Komisi II DPR RI Desak Pemerintah Angkat Honorer K2 Jadi PNS


Selasa, 21 Januari 2020 - 10:36:15 WIB
Komisi II DPR RI Desak Pemerintah Angkat Honorer K2 Jadi PNS Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus bersalaman dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo usai rapat kerja Komisi II dengan kementerian terkait, Senin (20/1). Ist

JAKARTA, HARIAN HALUAN- Komisi II DPR RI mendesak pemerintah mengangkat para honorer K2 sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Tenaga honorer yang perlu diberikan kepastian adalah mereka yang selama ini masih bekerja di bidang kesehatan, pendidikan, dan petugas penyuluh lapangan (PPL).

Hal ini disampaikan Komisi II DPR, saat rapat kerja dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1). 

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus meminta harus ada ketegasan pemerintah terkait status honorer K2 ini. Politisi PAN itu menekankan pada janji pemerintah untuk mengatasi masalah kesejahteraan pegawai honorer K2. Honorer K2, imbuh Guspardi, adalah mereka yang digaji oleh sekolah atau instansi bersangkutan tanpa ada sama sekali alokasi dari APBD dan APBN. Sejauh ini, keinginan untuk mensejahterakan mereka dengan mengangkatnya menjadi ASN terbentur oleh UU ASN. 

"Batas umur pada UU ASN tidak memberi kesempatan bagi honorer K2  bisa menjadi ASN. Harus ada aturan spesial atau khusus untuk honorer K2 dalam penerimaan dan pengangkatan ASN. Kalau tidak, para pegawai honorer K2 sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi ASN," ujar Guspardi Gaus yang merupakan Anggota DPR RI Dapil Sumbar II tersebut.

Selain persoalan Honorer K2, saat rapat kerja Komisi II, Guspardi juga menyoroti kasus yang menimpa salah seorang anak wakil gubernur yang tidak lulus sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) walaupun meraih nilai tertinggi. "Seorang anak wakil gubernur saja bisa menjadi korban, apalagi anak-anak dari orang yang tidak mempunyai akses", tuturnya.

Guspardi berasumsi hal tersebut terjadi karena kelulusan seorang calon ASN dilakukan oleh individu atau orang-perorangan. Sistem yang terkomputerisasi hanya bekerja pada proses jalannya tes atau ujian penerimaan. "Kita berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa KemenPAN-RB sekarang di bawah pimpinan Cahyo Kumolo," ucapnya.

Anggota Komisi II DPR yang lain, Cornelis meminta, para guru yang sudah honorer bertahun-tahun di daerah terpencil dan pulau-pulau terluar agar diberi keistimewaan. "Udah langsung diangkat aja deh," Cornelis.

Cornelis mengungkapkan, tidak ada salahnya jika negara memprioritaskan para honorer untuk segera diangkat menjadi PNS. "PPL, kesehatan, guru ini bagaimana kita mau bangun SDM, visi misi presiden mereka kalau kesehatannya jelek dan lain-lain. Nggak usah tes-tes, saya yakin negara gak akan bangkrut," ujar politikus PDIP tersebut. 

Menanggapi ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan pengangkatan tersebut bukan kewenangan Kemenpan RB. Sejumlah kementerian juga perlu berkoordinasi untuk menentukan keputusan tersebut.

"Itu bukan kewenangan PANRB ya, menyangkut kalau guru ya tergantung bagaimana acc kemendiknas nya, masalah gajinya juga bagaimana dari kemenkeunya, Belum tentu daerah mau nanggung  juga kan perlu tahapan," ungkapnya.

Ia mengaku sudah membahas hal tersebut dengan Kemendikbud Nadiem Makarim. Namun, keputusannya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. "Ya kan gak bisa bahas sekali langsung ketok kan tidak," ujar Tjahjo. (h/len)

Reporter : Leni Marlina /  Editor : Heldi

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 27 Februari 2020 - 19:36:45 WIB

    Penangguhan Ibadah Umrah, Komisi VIII DPR RI Dukung Keputusan Arab Saudi

    Penangguhan Ibadah Umrah, Komisi VIII DPR RI Dukung Keputusan Arab Saudi PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Baru-baru ini mencuat kabar, Kerajaan Arab Saudi menangguhkan pelaksanaan ibadah umrah jamaah asing untuk mencegah masuknya pengaruh virus Corona. Bahkan, Indonesia adalah salah satu diantara 20 neg.
  • Kamis, 27 Februari 2020 - 10:40:52 WIB

    Komisi II DPR RI Sorot Kekurangan Blanko e- KTP

    Komisi II DPR RI Sorot Kekurangan Blanko e- KTP JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketersediaan blanko e-KTP menjadi sorotan anggota anggota Komisi II DPR RI. Mendagri diminta menyelesaikan persoalan ini, terlebih jelang Pilkada serentak keberadaan blanko e-KTP menjadi sangat kru.
  • Selasa, 25 Februari 2020 - 18:28:43 WIB

    Pedagang Pasar Atas Mengadu ke Komisi II DPR RI

    Pedagang Pasar Atas Mengadu ke Komisi II DPR RI JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Tak sepakat dengan sistem pengelolaan pasar yang diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi, Inisiator Hak Nagari Agam Tuo bersama perwakilan Pedagang Pasar Atas Bukittinggi mengadu ke Kom.
  • Ahad, 23 Februari 2020 - 20:49:16 WIB

    Bilang Perempuan Bisa Hamil di Kolam Renang! Komisioner KPAI Ini Akhirnya Minta Maaf

    Bilang Perempuan Bisa Hamil di Kolam Renang!  Komisioner KPAI  Ini Akhirnya Minta Maaf JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sitti Hikmawatty meminta maaf atas pernyataannya mengenai perempuan bisa hamil saat berenang di kolam bersama laki-laki. .
  • Jumat, 21 Februari 2020 - 17:31:45 WIB

    Komisi VIII DPR RI Dukung Tranformasi Kelembagaan IAIN menjadi UIN

    Komisi VIII DPR RI Dukung Tranformasi Kelembagaan IAIN menjadi UIN JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Komisi VIII DPR RI yang membidangi Agama dan Sosial, menyatakan dukungan penuh terhadap transformasi kelembagaan Institute Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN)..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM