya itu asal masalahnya kan karena karena tidak memiliki izin penggeledahan, pada akhirnya mereka (KPK) tidak bisa melakukan penggeledahan dan termasuk juga harusnya penyitaan," ujar Direktur Pukat UGM Oce Madril , Senin (20/1/2020).

"Jadi memang ini kelemahan yang dihasilkan oleh, yang diciptakan oleh undang-undang (nomor 19 tahun 2019 tentang KPK) yang baru," sambungnya.

Oce menuturkan, dalam setiap penegakan hukum biasanya dibarengi dengan proses penggeledahan dan penyitaan. Namun dalam UU KPK yang baru penggeledahan bisa dilakukan asal mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas (Dewas).

"Kalau misalnya harus ada izin (Dewas) tentu menjadi lebih sulit, menjadi lebih lama dan menjadi menjadi lebih panjang alurnya," tuturnya.

Sementara proses penggeledahan, kata Oce, biasanya berlangsung cepat agar barang buktinya tidak raib. Apabila proses penggeledahan berbelit-belit, bukan tidak mungkin barang bukti yang seharusnya disita keburu 'dihilangkan'.

"Jadi memang birokrasi penegakan hukum (yang diatur di UU KPK yang baru) ini dalam kasus tersebut sekarang kelihatan memang menghambat, dan berpotensi menggagalkan tujuan dari penggeledahan itu," paparnya.

Oce tak mengetahui apakah gagalnya penggeledahan kantor DPP PDIP dikarenakan lambatnya pimpinan KPK mengajukan izin ke Dewas, atau karena Dewas yang lambat dalam memproses pengajuan izin dari pimpinan KPK.

"Kita nggak pernah tahu kan kebenarannya seperti apa, yang kita tahu penggeledahan itu gagal dilakukan. Apakah proses di KPK-nya yang menjadi masalah atau di Dewan Pengawas, itu kan ekses dari sistem (di UU KPK yang baru)," jelasnya. (dtc)

 Sumber : Detik.com /  Editor : Dodi


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com


[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM