Dituding Jebak PSK, Pakar Sebut Andre Rosiade Bisa Dikenai Pasal Ini


Jumat, 07 Februari 2020 - 08:14:13 WIB
Dituding Jebak PSK, Pakar Sebut Andre Rosiade Bisa Dikenai Pasal Ini Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pengajar hukum di Universitas Trisakti Asep Iwan Iriawan mengatakan pihak yang menjebak pekerja seks agar diproses kepolisian bisa dijerat dengan pasal penyertaan.

"Enggak ada istilah dijebak [dalam hukum], tapi [ada] orang memfasilitasi, membuktikan adanya begituan, itu dikenakan penyertaan," kata dia, kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/2).

"Kalau ada orang menyediakan tempat memancing masuk ke situ [lokasi penjebakan]," imbuhnya.

Hal ini dikatakannya dalam merespons kasus dugaan penjebakan pekerja seks, NN, oleh Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade. Tujuannya, membuktikan bahwa ada prostitusi yang dipesan via online di Sumbar.

Polisi kemudian menetapkan NN dan seorang muncikari sebagai tersangka pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Asep menambahkan pada dasarnya perempuan yang menjajakan diri tak bisa dijerat pasal di KUHP. Yang bisa dijerat, kata dia, hanya muncikari yang berperan memudahkan aksi prostitusi itu.

"[Yang kena] cuma muncikari, [Pasal] 295, 296 [KUHP]," ucapnya.

Namun demikian, dia menyebut masih ada pasal 27 ayat (1) UU ITE yang bisa digunakan menjerat tindakan prostitusi.

Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade mengaku siap diperiksa MKD terkait dugaan penjebakan pekerja seks.

"Kalau wanitanya main online, nyebutin ukuran dan lain-lain, itu pasal kesusilaan 27 [UU ITE]," kata Asep.

Diketahui, pasal penyertaan pada KUHP terdiri dari Pasal 55 dan Pasal 56.

Pasal 55 berbunyi, "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan."

Pasal 56 menyatakan, "Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan."


Terpisah, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Andi Rio Idris Pandjalangi mempersilakan masyarakat yang ingin melaporkan Andre ke pihaknya.

Namun sejauh ini MKD belum menerima laporan apapun terkait dugaan pelanggaran etik Andre hingga saat ini.

"Sampai sekarang belum ada laporan, pokoknya belum ada laporan tentang hal itu ya, dari pihak manapun juga belum ada laporan," klaim Andi.

Andre Rosiade sendiri mengaku hanya menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota dewan sekaligus hendak membuktikan bahwa memang ada kasus prostitusi online di Sumbar.

Ia pun mengaku hanya menyampaikan keresahan masyarakat Padang ke kepolisian dan mengaku siap jika dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.(*)
 

 Sumber : cnnindonesia /  Editor : NOVA

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 15 Mei 2020 - 07:00:25 WIB

    Dituding Melakukan Survei Bernuansa Phobia, Ini Kata Komnas HAM

    Dituding Melakukan Survei Bernuansa Phobia, Ini Kata Komnas HAM HarianHaluan.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) angkat suara soal tudingan survei yang dilakukannya pada 29 April hingga 4 Mei 2020 bernuansa phobia terhadap kelompok tertentu..
  • Ahad, 03 Mei 2020 - 20:30:42 WIB

    5 Maskapai Dituding Ikut Bermain dalam Pengangkutan Kargo

    5 Maskapai Dituding Ikut Bermain dalam Pengangkutan Kargo JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Kemunculan maskapai penumpang yang mengangkut kargo udara memberikan harga lebih murah hingga 31 persen jika dibandingkan dengan harga kargo udara normal membuat terjadinya persaingan yang semakin.
  • Sabtu, 04 April 2020 - 06:26:31 WIB

    Yasonna Dituding Cari Celah Bebaskan Napi Korupsi Saat Corona

    Yasonna Dituding Cari Celah Bebaskan Napi Korupsi Saat Corona JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mencuri kesempatan di tengah pandemi virus corona (Co.
  • Rabu, 05 Februari 2020 - 22:30:21 WIB

    Firli Bahuri Dituding Bikin Rusak KPK

    Firli Bahuri Dituding Bikin Rusak KPK JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri kembali menjadi sorotan terkait polemik penyidik lembaga antirasuah itu. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menilai memecat .
  • Kamis, 09 Januari 2020 - 19:10:52 WIB

    Dituding Lembek soal Natuna, Begini Tanggapan Prabowo

    Dituding Lembek soal Natuna, Begini Tanggapan Prabowo JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menanggapi santai desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot dirinya terkait sikap di Laut Natuna Utara. Prabowo menyatakan bahwa setiap orang bebas ber.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]