Kejari Pasaman Tahan Oknum Seknag Koto Kaciak karena Diduga Tersangkut Korupsi


Selasa, 04 Februari 2020 - 20:44:28 WIB
Kejari Pasaman Tahan Oknum Seknag Koto Kaciak karena Diduga Tersangkut Korupsi Ilustrasi

PASAMAN, HARIANHALUAN.COM - Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman menahan oknum Sekretaris Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, dan seorang oknum mantan kepala jorong di nagari tersebut dalam perkara dugaan korupsi Dana Kredit Mikro, Selasa (04/02).

"Sesuai pelimpahan berkas perkara yang kami terima dari penyidik Kepolisian Resor (Polres) Pasaman, kedua tersangka masing-masing berinisial AM (55 tahun) dan SR (60 tahun), diduga secara bersama-sama telah melakukan tindakan pidana korupsi dengan potensi kerugian negara sebesar Rp300 juta, yang dilakukan pada periode Desember 2009 hingga Maret 2010," kata Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman, Adhryansyah melalui Kepala Seksi Pidana Khusus , Erik Eriyadi, di Lubuksikaping.

Ia mengatakan, setelah berkas dinyatakan lengkap maka kedua tersangka langsung ditahan dan untuk sementara dititipkan di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping.
     
Dalam kurun waktu 20 hari ke depan, lanjutnya, pihak Kejari Pasaman akan melimpahkan berkas perkara kedua tersangka ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang untuk disidangkan.

"Kedua tersangka diduga telah melanggar pasal 2 atau 3 dan Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sanksi hukuman maksimal penjara seumur hidup," ungkapnya.

Sementara itu, salah seorang masyarakat penggiat anti korupsi di Pasaman, Joni Agus Saputra (33), menilai, langkah yang dilakukan pihak penyidik polres dan kejari tersebut sudah merupakan sebuah langkah maju dalam penegakan supremasi hukum di daerah itu.

"Patut diapresiasi, namun kami selaku masyarakat tentu juga berharap pengungkapan-pengungkapan semacam ini bisa lebih masif dilakukan, mengingat cukup banyak kasus-kasus dugaan korupsi yang belum tuntas diproses," katanya.

Joni menegaskan, pihak penyidik harus mampu mempercepat proses penyidikan bagi kasus-kasus dugaan korupsi lainnya, terutama bagi oknum yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Hal itu, lanjutnya, adalah merupakan salah satu upaya untuk memberikan kesempatan bagi para tersangka untuk melakukan pembelaan diri di pengadilan nantinya, sesuai azas praduga tak bersalah yang dianut dalam penegakan hukum di Indonesia.

"Jika memang belum bisa dibuktikan akibat kurangnya alat bukti atau keterangan saksi, sebaiknya para tersangka yang belum dinaikkan status perkaranya, agar diterbitkan saja Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena tidaklah mungkin ada warga negara yang harus menyandang status tersangka seumur hidupnya," kata dia.(h/rul)

Reporter : Rully Firmansyah /  Editor : NOVA
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]