Ketua KPU Bukittinggi Diberhentikan, Ternyata Ini Penyebabnya..!


Kamis, 23 Januari 2020 - 19:44:19 WIB
Ketua KPU Bukittinggi Diberhentikan, Ternyata Ini Penyebabnya..! ilustrasi

BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COM – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bukittinggi diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua KPU berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Surat Putusan DKPP RI Nomor 294-PKE-DKPP/IX/2019 dikeluarkan berdasarkan rapat pleno 6 orang anggota DKPP RI yakni, Muhammad selaku Plt Ketua merangkap anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, Rahmat Bagja dan Hasyim Asyari, Rabu (22/1) memutuskan antara lain, mengabulkan pengaduan untuk sebagian. Menjatuhkan saksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua kepada Teradu I Beni Aziz selaku Ketua merangkap anggota KPU Bukittinggi terhitung sejak putusan dibacakan. Menjatuhkan saksi peringatan keras kepada teradu II Donny Syahputra dan Teradu III Zulwida Rahmayeni masing masing selaku anggota KPU terhitung sejak putusan dibacakan.

Kemudian, menjatuhkan saksi peringatan kepada teradu VII Eri Vatria dan teradu VIII Asneli Warni, masing masing selaku anggota Bawaslu Bukittinggi terhitung sejak putusan dibacakan. Merehabilitasi nama baik teradu IV Yasrul dan teradu V Heldo Aura, masing masing anggota KPU Bukittinggi, terhitung sejak putusan dibacakan. Merehab nama baik teradu VI Ruzi Haryadi sebagai Ketua merangkap anggota Bawaslu Bukittinggi terhitung sejak  putusan dibacakan.

Selanjutnya, memerintahkan KPU RI untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu I paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. Memerintahkan KPU Provinsi Sumbar untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu II, teradu III, teradu IV dan teradu V paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan.

Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumbar untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu VI, teradu VII dan teradu VIII paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Dan memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Putusan DKPP tersebut atas pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tahun 2019 yang dilayangkan Kader Partai Amanat Nasional (PAN) Bukittinggi Fauzan Haviz terhadap Komisioner KPU dan Bawaslu Bukittinggi.

Dengan keluarnya Putusan DKPP itu, Ketua KPU Bukittinggi Beni Aziz, menghormati  keputusan DKPP tersebut, Menurut Beni Aziz, selama ini KPU Bukittinggi telah melaksanakan Pemilu sesuai dengan UU, aturan PKPU dan surat edaran  serta arahan dari KPU RI, KPU Provinsi.

"Saya menghormati putusan DKPP itu. Saat ini saya sedang di Jakarta, besok (hari ini, red) saya akan memberikan keterangan dengan kawan kawan media," kata Beni Aziz melalui saluran selular.

Terpisah, Ketua DPD PAN Bukittinggi Fauzan Haviz, membenarkan keluarnya Putusan DKPP tersebut,  namun untuk menjalankan keputusan itu, KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Sumbar diberikan waktu selama 7 hari.

"Hasil Putusan DKPP itu dapat dilihat di website DKPP. Dengan keluarnya  Putusan DKPP ini, apa dampaknya terhadap anggota DPRD Bukittinggi dari Fraksi PAN yang  duduk saat ini. Saya hanya meminta hukum harus ditegakkan," ungkap Fauzan Haviz. (h/ril)


Reporter : Yursil /  Editor : Heldi





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com


[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM