Bupati Pasaman Jadi Saksi Sidang Korupsi di Padang


Kamis, 13 Februari 2020 - 01:17:53 WIB
Bupati Pasaman Jadi Saksi Sidang Korupsi di Padang Bupati Pasaman Yusuf Lubis, memberikan keterangannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Rabu (12/2). (Rahma Winda)

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Bupati Pasaman, Yusuf Lubis menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Rabu (12/2) siang. Bupati Pasaman tersebut dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman, yakninya Therry Gutama dan Dwi Kustono sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana proyek pasca bencana alam tahun 2016.

Penyimpangan tersebut dilakukan oleh mantan kepala BPBD Kabupaten Pasaman M. Sayuti Pohan bersama rekannya mantan Bendahara BPBD Alias. Dalam sidang tersebut, Yusuf Lubis mengaku, saat sehari dilantik oleh Gubernur Sumbar sebagai Bupati Pasaman, dirinya langsung terjun ke lokasi yang terkena bencana alam.

"Waktu itu saya mengunjungi beberapa kecamatan yang terdekat saja. Saat itu ada rumah yang atapnya miring dan jalan yang putus," kata Yusuf.

Ia mengungkapkan, setelah melihat kondisi tersebut, dirinya membuat proposal yang diajukan ke pusat, untuk rehabilitasi pasca bencana alam, seperti pembuangan longsor dan lain sebagainya. "Waktu itu anggaran yang kami ajukan sebesar Rp30 miliar, namun yang disetujui yaitu hanya Rp6 miliar saja," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, setelah dana tersebut cair, barulah dibentuknya SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan SK penunjukkan pengawas pekerjaan. Saksi juga menerangkan bahwa, dirinya tidak pernah memberikan proyek pengerjaan, pasca bencana alam ini kepada Syafrizal panggilan, yang merupakan kontarktor. "Itu tidak pernah," ucapnya singkat.

Bupati Pasaman yang diperiksa lebih dari satu jam ini mengaku, terjadinya penyimpangan dana diakibatkan adanya hasil audit dari BPK. "Menurut laporan dari terdakwa yang saat itu sebagai kepala BPBD Kabupaten Pasaman, proyek pengerjaan tersebut sudah selesai," imbuhnya.

Lebih lanjut disebutkan bahwa, proyek pengerjaan tersebut dilaksanakan sebanyak sepuluh paket. Dalam persidangan tersebut, Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Putri Deyesi Rizki, tampak geram dengan terdakwa. Pasalnya setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh PH terdakwa, saksi  selalu sering melontarkan kalimat lupa. 

Sebelum sidang ditutup, PH terdakwa memiliki bukti rekaman percakapan antara Bupati Pasaman, terdakwa dan beberapa orang lainnya. "Izin majelis hakim kami minta, untuk membuka isi rekaman di dalam sidang," ucap PH terdakwa.

Terhadap hal tersebut, majelis hakim pun untuk menundanya. "Pada waktu pemeriksaan terdakwa saja, dan nanti kita akan kembali dicocokkan dengan keterangan yang ada," tegas hakim ketua sidang. 

Usai diperiksa sebagai saksi Bupati Pasaman, yang saat itu memakai baju putih, meninggal ruang sidang, dan menuju mobil jenis fortuner nomor polisi BA 114 BS, yang terparkir  dan meninggalkan Pengadilan Tipikor PN Padang. Sidang yang diketuai oleh Fauzi Isra beranggotakan M.Takdir dan Zaleka, kembali menunda sidang pekan depan. "Sidang kita tunda dan dilanjutkan pada pekan depan, sidang ditutup," tutupnya. 

Dari pantauan Haluan, di lapangan terlihat ruang sidang dipenuhi oleh pengunjung, yang mana merupakan keluarga kedua terdakwa. Dalam dakwaan JPU disebutkan bahwa, pada tanggal 8 Februari 2016, PJ bupati Pasaman Syofyan menanda tangani surat pernyataan keadaan darurat, yang menyatakan telah terjadi banjir dibeberapa kecamatan di Kabupaten Pasaman. 
Adapun yang dilanda banjir yakninya Kecamatan Gelugur, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Marapat, dan Lubuk Sikaping. Kemudian pada 25 Februari 2016, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, menanda tangani surat permohonan Dana Siap Pakai (DSP), untuk penanganan banjir pada beberapa kecamatan di Kabupaten Pasaman. 

Dimana surat tersebut, ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana cq.deputi bidang penanganan darurat. Lalu pada tanggal 13 Mei 2016, direrimalah DSD melalui rekening BPBD Pasaman pada BRI cabang, Lubuk Sikaping, sebesar Rp6.103.410.500 untuk 10 kegiatan. Dimana kegiatan tersebut telah disetujui oleh terdakwa M.Sayuti, yang saat itu selaku kepala BPBD Pasaman.       

Selanjutnya, terdakwa bersama rekannya menunjuk CV.Swara Mandiri, untuk mengerjakan proyek tersebut. Kemudian saksi Rizalwin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Arwinsyah pengawas lapangan, membuat laporan proyek pengerjaan. Namun laporan tersebut, tidak  sesuai dan dimanipulasi. 

Hal ini terungkap saat tim PHO (serah terima pekerjaan), pada tanggal 4 Agustus 2016, turun kelapangan, dan dilihat perkerjaan belum dilaksanakan. Akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar Rp773.150.162

Tak hanya itu, terdakwa juga melanggar pasal 2 ayat (2) jo pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan undang-udang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1. Subsider pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. 

Pada tahun 2019 lalu, perkara ini pernah disidangkan yang mana saat itu menjerat tiga orang terdakwa. Ketiga ini adalah terdakwa Arwinsyah selaku pengawas lapangan bersama dengan terdakwa Rizalwin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ferizal selaku ketua tim PHO. Ketiga dinyatakan bersalah oleh majelis hakim pengadilan.

Para terdakwa masing-masing divonis, empat tahun kurungan penjara. Dimana putusan tersebut ucapkan oleh hakim ketua sidang Yose Rizal beranggotakan M. Takdir dan Perry Desmarera. (*)

Reporter : Rahma Winda /  Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]