Ini Cara Kemenaker Beri Perhatian Khusus ke Pelaut


Sabtu, 08 Februari 2020 - 12:31:40 WIB
Ini Cara Kemenaker Beri Perhatian Khusus ke Pelaut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah (tengah).

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan pelindungan terhadap pekerja maritim yang meliputi pelaut kapal niaga, kapal perikanan, dan Pekerja sektor Maritim lainnya. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menyelesaikan harmonisasi aturan teknis pelindungan pekerja maritim. 

"Aturan teknis itu merupakan bentuk hadirnya negara dalam melindungi seluruh para pekerja maritim Indonesia," kata Menaker Ida Fauziyah, dikutip dari laman resmi Kemnaker, Sabtu (8/2/2020).

Aturan teknis ini sebagai upaya mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim. Sebagaimana diketahui, sejak 6 Oktober 2016, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Maritime Labour Convention (MLC) 2006 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2016.

Bentuk pelindungan tersebut diantaranya mengatur tentang standar minimum bagi pelaut untuk bekerja di atas kapal seperti usia minimal, sertifikasi keahlian, upah, jam kerja, kontrak kerja, dan sebagainya. Pelindungan tersebut juga mengatur fasilitas kapal, pelindungan kesehatan, kesejahteraan, serta pelindungan sosial bagi pelaut.

Beberapa Kementerian terkait, lanjut Menaker Ida, juga harus melakukan harmonisasi peraturan terkait tenaga kerja yang bekerja pada sektor kelautan. Tujuannya agar UU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim tersebut lebih implementatif. Selain itu, perlunya komunikasi intensif unsur tripartit sektor kelautan bertujuan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang diamanatkan oleh MLC.

"Hal lain tak kalah penting, yakni perlunya disusun pedoman pembuatan perjanjian kerja laut yang ditandatangani secara koordinatif antar kementerian terkait, yakni Kemnaker, Kemenhub, dan Kemlu," kata Menaker Ida.

Menaker Ida mengungkapkan, saat ini, pihaknya juga mempersiapkan hal-hal yang perlu diatur secara nasional di bidang hubungan industrial. Hal-hal itu misalnya pengupahan, waktu kerja dan istirahat, hak cuti, kompensasi bagi awak kapal yang terkena risiko tenggelam atau hilangnya kapal, pengembangan karir, pelindungan kesehatan, penyelesaian perselisihan dan sebagainya.

Kemnaker, lanjut Ida Fauziyah, juga proaktif menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan amanah dari UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). "Saat ini RPP tersebut masih dalam proses harmonisasi di Kemenkumham," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketum FSP KKPI, Tonny Pangaribuan, berharap pemerintah memberikan perhatian khusus kepada pekerja pelaut termasuk diantaranya penerapan standar gaji, sertifikasi kerja, dan pelindungan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. (*)

 Sumber : Kemnaker /  Editor : Milna

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 28 Mei 2020 - 23:40:42 WIB

    Walikota Tri Rismaharini Menangis Gara-gara BIN, Ada Apa?

    Walikota Tri Rismaharini Menangis Gara-gara BIN, Ada Apa? HARIANHALUAN.COM - Pemkab Surabaya menerima bantuan alat kesehatan (Alkes), APD hingga mobil PCR dari Badan Intelijen Negara (BIN). Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tak kuasa menahan haru usai truk ekspedisi berisi Alkes di.
  • Kamis, 28 Mei 2020 - 23:13:06 WIB

    Siap-siap! 500 TKA asal China Masuk RI Akhir Juni, Begini Penjelasan Kemenko Maritim

    Siap-siap! 500 TKA asal China Masuk RI Akhir Juni, Begini Penjelasan Kemenko Maritim HARIANHAALUAN.COM - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan rencana kehadiran 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China sekitar akhir Juni atau awal Juli mendatang adalah untuk mempercepat pembanguna.
  • Kamis, 28 Mei 2020 - 21:53:49 WIB

    Tatanan Normal Baru Diuji Coba di Pasar Tradisional Ini

    Tatanan Normal Baru Diuji Coba di Pasar Tradisional Ini HARIANHALUAN.COM - Menjelang berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap I pada Jumat (29/5) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan menggelar uji coba penerapan new normal atau kenormalan baru di .
  • Kamis, 28 Mei 2020 - 19:57:49 WIB

    Perhatian! Ini Pernyataan Terbaru MUI Terkait Salat Jumat

    Perhatian! Ini Pernyataan Terbaru MUI Terkait Salat Jumat HARIANHALUAN.COM – Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh menyatakan bahwa pada kawasan yang sudah terkendali, umat Islam memiliki kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat. Hal itu merespo.
  • Kamis, 28 Mei 2020 - 18:09:45 WIB

    Ini Daftar Daerah yang Siap Jalankan New Normal

    Ini Daftar Daerah yang Siap Jalankan New Normal HARIANHALUAN.COM - DKI Jakarta beberapa kali disinggung pemerintah sebagai provinsi yang paling memenuhi syarat untuk menerapkan tatanan kehidupan normal baru atau new normal. Namun ada juga daerah-daerah lainnya yang juga be.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]