Terlibat Dugaan Korupsi Proyek Tranmigrasi

Dua Oknum ASN Pemkab Limapuluh Kota Ditetapkan Sebagai Tersangka


Rabu, 29 Januari 2020 - 19:29:12 WIB
Dua Oknum ASN Pemkab Limapuluh Kota Ditetapkan Sebagai Tersangka Kapolres Limapuluh Kota, melalui Kadatreskrim AKP Anton Lutter menjelskan kepda wartawan seputar duggaan korupsi dua tersangka ASN Pemkab Limapuluh Kota. Foto/Zulkifli

LIMAPULUH KOTA,HARIANHALUAN.COM -- Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan yang sangat panjang, akhirnya unit tindak pidana korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Limapuluh Kota, menetapkan dua orang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas dilingkungan Pemkab Limapuluh Kota, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak korupsi yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp900 juta.

Kapolres Limapuluh Kota AKBP Sri Wibowo, melalui Kasatreskrim AKP Anton Lutter didampingi Kanit Tipikor Ipda Heri Yuliardi menyebutkan, kedua oknum ASN Pemkab Limapuluh Kota yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut adalah MLV dan AZD.

"Ke dua tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan rumah transmigrasi di Jorong Koto Tongah, Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota pada tahun anggaran 2013 lalu," ujar Kasatreskrim AKP Anton Lutter, Rabu (29/1/2020).

Menurut AKP Anton Lutter, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), negara telah dirugikan sebesar Rp900 juta.

Kedua oknum ASN Pemkab Limapuluh Kota yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut terkait langsung dalam pengelolaan pembangunan rumah transmigrasi senilai Rp3,7 Milliar tahun anggaran 2013 lalu. yang dikelola oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Limapuluh Kota.

"Saat itu tersangka MLV yang sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik unit Tipikor Satreskrim Polres Limapuluh Kota, Rabu (29/1/2020) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sedangkan  AZD yang dijawadwalkan akan diperiksa, Kamis (30/1/2020) dalam kapasitas sebagai tersangka, saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Limapuluh Kota sekaligus sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) terkait proyek pembangunan rumah transmigrasi tersebut.

Ketika ditanya, apakah penyidik akan berhenti sampai pada dua tersangka MLV dan AZD, Kasatreskrim AKP Anton Lutter mengakui bahwa jumlah tersangka bisa saja bertambah.

"Jumlah tersangka bisa saja tertambah, itu tergantung nantinya dari hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik kepada kedua tersangka MLV dan AZD," pungkas Kasatreskrim AKP Anton Lutter.

Rumah Transmigrasi Tak Tuntas

Informasi yang diperoleh, proyek pembangunan rumah transmigrasi di Jorong Koto Tongah, Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota, terindikasi sebagai proyek akal-akalan dengan tujuan melakukan perambahan hutan. 

Betapa tidak, proyek yang sudah dicanangkan sejak tahun 2010 itu, ternyata hingga kini tak tuntas. Awalnya, proyek yang dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut dialokasikan untuk pembangunan 200 unit rumah transmigrasi yang akan dihuni korban gempa bumi dan letusan gunung dari sejumlah daerah di tanah air pada tahun 2009.

Terungkapnya, dugaan proyek pembangunan rumah transmigrasi sebagai proyek akal-akalan perambahan hutan, semakin menguat tatkala Kapolres Limapuluh Kota, waktu itu dijabat oleh Kapolres AKBP Cucuk Trihono bersama tim ekspedisi, turun melakukan penyisiran kawasan tersebut.

Di lokasi, AKBP Cucuk Trihono bersama awak media melihat secara kasat mata, ratusan hektar lahan yang Izin Pengelolaan Kayunya (IPK) sudah dikeluarkan Kementerian terkait, dan pemilik IPK yakni PT. CP, nyaris berhasil mengunduli kawasan hutan guna pembangunan rumah transmigrasi nasional tersebut.

Ditaksir, kayu yang sudah ditebang oleh pemilik IPK jumlahnya belasan ribu kubik dan di lokasi sengaja membangun sawmill.

Kendati pemilik IPK mengantongi izin resmi dalam penebangan hutan, namun ada dugaan kayu itu pernah diselundupkan ke Riau lewat aliran sungai. Buktinya, saat Kapolres AKBP Cucuk Trihono beberapa waktu lalu meninjau ke lokasi, juga ditemukan beratus hingga ribuan kubik kayu hasil olahan di sawmill itu. 

Diakui AKBP Cucuk Trihono, keluarnya izin pengelolaan kayu di Galugua, tidak lepas karena alasan kayu tersebut akan digunakan untuk pembangunan rumah transmigrasi. (h/zkf)

Reporter : Zulkifli /  Editor : Milna
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]