Cegah Pekerja Migran Ilegal, Ini yang Dilakukan Pemerintah


Jumat, 07 Februari 2020 - 09:59:05 WIB
Cegah Pekerja Migran Ilegal, Ini yang Dilakukan Pemerintah Deputi Bidang Koordinasi Perempuan dan Anak Ghafur Dharmaputra dalam 'Rapat Koordinasi Identifikasi, Pencegahan dan Penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah di daerah perbatasan' di Kantor Kemenko PMK, kemarin. Foto/Kemenko PMK

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri khususnya di negara tetangga memang menguntungkan untuk devisa dan pemasukan  negara. Itu apabila PMI menjadi pekerja dengan cara legal.

Namun apabila PMI memaksakan diri untuk bekerja di luar negeri dengan berbagai cara ilegal justru akan membuar permasalahan baru.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Perempuan dan Anak Ghafur Dharmaputra, masih banyak PMI berangkat bekerja ke luar negeri secara non prosedural (ilegal) dengan berbagai penyebab antara lain faktor ekonomi, ajakan keluarga yang sudah pernah bekerja menjadi PMI di luar negeri, berbelitnya pengurusan dokumen sebagai persyaratan kerja/keberangkatan, minimnya kompetensi yang dimiliki.

"Tingkat pendidikan yang masih rendah, kurangnya pengetahuan, juga jadi alasan banyaknya PMI bermasalah yang berangkat secara ilegal. Sehingga mudah dibujuk oleh para sindikat/calo," kata Ghafur, dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Jumat (7/2/2020).

Ghafur menjelaskan mobilitas keberangkatan PMI ke luar negeri secara ilegal biasanya melalu daerah perbatasan seperti Nunukan (Kalimantan Utara), Entikong (Kalimantan Barat), Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun (Kepulauan Riau), Tanjung Balai Asahan (Sumatera Utara),Dumai (Riau), dan Atambua (Nusa Tenggara Timur).

Padahal, kata Ghafur, di perbatasan sudah dibangun Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang melayani administrasi kependudukan, ketenagakerjaan. Namun malah di perbatasan banyak PMI yang berangkat secara legal.

"LTSA yang dibangun (Nunukan, Entikong, Batam) belum optimal bahkan tidak jalan," kata Ghafur.

Sosialisasi LTSA menurut Ghafur sangat penting. Masih banyak daerah yang tidak paham tentang LTSA di daerah. Menurutnya fungsi LTSA perlu dioptimalkan lagi agar bisa berjalan secara maksimal untuk mencegah PMI ilegal.

Urusan PMI menurut Ghafur bukan hanya urusan Kementerian Luar Negeri, tapi yang terutama adalah di hulu atau daerah asalnya.

"Pelindungan itu bukan ada di luar negeri, tetapi dimulai di dalam negeri, sebabnya tata kelola PMI dan LTSA penting kehadirannya, bukan sekedar untuk memproseduralkan yang undocumented di perbatasan," pungkas Ghafur. (*)

 Sumber : Kemenko PMK /  Editor : Milna

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]