Aksi Demo Ratusan Warga Warnai HUT ke- 71 Sijunjung


Selasa, 18 Februari 2020 - 16:37:22 WIB
Aksi Demo Ratusan Warga Warnai HUT ke- 71 Sijunjung Ratusan warga menyampaikan orasi dan tuntutan terkait solusi pascapenertiban penambangan emas dan pengolahan kayu yang dilakukan beberapa waktu lalu, Selasa (18/2), di Gedung DPRD Sijunjung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.

SIJUNJUNG, HARIANHALUAN.COM - Aksi demo mewarnai Sidang Paripurna Hari Jadi Kabupaten Sijunjung ke- 71. Ratusan warga  Kabupaten Sijunjung mendatangi kantor DPRD setempat menuntut agar pemerintah daerah dan Provinsi Sumbar mencarikan solusi pascapenertiban operasional kayu dan penambangan emas oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu.

Ratusan massa tersebut melakukan orasi dan membawa berbagai spanduk yang berisikan keluhan warga, diantaranya "Pak gubernur, tolong pikirkan nasib kami, kami lapar", "Kami Cari Solusi, Bukan Cari Mati" serta berbagai isi bunyi spanduk lainnya, di mana intinya agar pemerintah memberikan dan mencarikan solusi. Kedatangan massa tersebut mendapat pengawalan ketat dari pihak Polres Sijunjung, termasuk tambahan personel dari Polres Dharmasraya dan Brimob serta Sabhara Polda Sumbar.

Ratusan massa tersebut berorasi bahwa pemerintah harusnya memberikan solusi terlebih dahulu sebelum melakukan penertiban pertambangan emas dan kayu. Setelah dilakukan dialog antara pihak kepolisian dan pendemo, sebanyak 12 orang perwakilan pendemo dipersilahkan masuk ke ruangan rapat gedung DPRD Sijunjung dan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit dan Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, wakil bupati  Arrival Boy didampingi Ketua DPRD Bambang Surya Irwan, Kapolres Sijunjung AKBP Driharto, Sekda Zefnihan serta OPD terkait lainnya, untuk melakukan hearing dengan Muspida dan wagub Nasrul Abit.

Salah seorang perwakilan masyarakat penambang emas dalam forum mengatakan bahwa pihaknya memohon kebijakan kepada pemerintah daerah maupun provinsi bagaimana caranya agar masyarakat bisa kembali melakukan penambangan emas sampai enam bulan sambil menyosialisasikan kepada anak cucu kemenakan agar mencari pekerjaan yang lain, setelah enam bulan tersebut. Sebab saat ini kondisi perekonomian masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya di tambang emas sudah sangat mengkhawatirkan.

“Ada ratusan masyarakat dari berbagai kecamatan yang mengantungkan hidupnya dari pekerjaan ini, belum lagi kecamatan lainya, kita minta pemerintah mencarikan solusi. Kami selaku perwakilan warga butuh makan pak gubernur dan pak bupati," ujar salah seorang perwakilan masyarakat.

Masyarakat juga mengatakan bahwa saat ini mereka butuh biaya untuk makan, anak sekolah dan juga biaya lainnya, sementara usaha atau pekerjaan mereka dihentikan oleh pemerintah. "Sudah seharusnya pemerintah mencarikan jalan keluar dari permasalahan ini, mengingat saat ini perekonomian masyarakat sangat memprihatinkan. Semenjak penambangan emas dan kayu ini ditertibkan, ekonomi masyarakat mengalami penurunan drastis sekitar 50 persen, bahkan hal ini diperparah dengan terus anjloknya komoditi ungulan masyarakat seperti harga sawit dan getah karet (lateks)," ujar warga.

Warga lainnya juga menambahkan jika mereka sadar penambangan emas tersebut dilarang, akan tetapi mereka meminta bupati, gubernur, menteri hingga presiden dapat memikirkan kepentingan masyarakat. Karena yang perlu disadari oleh semua pihak bahwa banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari penambangan emas tersebut. 

Sementara itu dari perwakilan warga pengelola kayu menambahkan bahwa semenjak penertiban kayu kehidupan perekonomian warga ikut menurun drastis.

Wagub Sumbar Nasrul Abit yang menjawab aspirasi masyarakat Kabupaten Sijunjung tersebut menerima aspirasi warga dan akan dilanjutkan ke tingkat selanjutnya yakni di tingkat provinsi karena ini menyangkut masalah kebijakan. Di mana kebijakan harus ada pertemuan antara forkopimda dan tidak bisa diambil sepihak saja.

"Insha Allah sebelum tanggal 29 Februari akhir bulan ini, permasalahan yang disampaikan akan kita bawa ke forkopimda provinsi termasuk Forkopimda Sijunjung untuk pertemuan dan pembahasan lebih lanjut, insha Allah akhir bulan Februari ini ada keputusan yang konkrit, karena ini menyangkut dengan urusan perut warga," ujar Nasrul Abit kepada awak media. (*)

Reporter : Ogi /  Editor : NOVA

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM