Permintaan Kemendagri, Kebijakan Libur Sekolah di Natuna Dicabut


Senin, 03 Februari 2020 - 21:09:49 WIB
Permintaan Kemendagri, Kebijakan Libur Sekolah di Natuna Dicabut ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan telegram yang isinya menolak libur sekolah bagi siswa yang berada di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Langkah itu diambil setelah pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran dengan nomor 800/DISDIK/46/2020 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Natuna, Wan Siswandi atas nama Bupati Natuna, Minggu 2 Februari 2020.

Kebijakan libur diambil karena dua ratus lebih WNI baru saja tiba di Natuna dari Wuhan, China, dalam rangka isolasi pencegahan virus Corona.

"Kebijakan meliburkan kegiatan belajar siswa sekolah akan menghambat proses belajar secara menyeluruh," tulis telegram yang baru dibuat hari ini, Senin 3 Februari 2020.

Kebijakan itu pun diketahui dan diambil oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam surat telegram disebutkan juga bahwa pemerintah pusat meminta bupati Natuna mencabut surat edaran yang menuliskan libur bagi para murid sejak 3 Februari sampai 17 Februari 2020. Kementerian menegaskan, proses belajar mengajar harus tetap berjalan.

"Selanjutnya berkoordinasi dengan Pemprov Kepri dan pemerintah pusat guna penanganan dan antisipasi lebih lanjut," tulis isi telegram tersebut.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, membenarkan bahwa pihaknya baru mengeluarkan telegram tersebut.

"Arahan mendagri harus gerak cepat," kata Akmal saat dikonfirmasi.

Akmal menyatakan, pemerintah daerah Natuna sudah merespons telegram dari Tito dan surat balasan, menangguhkan surat edaran mengenai libur sekolah.

"Sudah direspons Pemkab Natuna," ujarnya.

Surat balasan itu yakni membatalkan libur sekolah sebagaimana ditandatangani Sekretaris Daerah Natuna, Wan Siswandi atas nama bupati Natuna, menindaklanjuti telegram mendagri.

"Menindaklanjuti telegram Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Dirjen Otonomi Daerah Nomor: T.4422.3/666/OTDA, tentang permintaan pencabutan Surat Edaran tanggal 3 Februari 2020. maka dengan ini kami mencabut surat edaran Sekretaris Daerah Nomor: 800/DISDIK/46/2020 tentang kebijakan meliburkan sekolah," tulis surat edaran tersebut.

Disebutkan pada surat balasan, proses belajar mengajar akan aktif kembali, Selasa 4 Februari 2020.

"Berkaitan dengan dicabutnya surat edaran tersebut, maka kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) tetap dilaksanakan seperti biasa mulai tanggal 4 Februari 2020," diterakan dalam surat tersebut. (h/vva)

 Sumber : vivanews /  Editor : Heldi

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]