Said Iqbal: KSPI Tegas Tolak RUU Cipta Kerja alias 'Cilaka'


Senin, 17 Februari 2020 - 02:24:52 WIB
Said Iqbal: KSPI Tegas Tolak RUU Cipta Kerja alias 'Cilaka' Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1/2020). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan dalam RUU Cipta Kerja (sebelumnya bernama Cipta Lapangan Kerja alias Cilaka) "tidak ada kepastian kerja, kepastian jaminan sosial, dan kepastian pendapatan." 

Hal ini menurutnya disebabkan karena dalam peraturan itu sistem kerja kontrak dan outsourcing legal diterapkan di semua lini, termasuk di pekerjaan utama perusahaan (core business). KSPI, seperti banyak serikat lain, menyatakan menolak peraturan dari pemerintah yang kini tengah dibahas DPR tersebut. 

Di Ballroom Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (16/2/2020), Iqbal bilang selain soal kontrak dan outsourcing, ada delapan alasan lain kenapa mereka menolak peraturan ini. Alasan lain karena RUU Cilaka ini menghilangkan upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral dengan hanya menyisakan upah minimum provinsi (UMP).

 "Kalau di Jawa Barat standar upah provinsinya Rp1,8 juta/bulan, gimana dengan upah pekerja di Karawang dan Bekasi yang sudah Rp4,2 juta- Rp4,4 juta? Masak turun upah mereka?" katanya. Alasan ketiga, RUU Cilaka ini menurunkan angka pesangon. 

Iqbal bilang, pekerja seharusnya bisa mendapatkan 34 kali gaji jika alasan PHK adalah kesalahan perusahaan. Dalam di peraturan baru, kewajiban perusahaan hanya 17 kali gaji. "Seharusnya bisa lebih," katanya menegaskan. Keempat, KSPI menolak RUU Cilaka karena peraturan ini memungkinkan pekerja diupah perjam. 

Menurutnya jika aturan itu diterapkan, buruh akan semakin dieksploitasi. Kelima, adanya potensi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) kasar. "Pakai izin menteri saja masuk TKA Cina di proyek Meikarta. Ketahuan gara-gara Corona. Kalau itu dihapus, semakin mudah TKA buruh kasar masuk," kata dia. 

KSPI juga memprotes poin mengenai ketentuan PHK yang menurutnya dipermudah. Ketujuh, berkurangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh, seperti jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Kedelapan, "[di] UU 13/2003, 2 hari haid upah dibayar. Yang keluarga nikah, orangtua meninggal, libur 1 hari tidak dipotong gaji. 

Di omnibus law tidak dibayar," kata dia. Terakhir soal sanksi pidana yang, kata dia, dihilangkan. Menurutnya, belum ada pasal yang menyebutkan bahwa pengusaha akan mendapat sanksi apabila telat membayar upah maupun tak memberi pesangon. (*)

 Sumber : tirto.id /  Editor : Dodi

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 16 Maret 2020 - 08:12:57 WIB

    Indonesia Hadapi Corona, Said Didu: Ke Mana Stafsus Presiden?

    Indonesia Hadapi Corona, Said Didu: Ke Mana Stafsus Presiden? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyentil para staf khusus Presiden Jokowi yang disebut-sebut dari kalangan milenial. Said bertanya di mana mereka saat Indonesia tengah dala.
  • Ahad, 16 Februari 2020 - 12:32:48 WIB

    Ada Apa..? Jika Tak Ada Permintaan Maaf, Bupati Ciamis akan Tuntut Ridwan Saidi

    Ada Apa..? Jika Tak Ada Permintaan Maaf, Bupati Ciamis akan Tuntut Ridwan Saidi JAWA BARAT, HARIANHALUAN.COM - Bupati Ciamis Herdiat Sunarya bersama wakilnya turut bersikap atas pernyataan Ridwan Saidi soal Kerajaan Galuh dan Ciamis. Kedua pemimpin di tanah Sunda itu turut membubuhkan tanda tangan bersam.
  • Kamis, 02 Januari 2020 - 18:35:42 WIB

    Said Aqil: Keadilan Era Jokowi Masih Jauh Panggang dari Api

    Said Aqil: Keadilan Era Jokowi Masih Jauh Panggang dari Api JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada 2019 di masa Kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) masih jauh dari kenyataan..
  • Rabu, 11 Desember 2019 - 13:08:36 WIB

    Said Didu: Erick Thohir Lulus Uji Nyali

    Said Didu: Erick Thohir Lulus Uji Nyali JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengapresiasi langkah Menteri BUMN Erick Thohir. Sebab Erick dapat mencopot Dirut PT Garuda Indonesia Tbk I Gusti Ngurah Askhara yang menurut Said adal.
  • Kamis, 31 Oktober 2019 - 09:39:35 WIB

    Said Iqbal: Kenaikan Iuran BPJS Mencekik  Rakyat !

    Said Iqbal: Kenaikan Iuran BPJS Mencekik  Rakyat ! JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengerek iuran BPJS Kesehatan untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja sebesar dua kali lipat dari sekarang alias naik 100 pesen. Presiden.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM