Menkumham Akui Ada Salah Ketik Pasal di RUU Omnibus Law


Selasa, 18 Februari 2020 - 03:07:24 WIB
Menkumham Akui Ada Salah Ketik Pasal di RUU Omnibus Law Menkumham, Yasonna Laoly

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly mengaku, ada kesalahan redaksional dalam salah satu pasal di RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, kesalahan redaksional dalam pasal 170 ayat 1 itu adalah karena salah ketik saja. 

Dalam pasal 170 ayat 1 RUU tentang Omnibus Law Cipta Kerja itu disebutkan bahwa pemerintah bisa menganti undang-undang (UU) dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP). “Iya mungkin kesalahan,” kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2).

Yasonna menilai, PP maupun Perpres tidak mungkin bisa mengubah undang-undang. "Enggak bisa dong PP melawan undang undang. Peraturan perundang undangan itu," ujarnya dilansir dari haluan.co, jaringan Haluan Media Group (HMG) di Jakarta.

Dia menjelaskan, yang bisa diubah menggunakan PP dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah peraturan daerah. Menurutnya, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya seperti peraturan presiden (Perpres) dan PP.

Meski begitu, menurut Yasonna, kekeliruan dalam pasal itu tidak perlu melakukan revisi ulang RUU tersebut. Nantinya, perbaikan itu bisa dilakukan melalui DPR. "Di DPR akan diperbaiki. Itu hal teknis,” ungkapnya.

Seperti diberitakan, pada pasal 170 ayat 1 dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja disebutkan pemerintah‎ berhak mengubah UU melalui Peraturan Pemerintah (PP). (*)

Berikut isi pasal yang dimaksud:
- Pasal 170 ayat 1
“Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini”.

- Pasal 170 ayat 2
“Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

- Pasal 170 ayat 3
“Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia”.‎

 Sumber : haluan.co /  Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 05 April 2020 - 10:25:59 WIB

    Menkumham Sebut Tak Semua Koruptor Diatas 60 Tahun Bisa Bebas

    Menkumham Sebut Tak Semua Koruptor Diatas 60 Tahun Bisa Bebas JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengklarifikasi rencana pembebasan narapidana kasus korupsi (napi koruptor) untuk mencegah penyebaran virus corona (covid-19) di dalam Lembaga Perma.
  • Kamis, 20 Februari 2020 - 09:51:40 WIB

    Desakan Yasonna Mundur dari Menkumham Semakin Menguat

    Desakan Yasonna Mundur dari Menkumham Semakin Menguat JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, harus mundur dari jabatannya..
  • Ahad, 09 Februari 2020 - 18:26:55 WIB

    Survei IPO: Kinerja Menag dan Menkumham Terburuk!

    Survei IPO: Kinerja  Menag dan Menkumham Terburuk! JAKARTA, HARIANHALUAN.COM- Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tercatat memiliki kinerja terburuk selama 10.
  • Jumat, 31 Januari 2020 - 00:54:10 WIB

    Seleksi CPNS Kemenkumham Masuki Tahap Kedua, Catat Jadwalnya

    Seleksi CPNS Kemenkumham Masuki Tahap Kedua, Catat Jadwalnya JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun Anggaran 2019 saat ini memasuki tahapan kedua, yaitu seleksi kompetensi dasar (SKD).
  • Ahad, 29 Desember 2019 - 20:48:15 WIB

    CW Desak Presiden Jokowi Copot Menkumham Yasonna Laoly

    CW Desak Presiden Jokowi Copot Menkumham Yasonna Laoly JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly. Hal itu diminta ICW terkait masih munculnya kasus pa.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]