Siap-siap Kades dan Kepsek..! Dana Desa dan BOS Dikirim Langsung


Rabu, 05 Februari 2020 - 18:40:24 WIB
Siap-siap Kades dan Kepsek..! Dana Desa dan BOS Dikirim Langsung Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian berencana mengubah mekanisme transfer alokasi dana desa dan dana Bantuan Operasional Sekolah atau dana BOS yang saat ini ditransfer oleh pemerintah pusat ke kas pemerintah daerah.

Tito menyatakan nantinya dana itu akan ditransfer oleh pemerintah pusat secara langsung ke rekening kas desa dan rekening kepala sekolah masing-masing yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kemudian masalah dana desa dan dana bantuan operasional sekolah yang ada rencana dari Kemenkeu untuk didrop ke langsung ke Kades dan Kepsek," ujar Tito Karnavian usai bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (5/2).

Tito menyatakan rencana itu bertujuan untuk memotong rantai birokrasi transfer kedua dana tersebut di daerah.

Ia mengatakan pemerintah pusat ingin memotong alur pendistribusian dana sehingga cepat sampai dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh desa dan sekolah.

"Prinsipnya sebetulnya positif yaitu ingin memotong birokrasi, jangan sampai selama ini dana desa itu adanya di Kabupaten dari Kabupaten baru kemudian ke desa," kata Tito.

Tito mengakui pemerintah kerap menemukan pelbagai penyimpangan baik terhadap dana desa maupun BOS saat dilakukan transfer ke daerah. Penyimpangan itu, menurut Tito, lantas berdampak langsung pada lambatnya distribusi dana hingga ke sekolah hingga ke desa.

"Problemnya ada masukan di daerah-daerah tertentu itu ada yang terlambat sampai 3 bulan, dan harus ngurus jauh lokasinya," ungkap Tito.

Tak berhenti sampai di situ, Tito menyatakan ada kendala jarak antara desa/ sekolah ke kantor-kantor pemerintah daerah kerap dikeluhkan pihak sekolah dan perangkat desa. Sebab, banyak daerah yang infrastrukturnya belum memadai untuk mengakses hingga pusat pemerintahan daerah dengan baik.

"Bayangkan dari Nias harus ngurus ke Medan, kemudian dari Papua harus ngurus ke Jayapura, dari Kepulauan Natuna ngurus ke Batam, kan jauh. Sehingga ada yang sampai 3 bulan dananya belum turun," jelasnya.

Meski demikian rencana itu masih digodok Tito dan pihak Kemendikbud, Kemenkeu dan Kementerian Agama.

Ia pun tak menampik bila rencana transfer langsung itu akan memunculkan potensi persoalan baru. Diantaranya soal teknis pelaporan dan inventarisasi pengelolaan keuangan di tiap-tiap sekolah dan desa.

"Jangan sampai nanti, kepala sekolah sibuk dengan menerima dana kemudian sibuk dengan ditugas yang lain perencanaan, pengelolaan keuangan SPJ pengadaan dan lain-lain. Sementara substansi utamanya pendidikan menjadi nomer 2," kata dia.(*)
 

 Sumber : cnnindonesia /  Editor : NOVA

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]