Diduga Disengaja, Pasal 170 Omnibus Law Tidak Mungkin Salah Ketik


Rabu, 19 Februari 2020 - 12:50:15 WIB
Diduga Disengaja, Pasal 170 Omnibus Law Tidak Mungkin Salah Ketik Massa yang tergabung dalam aliansi gerakan buruh bersama rakyat (Gebrak) melakukan demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR pada Senin (13/1). Robinsar Nainggolan

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Ketentuan soal presiden bisa membatalkan undang-undang (UU) lewat Peraturan Pemerintah (PP) dalam Pasal 170 draf dan Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja yang diakui pemerintah sebagai kesalahan pengetikan, justru dibantah oleh salah satu partai koalisi pemerintah yakni PPP.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Arsul Sani penulisan itu bukan salah pengetikan. Karena, salah ketik biasanya terjadi pada satu atau dua kata saja.

“Saya kira tidak salah ketik lah, sebab kalau salah ketik itu misalnya harusnya katanya ada menjadi tidak ada, itu menjadi salah ketik. Atau harusnya bisa menjadi tidak bisa atau seharus tidak bisa tapi terketik bisa, nah itu salah ketik,” ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020). 

Wakil Ketua MPR ini berpandangan, kalau kesalahan itu terjadi dalam sebuah kalimat dalam suatu ayat atau beberapa ayat dalam suatu pasal tidak mungkin terjadi salah ketik.

“Tetapi kalau dalam satu kalimat saya kira apalagi itu ada dua ayat yang terkait dengan itu paling tidak itu enggak salah ketiklah,” ucapnya.

Namun demikian, Anggota Komisi III DPR ini melanjutkan, karena ini baru RUU, dia berterima kasih kepada elemen masyarakat dan juga media yang telah mengungatkan kesalahan-kesalahan itu sehingga bisa dipahami dalam pembahasan di DPR nanti. (*)

 Sumber : Sindonews.com /  Editor : Dodi

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]