Bersengketa dengan Perusahaan Perkebunan, Poktan ANRP Temui Komisi II DPR RI


Rabu, 29 Januari 2020 - 11:18:06 WIB
Bersengketa dengan Perusahaan Perkebunan, Poktan ANRP Temui Komisi II DPR RI PERWAKILAN Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman (Poktan ANRP), Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumbar saat menyampaikan aspirasi ke Komisi II DPR RI, Selasa (28/1). IST

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Perwakilan Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman (Poktan ANRP), Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumbar sampaikan aspirasi Komisi II DPR RI, Selasa (28/1).

Saat audiensi dengan Komisi II DPR, Ketua Poktan ANRP Yunasril mengatakan, maksud  ia mendatangi lembaga perwakilan rakyat ini adalah, memohon bantuan pada Komisi II mencari solusi atas sengketa yang dihadapi Poktan ANRP dengan salah satu perusahaan perkebunan yang ada di Pasaman Barat, yaitunya PT Anam Koto.

Yunasril mengungkapkan, ada dua persoalan utama yang jadi fokus sengketa antara Poktan ANRP dengan PT Anam Koto. Pertama masalah plasma yang tidak diterima masyarakat sejak tahun 1999. Kedua akses masyarakat berkebun perusahaan yang dibatasi oleh perusahaan.

Asim Simanjuntak selaku pendamping Poktan ANRP mengungkapkan, semenjak terbitnya HGU PT Anam Koto tahun 1999 hingga 2010, perusahaan ini tidak pernah melakukan penanaman kelapa sawit. Selain itu sesuai  hasil temuan Poktan ANRP data perizinan PT Anam Koto tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu pihaknya memohon pada Komisi II DPR mencarikan solusi terhadap permasalahan ini, terlebih salah satu mitra kerja Komisi II adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Pertanahan.

"Kami memohon kepada Komisi II untuk turun langsung ke lapangan guna melakukan pembuktian dan mendapatkan informasi yang sebenarnya," tukas Asim.

Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus yang memimpin jalannya audiensi megatakan, komisi II akan menyikapi dan mempelajari permasalahan ini untuk diteruskan pada kementrian ATR/Pertanahan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). "Ini akan ditindaklanjuti sesegera mungkin," ucap Guspardi yang merupakan dewan dari Dapil Sumbar II tersebut.

Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP,  Komarudin Watubun juga menyambut baik kedatangan perwakilan masyarakat Pasaman Barat ini.

"Gedung ini adalah rumah rakyat. Jadi silahkan mengadu pada kami sebagai wakil rakyat jika memang ada permasalahan. Tetapi  perlu dilengkapi laporan dan data-data yang valid sehingga bisa dipertanggung jawabkan," katanya.

Sepakat, anggota Komisi II yang lain, Imron Amin dari Fraksi Gerindra dan Sukamto dari Fraksi PKB mengharapkan perwakilan masyarakat Pasaman segera melengkapi dokumen yang di perlukan serta menginventarisir permasalahan dalam sengketa ini, sehingga DPR bisa membawa persoalan yang ada ke dalam RDP dengan kementrian terkait. (h/len)

 

Reporter : Leni Marlina /  Editor : Heldi
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]