Astaga..! Tak Cuma Ciutkan Pendapatan Buruh, RUU CLK  Hapus Kewajiban Sertifikat Halal


Selasa, 21 Januari 2020 - 11:47:50 WIB
Astaga..! Tak Cuma Ciutkan Pendapatan Buruh, RUU CLK  Hapus Kewajiban Sertifikat Halal Ribuan buruh geruduk gedung DPR RI. (foto Haluan.Co)

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Ribuan buruh mengepung gedung DPR RI, mereka menuntut pemerintah bersama DPR membatal Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU CLK) yang mengancam berkurangnya sumber nafkah mereka. 

Tetapi ternyata  tidak hanyasoalsumber nafkah buruh,  bila disahkan menjadi UU CLK sejumlah pasal  pada 32 UU selama ini  bakal dihapus. Dan, yang paling  menggemparkan adalah  salah satunya pasal-pasal di UU Jaminan Produk Halal. 

Apa saja yang dihapus? Berdasarkan Pasal 552 RUU Cipta Lapangan Kerja seperti dilansir detikcom, Selasa (21/1/2020), sejumlah pasal di UU Jaminan Halal akan dihapus yaitu Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, Pasal 44.

Pasal 4 UU Jaminan Halal mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selengkapnya Pasal 4 berbunyi:


Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.


Dengan dihapusnya Pasal 4 UU Produk Jaminan Halal, maka pasal yang menjadi turunan Pasal 4 juga dihapus. Yaitu:

Pasal 29
(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:

a. data Pelaku Usaha;
b. nama dan jenis Produk;
c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
d. proses pengolahan Produk.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 42
(1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
(2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 44
(1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
(2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.(*)
 

 Sumber : Detikcom /  Editor : Dodi
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]