Menpan-RB Awasi Akun Medsos ASN, Hati-hati Jangan Asal Posting


Selasa, 18 Februari 2020 - 10:02:01 WIB
Menpan-RB Awasi Akun Medsos ASN, Hati-hati Jangan Asal Posting Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Paham radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) terus dipantau dengan ketat. Untuk mencegah tumbuhnya benih-benih radikalisme di kalangan ASN, pada tahun 2018 sudah diterbitkan SE Menteri PANRB No. 137/2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi ASN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menjelaskan, pemerintah memiliki akses jejak digital terhadap para pejabat eselon I dan II.

“Seluruh pejabat eselon II dan eselon I semua sudah terdata dengan baik. Ada tidak dia klik radikalisme terorisme menggunakan medsosnya? Bagaimana lingkungan keluarganya? Bagaimana aktivitas politiknya?” ujar Menteri Tjahjo, dikutip dari laman resmi Kemenpan-RB, Selasa (18/2/2020).

Sebagai perekat bangsa, ASN diminta menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk penyebarluasan informasi, baik antar individu, individu dan institusi, serta antar institusi, untuk membangun suasana dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan.

Menurut Menteri Tjahjo, permasalahan ini tidak bisa ditangani Kementerian PANRB sendiri, namun harus melibatkan beberapa kementerian/lembaga terkait.

Dalam surat edaran yang telah diterbitkan, pemerintah dengan tegas menerapkan sanksi disiplin, jika ada ASN yang menggunakan media sosial untuk menumbuhkan rasa kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan pemerintah.

"Proses hukum yang terkait radikal, ada yang diturunkan pangkatnya, tidak kita dukung terpilih sebagai pejabat eselon II dan I," jelas Tjahjo, memberi contoh sanksi yang diberikan.

Keseriusan pemerintah untuk menjauhkan paham radikalisme dari internal ASN, juga dibuktikan dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatam Wawasan Kebangsaan.

Ada 11 kementerian dan lembaga yang mendandatangani SKB tersebut, diantaranya adalah Menteri PANRB, Kepala BKN, Ketua KASN, Menteri Agama, Kepala BIN, dan instansi lainnya yang terkait.

Pengawasan paham radikalisme juga bisa dilakukan oleh masyarakat melalui portal aduanasn.id. "Masyarakat dapat mengakses portal aduan dari kementerian/lembaga yang menindak lanjuti pengaduan masyarakat tersebut, kemudian memberikan rekomendasi penanganan laporan," ungkap Menteri Tjahjo.

Tim Satuan Tugas dari 11 kementerian/lembaga, akan menindaklanjuti aduan tersebut, dan memberikan rekomendasi penanganan laporan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, menjelaskan, ada tiga tingkatan paham radikalisme. Tingkat pertama adalah takfiri, yaitu menganggap orang yang berbeda keyakinan adalah kafir yang harus dimusuhi.

Tingkat kedua, adalah jihadis, yakni menyikapi orang yang berbeda, dengan kekerasan atau membunuhnya sebagai tindakan yang dianggap jihad. Sedangkan tingkat ketiga, adalah radikalisme ideologis, yaitu mewacanakan ideologi baru yang bertentangan dengan ideologi yang sudah ada.

Menurut Mahfud, penanganan paham radikalisme, tidak hanya dilakukan dengan kontra radikalisme dan deradikalisasi. “Cara lain adalah pola berpikir harus memaklumi, dan menerima,” pungkas Mahfud. (*)

 Sumber : Kemenpan RB /  Editor : Milna

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 05 April 2020 - 21:57:35 WIB

    MenPAN-RB: Pimpinan Instansi Diminta Pastikan ASN Tidak Bepergian ke Luar Daerah dan Mudik Lebaran

    MenPAN-RB: Pimpinan Instansi Diminta Pastikan ASN Tidak Bepergian ke Luar Daerah dan Mudik Lebaran PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia (RI), Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran guna memutus mata rantai penyebaran virus Corona atau Covi.
  • Jumat, 07 Februari 2020 - 12:50:37 WIB

    Peserta CPNS Kedapatan Bawa Jimat, MenPAN-RB Malah Sebut Itu Doa

    Peserta CPNS Kedapatan Bawa Jimat, MenPAN-RB Malah Sebut Itu Doa BANJARMASIN, HARIANHALUAN.COM -- Peserta tes CPNS masih ada saja yang membawa jimat dengan anggapan bisa lulus tes. Bagaimana respons Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo?.
  • Kamis, 31 Oktober 2019 - 16:33:56 WIB

    Menpan-RB: Tak Ada Aturan Larang PNS Pakai Cadar

    Menpan-RB: Tak Ada Aturan Larang PNS Pakai Cadar JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo enggan berpendapat soal wacana yang dilontarkan Menteri Agama Fachrul Razi mengkaji pelarangan penggunaan cadar dan celan.
  • Rabu, 30 Oktober 2019 - 12:04:33 WIB

    MenPAN-RB Pastikan Tahun Depan Tak Ada Lagi Pejabat Eselon III dan IV

    MenPAN-RB Pastikan Tahun Depan Tak Ada Lagi Pejabat Eselon III dan IV JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pelantikannya bicara soal perampingan pejabat eselon pada kementerian/lembaga (K/L). Ia menginginkan jabatan eselon hanya ada dua tingkatan saja..
  • Sabtu, 30 Januari 2016 - 03:38:55 WIB

    Menpan-RB: Ada Pemborosan di 14 Lembaga

    JAKARTA, HALUAN — Menteri Pen­daya­gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan ada pemborosan kewenangan pada 14 lembaga yang direkomendasikan kepada Presiden untuk dibubarkan..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM