Sumbar Perlu Perjuangkan  'Mosi Integral Natsir' Sebagai Hari Besar Nasional


Senin, 03 Februari 2020 - 07:56:47 WIB
Sumbar Perlu Perjuangkan  'Mosi Integral Natsir' Sebagai Hari Besar Nasional

Sumbar Perlu Perjuangkan  “Mosi Integral Natsir" Sebagai Hari Besar Nasional


Oleh : Jimmi Syah Putra Ginting

PADA tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta, atas nama bangsa Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.  Namun demikian, tidak berarti sejak hari itu bangsa ini serta merta meraih kemerdekaannya. Ada proses dan waktu yang cukup panjang sampai pada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh dunia Internasional, termasuk oleh Belanda. (catatan : Belanda baru mengakui tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia pada tahun 2005). Setidaknya sejak tahun 1945 – 1949, terdapat rangkaian peristiwa penting, seperti Perjanjian Linggarjati, agresi I Belanda terhadap Indonesia, Perjanjian Renville, agresi II Belanda terhadap Indonesia, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, Perjanjian Roem-Roijen, dan Konferensi Meja Bundar (KMB).
 
Negara Belanda pun secara resmi menyerahkan/mengakui kedaulatan atas Indonesia (kecuali Irian Barat) pada tanggal 27 Desember 1949. Hal ini ditandai dengan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), negara federal yang dilahirkan yang terdiri dari 16 (enam belas) negara bagian, yaitu : (1) Republik Indonesia, (2) Indonesia Timur, (3) Negara Dayak Besar, (4) Negara Borneo Tenggara, (5) Negara Borneo Timur, (6) Negara Borneo Barat, (7) Negara Banjar, (8) Negara Bengkulu, (9) Negara Beliton, (10) Negara Riau, (11) Negara Sumatera Timur, (12) Negara Madura, (13) Negara Pasundan, (14) Negara Sumatera Selatan, (15) Negara Jawa Timur, dan (16) Negara Jawa Tengah.

Walaupun pengakuan kedaulatan atas Indonesia telah dilakukan, masih ada penilaian bahwa Belanda berhasil memecah Indonesia yang bulat dan bersatu ke dalam beberapa negara bagian. Dengan cara itu, Belanda masih berusaha menguasai Indonesia melalui tangan negara-negara bagian yang merupakan negara boneka bentukan Belanda. Setidaknya negara boneka yang dinilai bentukan Belanda tersebut adalah : (1) Negara Indonesia Timur, (2) Negara Sumatera Timur, (3) Negara Sumatera Selatan, (4) Negara Jawa Timur, (5) Negara Pasundan, dan (6) Negara Madura.

Tidak berselang lama lahirnya RIS, masyarakat  di beberapa negara bagian sudah timbul gejolak. Ada yang melalui resolusi, melalui demonstrasi-demonstrasi, dan berbagai gejolak lain yang bermuara pada keinginan untuk menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, saat itu Republik Indonesia sudah menjadi salah satu negara bagian dan beribukota di Yogyakarta. Bahkan ada pula yang berniat yang keluar dari RIS dan menjadi negara sendiri.

Situasi yang tidak kondusif ini menarik perhatian Natsir, di samping ia menyadari perlunya upaya memutus rantai kuasa dari Belanda di Indonesia. Diantaranya, Natsir melakukan upaya pendekatan ke negara-negara bagian agar semangat persatuan dan kesatuan bangkit di negara bagian tersebut. Di samping itu, Natsir juga berinisiatif menemui dan bertukar pikiran dengan para pimpinan fraksi di Parlemen RIS.  Berbagai upaya pendekatan dan didukung rasa senasib sepenanggungan, upaya merajut persatuan dapat terbangun.  Setidaknya hal tersebut tampak dalam Sidang Paripurna RIS tanggal 3 April 1950, kala itu Natsir di Podium sidang Paripurna Parlemen RIS menyampaikan pidato yang akhirnya dikenal dengan “Mosi Integral Natsir”. Mosi Integral, yang substansinya adalah bahwa RIS perlu kembali  ke NKRI, didukung oleh semua pemimpin fraksi di Parlemen RIS juga mendapat dukungan dari Pemerintah. Pemerintah pun menggunakan Mosi Integral Natsir sebagai pedoman dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Secara maraton dilakukan langkah-langkah persiapan untuk kembali ke NKRI.   Akhirnya tanggal 15 Agustus 1950 tamatlah riwayat Negara Republik Indonesia Serikat. Tanggal 16 Agustus 1950 para pimpinan dan anggota DPR RIS, Senat RIS, dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) RI, serta pimpinan dan anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) RI – Yogyakarta, dinyatakan sebagai anggota DPR Negara Kesatuan, dan pada hari itu juga secara resmi dilantik oleh Presiden Soekarno. Keesokan harinya, yakni pada tanggal 17 Agustus 1950, sewaktu perayaan ulang tahun kelima kemerdekaan, Presiden Soekarno mengumumkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sedemikian monumentalnya, tidak salah kalau sekiranya menilai Mosi Integral Natsir sebagai proklamasi Indonesia jilid kedua, sebab ia menjadi pintu Indonesia menjadi Negara Kesatuan yang utuh dari Sabang sampai Merauke. Dan substansi pesannya tegas merajut integrasi nasional lintas suku, agama, ras, adat istiadat dalam bingkai NKRI. Tidak kalah penting, menjadi pengingat bagi generasi penerus bangsa akan ikhtiar para pahlawan terdahulu merajut persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga nasionalisme yang yang lahir di hati generasi penerus adalah nasionalisme yang bernafaskan nilai luhur pembukaan UUD tahun 1945. Bukan nasionalisme sempit, melainkan nasionalisme yang kontributif terhadap semangat anti penjajahan, dan sadar akan pentingnya menjaga ketertiban dunia melalui pergaulan antar bangsa yang egaliter. Palestina sebagai negara terjajah hingga saat ini, bahkan merasakan kepeduliaan dan dukungan Indonesia sejak era Bung Karno hingga saat ini adalah buah dari amanat UUD tahun 1945 yang secara konsisten dilaksanakan Pemerintah dan rakyat Indonesia.
 
Beberapa tahun ini, di Jakarta dorongan agar Pemerintah Indonesia memperingati 3 April sebagai Hari NKRI sudah menggema dari berbagai pihak. Ini pertanda baik bagi anak bangsa yang cinta dengan sejarah bangsa dan negaranya. Di sisi lain, kontribusi Pemerintah Daerah dan masyarakat Sumatera Barat sesungguhnya tidak kalah penting dalam mewujudkan “3 April” sebagai Hari Besar Nasional Indonesia. Sebab Mohammad Natsir, sang pencetus Mosi Integral, adalah negarawan yang lahir di Sumatera Barat. Ia juga dikenal sebagai Buya Natsir. Sebagai daerah yang telah dikenal sebagai lumbung penghasil cerdik cendikiawan, rasanya arif dan bijaksana jika Pemerintah Daerah atau masyarakat Sumbar mempertimbangkan untuk mendorong Presiden Republik Indonesia menetapkan 3 April sebagai Hari Besar Nasional.  

Dulu Mohammad Natsir mengatakan “untuk mencapai sesuatu, harus diperjuangkan dulu. Seperti mengambil buah kelapa, dan tidak menunggu saja seperti jatuh durian yang telah masak”. Sekarang hal yang sama juga perlu kita lakukan. Perlu kita perjuangkan.  Kalau bukan kita, siapa lagi.  Kalau bukan sekarang, kapan lagi. Semoga!

 Editor : Dodi
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]