Cegah Pelanggaran Hukum di Laut, Menteri KKP Siap Bina Nelayan


Ahad, 09 Februari 2020 - 12:23:52 WIB
Cegah Pelanggaran Hukum di Laut, Menteri KKP Siap Bina Nelayan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo bersama Kapolri Jenderal Idham Azis menandatangani adendum nota kesepahaman (MoU) antara dua lembaga tentang sinergitas pengamanan dan penegakan hukum di bidang keluatan dan perikanan. Penandatangan adendum dilakukan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Menteri Edhy menjelaskan, penambahan klausul dalam MoU yang sudah berjalan hampir setahun itu bertujuan untuk memberi kepastian hukum terhadap nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas kelautan dan perikanan. Dua lembaga negara ini sepakat dengan konsep pembinaan pada masyarakat kelautan dan perikanan, bila terjadi pelanggaran, misalnya administrasi dan wilayah penangkapan.

Kendati demikian Menteri Edhy memastikan, pembinaan tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana berat.

"Bagaimanapun ini adalah warga negara yang ingin melakukan suatu usaha sehingga menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Kecuali kalau di antara mereka melakukan sesuatu yang di luar kelaziman, seperti penyelundupan, narkoba, persenjataan, menangkap ikan dengan cara merusak atau destructive fishing. Kalau ini ya ditindak saja," tegasnya, dikutip dari laman resmi KKP, Minggu (9/2/2020).

Menteri Edhy menambahkan, adendum MoU ini sekaligus sebagai wujud hadirnya negara dalam melindungi dan mendorong kesejahteraan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan dan kelautan. Di berbagai kesempatan dialog dengan stakeholder kelautan dan perikanan, Menteri Edhy selalu meminta agar mereka tetap taat hukum dengan melengkapi semua perizinan, meski sudah ada kesepakatan antara KKP dan Polri.

"Yang pasti, ini untuk membangkitkan rasa keyakinan sampai tingkat bawah. Kepastian hukum sampai tingkat bawah. Keyakinan bahwa segala kegiatan yang berkaitan dengan sektor perikanan ini dijamin oleh hukum," ujar Menteri Edhy.

Di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Idham Azis menegaskan siap mengawal setiap klausul dalam MoU tersebut. Ia mengaku membawa banyak petinggi Polri dalam acara tersebut, agar jajarannya berkomitmen dengan kesepakatan antara Polri dan KKP.

"Saya sudah perintahkan, seluruh personel Polri yang terlibat di dalam ini, baik yang di bawah komando Kabaharkam, Kabareskrim, Polairud, dan Tipiter, untuk benar-benar berkomitmen dan tetap lurus mendukung program yang telah kita sepakati," tegas Idham.

Idham bahkan mengusulkan adanya ruang khusus agar tim Polri dan KKP bisa saling bertukar informasi serta berdiskusi. Dengan begitu, hasil dari kesepakatan benar-benar dirasakan oleh dua belah pihak dan masyarakat perikanan dan kelautan.

"Komunikasi itulah awal untuk kita mulai bekerja, menjabarkan semua apa yang telah kita tandatangani. Sehingga ini tidak hanya tinggal dokumen, tapi betul-betul penjabarannya terasa. Baik oleh Polri dan KKP maupun masyarakat Indonesia. Itulah komitmen kita," pungkas Idham.

Dengan adanya adendum ini, ruang lingkup MoU antara KKP - Polri tentang Sinergitas pengamanan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan, kini meliputi:
1. Pertukaran data dan atau informasi
2. Bantuan pengamanan
3. Penegakan hukum di bidang pemberantasan mafia kelautan dan perikanan; illegal, unreported, unregulated fishing/IUUF; dan destructive fishing
4. Pemanfaatan sarana dan prasarana
5. Peningkatan kapasitas, dan pemanfaatan sumber daya manusia, serta pembinaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Penandatanganan adendum MoU antara KKP dan Polri ini juga dihadiri oleh para pejabat eselon I, II dan III lingkup KKP serta para petinggi Polri. (*)

loading...
 Sumber : KKP /  Editor : Milna

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 24 September 2020 - 12:55:32 WIB

    Masyarakat Diminta Tetap Pakai Masker di Rumah demi Cegah Klaster Keluarga

    Masyarakat Diminta Tetap Pakai Masker di Rumah demi Cegah Klaster Keluarga HARIANHALUAN.COM - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyarankan agar masyarakat tetap memakai masker meski di dalam rumah. Hal itu dilakukan untuk mencegah munculnya klaster keluarga di ma.
  • Selasa, 22 September 2020 - 19:10:37 WIB

    Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada 2020, Ini Maklumat dari Kapolri

    Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada 2020, Ini Maklumat dari Kapolri HARIANHALUAN.COM - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Idham Azis menerbitkan Maklumat untuk mencegah terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19 di masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) se.
  • Ahad, 06 September 2020 - 08:43:11 WIB

    Cegah Kerumunan, SKB CPNS Kemenkes Digelar dengan Sistem CAT BKN

    Cegah Kerumunan, SKB CPNS Kemenkes Digelar dengan Sistem CAT BKN HARIANHALUAN.COM - Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan tahun 2019 telah memasuki tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Secara keseluruhan tes akan berlangsung mulai 1 sampai 13 September 2020..
  • Ahad, 30 Agustus 2020 - 22:24:42 WIB

    Cegah Penyebaran COVID-19, Kota Depok Berlakukan Jam Malam

    Cegah Penyebaran COVID-19, Kota Depok Berlakukan Jam Malam HARIANHALUAN.COM - Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (GTPPC) Kota Depok, Jawa Barat mencatat, berdasarkan data distribusi kasus konfirmasi positif, pada periode Minggu ke-24 dan ke-25 terdapat lebih dari 70 persen be.
  • Ahad, 30 Agustus 2020 - 19:24:50 WIB

    Patuhi Protokol Kesehatan, Cegah Risiko Penularan Covid-19 ke Keluarga

    Patuhi Protokol Kesehatan, Cegah Risiko Penularan Covid-19 ke Keluarga HARIANHALUAN.COM - Kedisiplinan masyarakat menjalani Protokol Kesehatan pencegahan covid-19 wajib diterapkan. Tujuannya untuk menghindari dan mencegah anggota keluarga membawa virus corona ke dalam rumah. Hal ini disampaikan .

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]