Diduga Langgar Kode Etik, Bawaslu Pasaman Laporkan Bacalon Bupati


Kamis, 06 Februari 2020 - 18:42:00 WIB
Diduga Langgar Kode Etik, Bawaslu Pasaman Laporkan Bacalon Bupati Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita, MA (Dua dari kiri) jadi pembicara saat menggelar Bimtek Panwascam.

PASAMAN, HARIANHALUAN.COM -- Nasib salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Pasaman kini berada diujung tanduk. Itu seiring dengan dilayangkannya surat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat. 

Dalam surat dengan nomor temuan 001/TM/PB/Kab/03.13/I/2020 tersebut dinyatakan Dahliana, Sekretaris Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pemkab Pasaman sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga melanggar kode etik dan netralitas.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, Rini Juita menyatakan, Dahliana sebagai Aparatur Sipil Negara diduga tidak netral, dan melakukan tindakan-tindakan yang berafiliasi dengan partai politik. "Ini diputuskan setelah berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang ditemukan dan hasil kajian Bawaslu Pasaman," ungkap Rini Juita, Kamis (6/2).

Dikatakannya, temuan Bawaslu Pasaman terkait dugaan pelanggaran netralitas dan kode etik ASN merupakan pelanggaran terhadap Pasal 11 huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. 

Selain itu, juga merujuk pada surat Menpan RB nomor :B/71/M.SM.00.00/2017 perihal pelaksanaan netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019. "Sudah direkomendasikan ke KASN pada 25 Januari 2020. Walaupun siterlapor tidak memenuhi panggilan Bawaslu, meski sudah dua kali dipanggil," katanya. 

Diketahui, Dahliana merupakan salah satu kandidat bakal calon Wakil Bupati untuk Pilkada nanti. Bukti keseriusannya, Dahliana bersama pasangannya, Afrizal, yang notabene juga berstatus sebagai seorang ASN di Sumatera Utara sudah mendaftar kesejumlah Partai Politik di Kabupaten Pasaman. 

Bahkan, sebagai bukti keseriusannya pasangan Balon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman berlatar belakang birokrat ini sudah menyosialisasikan dirinya lewat sejumlah baliho dan spanduk (APK). Seharusnya, seorang ASN yang berencana ingin maju pada Pilkada sebaiknya tidak mempublikasikan terlebih dahulu kepada publik.

"Ibu Dahliana ini atas tindakannya mengambil formulir dan mengembalikan formulir sebagai bakal calon Wakil Bupati kesejumlah Parpol, itu sudah masuk dalam kategori pelanggaran," kata Rini. 

Sebenarnya, kata Rini, ASN boleh mencalonkan diri untuk menjadi calon Bupati maupun Wakil Bupati dengan syarat harus mundur dari jabatannya, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

"Kalau nanti sudah dinyatakan memenuhi syarat mendaftarkan diri ke KPU, dan sudah ditetapkan sebagai calon, maka wajib mengundurkan diri," beber Rini. 

Rini mengaku, saat ini pihaknya tinggal menunggu hasil keputusan dari Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta. Pasalnya, Bawaslu tidak memiliki otoritas untuk melakukan tindakan penanganan pelanggaran. "Mengingat, saat ini regulasi Pilkada masih belum masuk tahapan mendaftarkan diri ke KPU, jadi, ya, sekarang kita masih menunggu hasil tindak lanjut dari KASN saja," tandasnya.

Terkait netralitas ASN ini, Bawaslu sudah sudah menyurati Bupati Pasaman untuk diteruskan kepada kepada jajarannya (ASN) agar menjaga netralitas pada saat Pilkada 2020. Hal itu pun sudah disampaikan dua kali. "Rencananya kita akan minta waktu untuk sosialisasi saat apel gabungan senin pagi di kantor Bupati Pasaman," ujar Ketua Bawaslu Pasaman. (*)

Reporter : Yudhi Lubis /  Editor : Agoes Embun
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 01 Mei 2019 - 13:59:26 WIB

    Diduga Curangi Pemilu, Rizieq Minta Jokowi Tobat 'Nasuha'

    Diduga Curangi Pemilu, Rizieq Minta Jokowi Tobat 'Nasuha' BOGOR, HARIANHALUAN.COM-Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab meminta Presiden RI yang juga capres petahana Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh pendukungnya melakukan tobat 'nasuha' meminta pengampunan lantaran tela.
  • Senin, 02 Juli 2018 - 13:27:39 WIB

    Diduga Terlibat Politik Praktis, Oknum ASN Pariaman Tunggu Sanksi

    Diduga Terlibat Politik Praktis, Oknum ASN Pariaman Tunggu Sanksi PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM – Dua orang Aparatur Sipir Negara (ASN) Kota Pariaman yang terlibat politik praktis pada Pilkada Kota Pariaman beberapa waktu lalu, masih menunggu keputusan dari Komisi Apratur Sipir Negara (KASN).
  • Ahad, 15 November 2015 - 19:31:40 WIB

    Dokter Diduga Terima Gratifikasi

    KPK TERIMA PENGADUAN MASYARAKAT

    JAKARTA, HALUAN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menerima beberapa laporan dari masyarakat terkait .

  • Jumat, 18 September 2015 - 19:59:31 WIB

    FPKS: Diduga Ada Mafia Bermain

    DI BALIK PELONGGARAN PENJUALAN MIRAS

    JAKARTA — Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, mengatakan pihaknya menolak keras upaya pelonggaran penjualan minuman keras (miras). Sebab, pelonggaran penjua.

  • Selasa, 17 Februari 2015 - 20:20:22 WIB

    Budi Gunawan Diduga Palsukan KTP

    ABRAHAM SAMAD TERSANGKA

    Ketua KPK Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemal.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]