Pilkada : Apakah Membawa Perubahan Lebih Baik?


Rabu, 26 Februari 2020 - 00:30:27 WIB
Pilkada : Apakah Membawa Perubahan Lebih Baik?

Masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap pemilihan kepala derah (pilkada) . Harapan akan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik. Mereka ingin dengan pemimpin baru masyarakat menjadi lebih baik. Pendidikan serta keamanan terjamin. Masyarakat pintar dan cerdas. Keluarga sehat. Perekonomian terjamin. Dan, sejumlah harapan lainnya. 

Oleh : Idenvi Susanto

Maka pertanyaan mendasar yang harus kita jawab adalah mampukah pilkada membawa masyarakat menuju perubahan kondisi yang lebih baik? Bila kita melihat fakta sekarang setidaknya ada beberapa hal yang berkaitan persoalan pilkada.

Pertama, pilkada yang bertujuan untuk memilih kepala daerah yang nantinya dapat merealisasikan kebijakan pro rakyat. Namun, yang terjadi saat ini pilkada dipandang hanya menguatkan ekonomi politik oligarkis. 

Artinya hanya orang-orang yang punya uang banyak atau dekat dengan orang-orang berduit yang mungkin terpilih. Akibatnya, 'aspirasi' yang paling pertama didengar oleh pejabat hasil dari pilkada adalah suara para pemilik modal atau penyandang dana kampanye. Sementara, kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat akan sangat sulit direalisasikan.

Kedua, pilkada tidak menjamin dan sulit menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Karena, sebagaimana poin pertama, orang yang sebenarnya berkualitas, hanya karena tidak memiliki 'mahar politik' atau kendaraan politik. Tidak bisa maju sebagai kandidat. Bersaing dengan pasangan lain yang memiliki akses dana besar. Begitu juga dengan calon independen bagaimana mungkin mengenalkan diri ke publik agar masyarakat memilihnya kalau tidak ada biaya kampanye dan sosialisasi?

Ketiga, pilkada tidak serta merta akan menghasilkan pemimpin yang betul-betul diinginkan oleh rakyat. Karena, hingga saat ini masyarakat hanya 'dipaksa' untuk memilih paket pasangan yang sudah ada. Yang sudah ditentukan oleh Partai Politik.

Bahkan, fenomena pencalonan tokoh di pilkada yang sudah ditentukan oleh Partai Politik. Itulah sebabnya saat ini yang terjadi adalah 'kedaulatan partai politik', bukan kedaulatan rakyat. Jadi, sesungguhnya yang disebut demokrasi pun ternyata tidak demokratis juga.

Keempat, para kandidat dalam pilkada lazimnya harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Miliaran hingga puluhan miliar rupiah. Di sisi lain, gaji pokok gubernur dan bupati lebih kurang Rp 3,5 juta per bulan. Jika ditambah dengan tunjangan-tunjangan, jumlahnya sekitar Rp 25 hingga 30 jutaan per bulan. Maka, kalaupun semua uang itu ditabung selama lima tahun tanpa dikurangi pengeluaran-pengeluaran pribadi maksimal uang yang terkumpul hanya Rp 1,8 miliar.

Lalu, mohon maaf mewakili pertanyaan banyak orang, "dari mana menutupi 'mahar politik', biaya kampanye, dan biaya lainnya kalau gaji yang diakumulasikan selama 5 tahun sekalipun, hanya 1,8 miliar?" Lalu, kapan waktu kepala daerah memikirkan urusan rakyat? 

Kelima, pilkada dapat menciptakan potensi korupsi. Potensi korupsi dalam pilkada terjadi dalam bentuk penyalahgunaan anggaran negara, manipulasi dana kampanye, dan politik uang. 

Salah satu peneliti ICW pernah megatakan, potensi manipulasi dana kampanye terjadi karena longgarnya aturan. "Lemahnya aturan dikhawatirkan akan memudahkan masuknya aliran dana dari sumber haram ke rekening pemenangan kampanye pasangan calon. Kondisi ini akan diperparah dengan lumpuhnya pengawasan atas dana kampanye". 

Keenam, pilkada dapat menciptakan potensi "proyek ongkos" bagi kader partai politik. Potensi "proyek ongkos" ini dapat terjadi dalam bentuk penjaringan bakal calon pilkada di tingkat partai politik. Para kader partai dapat memainkan perannya sebagai penghubung atau mensuksesi agar bakal calon tersebut bisa lebih mudah mendapatkan rekomendasi partai politik, modus surve bodong, sumbangan, dana infak dan sebagainya sudah menjadi tradisi. Padahal larangan memintak uang kepada bakal calon itu sudah di atur oleh Undang-undang.

Sekarang saatnya kita berpikir untuk masa depan. Berpolitiklah dengan santun beri pendidikan politik yang baik untuk anak bangsa. Dan pilihlah pemimpin yang benar dan amanah untuk masa depan yang lebih baik lagi. Tentunya kepemimpinan yang amanah, dekat masyarakat dan beriman kepada Allah SWT yang bisa pro kepada kepentingan rakyat.*

 Editor : Dodi

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM