DPD RI Setuju Gubernur Sumbar Kerap ke Luar Negeri : Daerah Lain juga Melakukannya


Selasa, 28 Januari 2020 - 15:32:26 WIB
DPD RI Setuju Gubernur Sumbar Kerap ke Luar Negeri : Daerah Lain juga Melakukannya DPD RI rapat bersama Pemprov Sumbar mendengar perkembangan investasi di Sumbar, Selasa (28/1/2020) di Auditorium Gubernuran. Foto/Milna Miana

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Komite IV DPD RI mendukung Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno yang kerap melalukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Ketua Komite IV DPD RI, Elviana berpendapat kepergian Irwan Prayitno bukan sekedar jalan-jalan namun sebagai upaya mencari investor guna meningkatkan investasi daerah.

"Saya setuju jemput bola dari gubernur. Sebab jika mengandalkan APBD tidak akan cukup, dan daerah lain juga melakukan hal itu," kata Elviana usai rapat bersama Pemprov Sumbar mendengar perkembangan investasi di Sumbar, Selasa (28/1/2020) di Auditorium Gubernuran.

Elviana menilai, banyak sektor yang bisa dikembangkan di Sumbar untuk berinvestasi. Mulai dari pariwisata, kelautan, energi baru terbarukan dan kelapa sawit. Namun tetap memperhatikan kearifan lokal. Kendati demikian, pemerintah daerah harus memberikan kenyamanan berinvestasi kepada investor yang akan berinvestasi.

"Semua elemen harus seirama dalam memberikan kemudahan investasi. Baik dari pemerintah, masyarakat serta lembaga-lembaga lainnya seperti OJK dan perbankan," tegas Elviana.

Selain itu, Elviana juga menilai, upaya jemput bola Komite IV DPD RI ke daerah dalam rangka mendengarkan permasalahan investasi di daerah, sebelumnya telah dilaksanakan di Kalimantan Timur. Kemudian sebagai aksi persiapan RUU tentang investasi penanaman modal daerah.

"Kami rangkum apa saja persoalan investasi dan penanaman modal di daerah sebagai bahan RUU yang akan kami bahas bersama," tambah Elviana.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan masalah perizinan dan sistem perizinan dipusat yang terlalu ribet untuk disederhanakan. Dia mengapresiasi DPD RI lantaran telah melibatkan pemerintah daerah dalam menggodok aturan perizinan investasi.

"Terkait tanah ulayat yang menjadi salah satu penghambat investasi di Sumbar. Kemudian aparat hukum dalam tanda kutip menghambat investasi," tukasnya. (*)

Reporter : Milna /  Editor : Milna
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]