Waduh..! Ekspor Ikan Hias Makin Turun


Selasa, 25 Februari 2020 - 15:07:47 WIB
Waduh..! Ekspor Ikan Hias Makin Turun Ist

BOGOR, HARIANHALUAN.COM -- Wilayah Bogor merupakan salah satu sentra produksi budidaya ikan hias yang mencakup 607 Rumah Tangga Perikanan (RTP) bidang usaha. Produksi budidaya ikan hias Bogor meningkat dari 242,52 juta ekor pada tahun 2015 menjadi 290,44 juta ekor pada tahun 2019.

Di sisi lain, ekspor ikan hias dari perusahaan ekspor yang beroperasi di wilayah Bogor mengalami penurunan yang cukup signifikan pada periode 2018-2019, sehingga perlu adanya inovasi dan terobosan baru.

Menyikapi persoalan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) meluncurkan platform Layanan Resmi Sertifikasi Karantina Ikan Pengendalian Mutu (KIPM) Berbasis Seluler (android).

Melalui inovasi ini, pelayanan dapat diakses secara mudah dan cepat, serta mampu mengurangi biaya dan waktu.

"Layanan ini sejalan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat atas layanan sertifikasi yang dapat mengakomodir kebutuhan transaksi perdagangan melalui e-commerce atau marketplace," ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, dikutip dari laman resmi KKP, Selasa (25/2/2020).

KKP juga akan mendorong produk perikanan yang dihasilkan pelaku usaha perikanan yang sangat beragam, mulai dari makanan hingga peralatan perikanan berteknologi, agar dapat dipasarkan lebih luas melalui e-commerce atau marketplace secara online.

"KKP ke depan akan membangun komunikasi dan hubungan yang lebih baik dengan seluruh pemangku kepentingan, melakukan evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, akses permodalan, serta perlindungan dan perbaikan hidup pelaku usaha perikanan termasuk usaha ikan hias. Perikanan budidaya juga akan dioptimalkan untuk penyerapan lapangan kerja," ujarnya.

Kepala BKIPM, Rina, mengungkapkan platform layanan ini dapat diakses melalui aplikasi berbasis seluler (android) dengan keluaran dokumen dan bar-code yang langsung terhubung (link) ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) penanggung jawab di daerah tujuan.

"Sebagai awal, model layanan ini diberlakukan untuk lalu lintas domestik, khususnya pengiriman ikan hias yang menggunakan jasa pengiriman paket kecil (small package) melalui jasa kurir JNE, TIKI, JNT dan Pos Indonesia," terang Rina.

Adapun langkah pertama untuk mendapatkan sertifikat kesehatan ikan melalui layanan online KIPM adalah menginstal aplikasi "Jesika Mo" melalui Google Playstore. Pilih menu PPK Online, bagi yang pengguna yang telah terdaftar, memasukkan username dan password.

Bagi pengguna baru, registrasi terlebih dahulu dengan melengkapi dokumen scan KTP, NPWP, dan SKU/SIUP. Kemudian menunggu proses analisis data oleh petugas KIPM, jika ditolak, pemohon diharapkan melihat catatan pada aplikasi kemudian mengirim kembali permohonan baru. Jika dikembalikan, cek gambar, tanggal, dan koordinat. Hapus foto yang bertanda silang (X) dan unggah foto yang benar. Jika diterima, maka kode billing akan diterima.

Langkah berikutnya, sesudah menerima e-billing dan membayar PNBP melalui EDC atau ATM terdekat sesuai dengan PP Nomor 75 tahun 2015 tentang pembayaran PNBP yang berlaku di KKP. Langkah ke lima menempelkan stiker QR code oleh petugas KIPM untuk mencetak sertifikasi yang telah diajukan.

Sebagai informasi, terdapat pelaku usaha skala kecil/hobbies/pembudidaya sebanyak 974 pembudidaya di Kabupaten Bogor dan 200 reseller di Kota Bogor. Dari angka tersebut, diasumsikan sebanyak 500 pembudidaya ikan dan reseller melakukan pengiriman dengan frekuensi dua kali seminggu. Setiap kali pengiriman dapat dilakukan penghematan sebesar Rp.200.000. Biaya yang dapat dihemat dengan dibukanya Layanan Perkarantinaan Ikan di Bogor sebesar 9,6 miliar rupiah/tahun. Angka ini menjadi keuntungan tambahan bagi 500 pembudidaya ikan/seller di Bogor.

Dengan asumsi perhitungan, diperoleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk atas jasa penerbitan sertifikat sebesar 240 juta/tahun belum termasuk jasa pemeriksaan karantina. (*)

 Sumber : KKP RI /  Editor : Milna

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 05 Maret 2020 - 19:41:16 WIB

    Waduh..! Kartu Prakerja Gagal Dirilis

    Waduh..! Kartu Prakerja Gagal Dirilis JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program kartu prakerja belum bisa dirilis di tiga kota pada awal Maret ini. Sebab, peraturan presiden (perpres) terkait belum dit.
  • Kamis, 27 Februari 2020 - 08:23:57 WIB

    Waduh..! Honda Jazz Bakal Pensiun di Indonesia?

    Waduh..! Honda Jazz Bakal Pensiun di Indonesia? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ada kemungkinan nama Jazz, hatchback Honda yang dijual di Indonesia sejak 2003, bakal lenyap. Spekulasi ini muncul sebab sekarang generasi baru Fit, nama lain Jazz di Jepang, dinilai tak cocok buat.
  • Rabu, 26 Februari 2020 - 12:37:44 WIB

    Waduh..! 4 Hari Libas Rupiah, Dolar Singapura Dekati Rp10.000

    Waduh..! 4 Hari Libas Rupiah, Dolar Singapura Dekati Rp10.000 JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Nilai tukar dolar Singapura kembali menguat melawan rupiah pada perdagangan Rabu (26/2/2020), dan mendekati level Rp 10.000/SG$..
  • Rabu, 19 Februari 2020 - 20:28:19 WIB

    Waduh..! Awal 2020, Negara Sudah Defisit Rp 36 T

    Waduh..! Awal 2020, Negara Sudah Defisit Rp 36 T JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit anggaran sebesar Rp 36,1 triliun pada Januari 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit itu setara 0,21% dari nilai PDB..
  • Senin, 17 Februari 2020 - 11:11:48 WIB

    Waduh..! Omnibus Law Cipta Kerja juga 'Gilas' Pers

    Waduh..! Omnibus Law Cipta Kerja juga 'Gilas' Pers JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - RUU Cipta Lapangan Kerja yang termasuk omnibus law, merevisi sejumlah pasal dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Sanksi pidana untuk perusahaan pers diperberat..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM