Pedagang Pasar Atas Mengadu ke Komisi II DPR RI


Selasa, 25 Februari 2020 - 18:28:43 WIB
Pedagang Pasar Atas Mengadu ke Komisi II DPR RI Inisiator Hak Nagari Agam Tuo bersama perwakilan Pedagang Pasar Atas Bukittinggi mengadu ke Komisi II DPR RI, Selasa (25/2). IST

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Tak sepakat dengan sistem pengelolaan pasar yang diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi, Inisiator Hak Nagari Agam Tuo bersama perwakilan Pedagang Pasar Atas Bukittinggi mengadu ke Komisi II DPR RI, Selasa (25/2).

Busyra Azheri selaku juru bicara tim Inisiator Hak Nagari Agam Tuo Menyampaikan, berdirinya Pasar Atas Bukittinggi adalah, berawal dari inisiatif 40 nagari di Kabubapten Agam, atau dikenal dengan Agam Tuo.

Baca Juga : Pekan Depan, Kemendagri Panggil Ulang Sandi Damkar 'Pembongkar Korupsi'

Dalam perkembangannya, jelas Busyra, Pasar Atas telah beberapa kali mengalami revitalisasi akibat kebakaran, musibah kebakaran terakhir terjadi pada Oktober 2017 lalu.

"Saat ini Pasar Atas sudah selesai dibangun kembali dengan dana APBN,

Baca Juga : Gaji Karyawan Pertamina Tertinggi dari Semua BUMN di Indonesia, Benarkah?

Tapi sebelum serah terima dengan pengembang, banyak permasalahan yang belum selesai, diantaranya terkait status kepemilikan tanah," ujar Busyra saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI.

Terkait persoalan ini, katanya, Inisiator Hak Nagari Agam Tuo bersama perwakilan Pedagang Pasar Atas meminta agar Pemko Bukittinggi mengakui tanah Pasar Atas adalah tanah pasar syarikat dari 40 Nagari di  Agam Tuo.

Baca Juga : BPOM Tetap tak Restui Vaksin Nusantara, Ternyata Ini Penyebabnya

Kemudian, sambung Busyra, pihaknya meminta agar Sekda dan Lurah Pasar Atas Kota Bukittinggi mencabut surat keterangan yang menyatakan bahwa tanah Pasar Atas sebagai tanah negara. Selanjutnya, meminta Komisi ll DPR RI mengundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjelaskan kronologis alas hak diterbitkannya sertifikat hak pakai Nomor 21 Tahun 2018 atas nama Pemko Bukittinggi.

Anggota tim Inisiator Hak Nagari Agam Tuo, Asraferi menyampaikan, pihaknya memohon agar pemerintah melalui Komisi II DPR membatalkan sertifkat HGU yang dikeluarkan oleh Kementrian ATR/Pertanahan. "Pemko dalam hal ini walikota telah bertindak sepihak tanpa mengajak unsur masyarakat menjalankan itu," kata Asraferi.

Baca Juga : Pekerja Harap Bersabar, Sisa BLT Subsidi Gaji 2020 Masih Tahap Pendataan

Ketua Perhimpunan Pedagang Pasar Atas, Yulius Rustam menyoroti makin beratnya beban pedagang, selama ini pedagang memiliki kartu kuning, sekarang di ubah dengan sisitim sewa, aturan ini menurut dia ditetapkan sepihak oleh Pemko Bukittinggi.

Menanggapi ini, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Junimar Girsang mengatakan, apa yang dilakukan Pemko Bukittinggi adalah tindakan pelanggaran hukum dengan mensertifikatkan tanah ulayat.

"Ada apa dibalik semua ini. Tanah ulayat itu diakui secara hukum oleh negara, kenapa bisa disertifikatkan? Kita akan panggil pihak BPN Bukittinggi untuk meminta klarifikasi," tegasnya.

Junimar juga meminta kepada pimpinan Komisi II untuk meagendakan kunker ke Bukittinggi menemui berbagai pihak terkait Pasar Atas ini.

Anggota Komisi II dari Dapil Sumatera Barat II, Guspardi Gaus mengapresiasi kedatangan perwakilan masyarakat Agam Tuo dan Perwakilan Pedagang ke DPR.

Guspardi menegaskan akan membicarakan keluhan masyarakat dengan Mentri ATR/BPN melalui RDP di komisi terkait.

"Kami minta perwakilan masyarakat melengkapi data dan dokumen terkait tentang kepemilikan hak atas tanah dari 40 Nagari Agam Tuo, sehingga ini bisa ditindaklanjuti segera," tukas politisi PAN tersebut. (h/len)

Reporter : Leni Marlina | Editor : Heldi

BERITA TERKINI Index »

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]