Diduga Jual Beli Perkara, Tiga Hakim PN Bukittinggi Dilaporkan ke Komisi Yudisial


Rabu, 26 Februari 2020 - 19:26:29 WIB
Diduga Jual Beli Perkara, Tiga Hakim PN Bukittinggi Dilaporkan ke Komisi Yudisial Ketua Peradi Cabang Bukittinggi Iskandar Khalil

BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COM -- Ketua Perhimpunan Advokat Seluruh Indonesia (Peradi) Cabang Bukittinggi melaporkan tiga hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) karena diduga melanggar kode etik. 

Ketua Peradi Cabang Bukittinggi Iskandar Khalil mengatakan, ketiga hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi itu dilaporkan karena diduga melakukan praktek jual beli perkara dan sogok menyogok. Namun, dia belum mau menyebutkan ketiga nama hakim itu karena telah masuk ke ranah materi.

"Tanggal 20 Februari lalu, kami telah membuat laporan awal yang dilengkapi bukti bukti pendukung ke KY dan MA serta ditembuskan ke KPK, Inspektorat MA, Pengadilan Tinggi Sumbar. Jika dalam waktu 2 bulan laporan kami ini tidak ditanggapi oleh KY dan MA, maka kami akan melakukan ekspos besar besaran melalui media massa," kata Iskandar kepada Haluan di kantornya, Rabu (26/2).

Profesi pengacara, jelasnya, selain sebagai penegak hukum juga sebagai pengawas baik di internal pengacara sendiri maupun eksternal seperti Hakim, Jaksa dan Polisi. "Dugaan kasus ini telah kita pelajari dan kita pancing, ada juga makelarnya. Kasusnya ada kasus pidana dan perdata. Kalau kasus pidana dilihat dari besar kecilnya hukumannya, sedangkan kasus perdata dilihat dari besar kecilnya perkara," ulasnya.

Dia berharap laporan itu cepat ditanggapi oleh pihak KY dan MA karena menyangkut keadilan masyarakat dalam menegakkan supremasi hukum. "Kita juga menolak ketiga hakim itu, menjadi hakim pada perkara yang kita tangani di Pengadilan Negeri Bukittinggi. Untuk itu, kita akan mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan  agar ketiga hakim itu tidak menanggani perkara kita," ungkapnya.

Terpisah, Humas Pengadilan Negeri Bukittinggi Munawwar Hamidi membenarkan telah mengetahui dan menerima pengaduan dari Iskandar Khalil. Menururnya, MA setelah menerima laporan akan melakukan verifikasi, dari hasil verifikasi itu apakah laporan akan ditinjak lanjuti oleh Badan Pengawas (Bawas) MA atau ditindak lanjuti melalui hakim pengawas tinggi daerah untuk melakukan pengawasan atau dilakukan penelitian lebih lanjut atau bisa jadi tidak ditindak lanjuti sama sekali.

"Jadi kita di Pengadilan Negeri Bukittinggi saat ini masih menunggu intruksi dari Bawas MA," kata Munawwar Hamidi kepada Haluan di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Dia menambahkan, selama ini laporan masyarakat di seluruh Indonesia ke Bawas MA mencapai ratusan hingga ribuan, namun sebagian dari laporan itu tidak bisa ditindak lanjuti karena tidak didukung oleh bukti yang kuat.

"Laporan ini sebagai bentuk kritik dari masyarakat dan pengawasan terhadap kinerja pengadilan, kita hargai itu. Namun jika terbukti nantinya akan menjadi koreksi bagi kita dalam upaya membangun pelayanan terbaik bagi masyarakat," ungkapnya. (*)

loading...
Reporter : Yursil Masri /  Editor : Agoes Embun
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]