Awas! Dana Desa Tak Boleh untuk Bangun Gapura dan Gedung Pertemuan


Senin, 24 Februari 2020 - 12:15:10 WIB
Awas! Dana Desa Tak Boleh untuk Bangun Gapura dan Gedung Pertemuan Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar. Ist

SURABAYA, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, desa-desa yang semula mengalokasikan pembangunan padat karya tunai pada pencairan dana desa tahap ke II atau III, agar dipercepat pelaksanaannya pada pencairan dana desa tahap I.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, menegaskan, dana desa tahap I wajib digunakan untuk pembangunan dengan sistem padat karya tunai.

"APBDes yang sudah ditetapkan tidak perlu dilakukan perubahan. APBDes yang dilakukan pembangunan (infrastruktur) di pencairan dana desa ke dua ke tiga, ditarik saja untuk dilakukan di termin pertama. Digunakan untuk padat karya tunai," ujarnya, dikutip dari laman Kemendes PDTT, Senin (24/2/2020).

Gus Menteri mengatakan, jika dikalkulasikan dari seratus persen APBDes, setidaknya terdapat 60 persen diantaranya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur tersebut, lanjutnya, dibangun untuk mendukung kepentingan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

"Tidak boleh dana desa untuk bangun gapura, gedung pertemuan. Bahwa dana desa tidak boleh untuk infrastruktur yang sama sekali tidak bersentuhan dengan SDM (Sumber Daya Manusia) dan ekonomi," tegas Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Di samping itu, terkait penggunaan dana desa di Jawa Timur ia mengatakan, pada tahun 2015-2019 dana desa Jawa Timur telah membangun jalan desa sepanjang 31.032.645 meter, jembatan sepanjang 235.142 meter, pasar desa sebanyak 2.266 unit, dan ribuan infrastruktur lainnya.

Gus Menteri meminta kepada seluruh bupati se Jawa timur agar terus memantau pelaksanaan penggunaan dana desa yang telah dicairkan.

"Saya berharap seluruh bupati dan Walikota Batu untuk melakukan pemantauan dana desa yang sudah cair. Untuk yang belum cair, agar segera dibantu segala sesuatunya supaya cepat cair," ujarnya.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengakui, jumlah dana desa secara nasional terus mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun ini, dana desa yang digelontorkan untuk desa-desa se-Jawa Timur sendiri berjumlah Rp7,645 Triliun.

Mantan Menteri Sosial itu berharap, dana desa yang jumlahnya tak sedikit tersebut berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

"Tentu kita semua punya tanggungjawab bagaimana anggaran ini (dana desa) memiliki signifikansi terhadap pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa agar desa-desa dapat mandiri," ujar Khofifah. (*)

 Sumber : Kemendes PDTT /  Editor : Milna

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 17 Februari 2020 - 10:29:34 WIB

    Mafia Tanah Awas! Menteri ATR/BPN Putuskan Pelakunya Wajib Dipublikasikan

    Mafia Tanah Awas! Menteri ATR/BPN Putuskan Pelakunya Wajib Dipublikasikan JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Keberadaan mafia tanah di Indonesia yang selama ini membuat resah banyak pihak perlu diberikan efek jera. Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan K.
  • Sabtu, 09 November 2019 - 00:16:32 WIB

    Awas! Aksi Jual Emas Akan Segera Tiba

    Awas! Aksi Jual Emas Akan Segera Tiba JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Harga emas anjlok tajam pada perdagagan Kamis (8/11/19) kemarin akibat adanya kabar bagus dari China terkait kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat (AS). Dalam satu hari perdagangan itu, emas te.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM