Cegah Perkawinan Anak, Kemen PPA Rangkul Tokoh Adat dan Agama


Sabtu, 01 Februari 2020 - 07:47:42 WIB
Cegah Perkawinan Anak, Kemen PPA Rangkul Tokoh Adat dan Agama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga foto betsana saat kunjungan ke Sulawesi Barat.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Praktik perkawinan anak di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Di ASEAN, Indonesia menempati urutan ke-2 untuk perkawinan anak. Itu sebabnya Presiden Joko Widodo mengamanahkan 5 (lima) isu prioritas kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), diantaranya adalah pencegahan perkawinan anak.

"Praktik perkawinan anak memiliki dampak jangka panjang terhadap anak, keluarga, masyarakat, dan generasi masa depan. Anak perempuan secara fisik belum siap untuk mengandung dan melahirkan, sehingga meningkatkan risiko angka kematian ibu dan anak, komplikasi kehamilan, keguguran, dan kelahiran bayi dengan berat badan rendah," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga, dikutip dari laman resmi Kemen PPA, Sabtu (1/2/2020).

Menurut Ayu, ketidaksiapan mental karena usia yang masih muda juga meningkatkan risiko perceraian dan pemberian pola asuh yang tidak tepat pada anak. Dia berharap penandatanganan pakta integritas bukan sebatas komitmen di atas kertas.

"Dari sebuah komitmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, pakar, dunia usaha, dan media untuk mencegah perkawinan anak, kami mengharapkan lahirnya sebuah implementasi yang ada di masyarakat untuk mencegah perkawinan anak," ujar Ayu.

Ayu mengajak mari semua pihak bersinergi bersama untuk memperkuat GEBER PPA sehingga dapat mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Sekretaris Dinas PPPA Sulawesi Barat, Marintani Erna mengakui rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, dan pengaruh budaya, khususnya perjodohan menjadi faktor tingginya angka perkawinan anak di wilayahnya.

"Di pelosok daerah kami masih berlaku tradisi perjodohan. Perjodohan itu biasanya dilakukan saat anak masih berusia 12-13 tahun. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman orang tua terhadap dampak negatif perkawinan anak dan rendahnya penghasilan keluarga, sehingga mereka ingin melepas tanggung jawab mereka terhadap anak," tutur Marintani.

Pekerjaan pemerintah juga semakin berat setelah di media sosial juga sering beredar gerakan ajakan untuk berani menikah pada usia muda dan usia anak. Untuk merespon gerakan tersebut, Kemen PPPA telah meluncurkan Iklan Layanan Masyarakat "Pencegahan Perkawinan Anak" yang ditujukan untuk kaum milenial. 

Deputi Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny N Rosalin mengatakan Pakta Integritas ini diharapkan dapat mendorong daerah dalam penetapan regulasi pencegahan perkawinan anak yang terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan perkawinan anak. (*)

 Sumber : Kementerian PPA /  Editor : Milna
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]