Kepala Inspektorat Limapuluh Kota Ditahan Polisi


Selasa, 04 Februari 2020 - 21:33:52 WIB
Kepala Inspektorat Limapuluh Kota Ditahan Polisi AZD yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi perumahan transmigrasi ditahan polisi Selasa (4/1) sore.

SARILAMAK, HARIANHALUAN.COM - Setelah menjalani pemeriksaan selama beberapa jam sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi rumah transmigrasi yang berlokasi di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota, tahun anggaran 2012-2013, yang merugikan negara sekitar Rp900 juta, maka Kepala Inspektorat berinisial AZD yang saat kasus tersebut terjadi menjabat Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi, langsung ditahan penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Limapuluh Kota, pada Selasa (4/1) sore.

Saat menjalani pemeriksaan di ruang Tipikor Satreskrim Polres Limapuluh Kota, tersangka AZD yang masih menggunakan seragam dinas PNS/ASN tersebut, terlihat didampingi sejumlah penasehat hukumnya. 

Kapolres Limapuluh Kota melalui Kasat Reskrim AKP Anton Luther didampingi KBO Satreskrim Iptu Army Ariosa dan Kanit Tipikor, Ipda Hery Yuliadi kepada wartawan mengatakan, tersangka AZD memang ditahan untuk penyidikan lebih lanjut. Sebelum AZD, beberapa hari sebelumnya, MLV satu tersangka lainnya yang juga PNS telah lebih dahulu ditahan karena kasus yang sama. 

"Memang, dalam kasus dugaan korupsi transmigrasi di Kabupaten Limapuluh Kota, kami (penyidik) telah menahan dua orang tersangka. Untuk hari ini yang kami tahan adalah tersangka AZD yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi," ulas AKP Anton Luther.

Mantan Kasat Reskrim Polres Batusangkar itu menambahkan, kedua tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan. Jika penyidik merasa perlu, maka masa penahanan itu akan diperpanjang. 

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, AZD telah menjalani tiga kali pemeriksaan sebagai saksi dan satu kali sebagai tersangka. 

Terkait kasus dugaan korupsi yang melilit PNS itu, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Limapuluh Kota, Widya Putra sebelumnya mengaku, pihaknya belum bisa mengambil sikap terkait dua orang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi transmigrasi yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. 

Walau begitu, apakah akan memberikan bantuan hukum atau tidak terhadap oknum ASN berinisal MLV dan AZD itu, mantan camat di Kota Payakumbuh itu mengaku tetap prihatin dan berpesan kepada ASN lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Widya Putra juga mengatakan, pihaknya juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan. (h/zkf)

Reporter : Zulkifli /  Editor : NOVA

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]