Sumbar Rawan Bencana, Bupati dan Walikota Diminta Selektif Keluarkan IMB


Rabu, 26 Februari 2020 - 22:00:22 WIB
Sumbar Rawan Bencana, Bupati dan Walikota Diminta Selektif Keluarkan IMB Suasana Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah Bupati dan Walikota se-Sumbar di Hotel Pangeran Beach, Padang, Senin (26/2/2020).

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Sumbar mempunyai kondisi-kondisi geografis yang mengakibatkan daerah ini memiliki potensi bencana alam terlengkap di Indonesia. Mulai dari gempa, potensi tsunami, gunung meletus, longsor hingga banjir. Hampir semua daerah kabupaten dan kota di Sumbar mempunyai potensi bencana alam yang berbeda.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno saat Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah Bupati dan Walikota se-Sumbar di Hotel Pangeran Beach, Padang, Senin (26/2/2020),

"Saya minta kepada Bupati dan Walikota, agar selektif memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada masyarakat. Saya harapkan mempertimbangkan lokasi geografisnya, apakah berada di daerah patahan gempa, atau berada di daerah berpotensi longsor dan banjir," pinta Irwan Prayitno dihadapan Bupati dan Walikota se Sumbar.

Dalam pembangunan infrastruktur khususnya bangunan gedung pada daerah yang mempunyai potensi-potensi bencana alam ini tentunya tidak sesederhana pembangunan gedung pada daerah lain yang relatif aman dari bencana alam, mulai dari proses perencanaan, pembangunan hingga penggunaanya, harus memenuhi kriteria yang aman dan nyaman untuk digunakan oleh masyarakat maupun lingkungan sekitar.

"Banyak kasus yang terjadi, fungsi bangunan tidak sesuai dengan IMB yang diberikan. Kita harapkan, SLF ini merupakan evaluasi terakhir sebelum bangunan digunakan. Setiap perubahan fungsi bangunan harusnya dievaluasi ulang untuk mendapatkan SLF yang sesuai dengan fungsi bangunan tersebut," sebut Irwan Ptayitno.

Jika IMB dan SLF diterbitkan sesuai dengan aturan yang ada, maka kerusakan bangunan akibat bencana akan dapat direduksi seminimal mungkin.

"Jadi kita tidak lagi repot untuk mendata bangunan pemerintah yang rusak akibat bencana," ujarnya.

Selanjutnya Irwan menyampaikan permasalahan Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Sumbar. Berdasarkan UU nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang ini menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional. Karena mencakup segenap sistem kehidupan sosial di Indonesia, kebudayaan sepantasnya ditempatkan sebagai garda terdepan dalam kehidupan berbangsa.

Pemajuan kebudayaan nasional berdampak terhadap banyak sektor kehidupan. Ia berpengaruh terhadap kepribadian, ketahanan, kerukunan, dan kesejahteraan bangsa. Oleh karenanya, proses perumusan undang-undang menyepakati sepuluh prinsip sebagai panduan agar upaya pemajuan kebudayaan tidak memicu pertikaian dan penindasan yang mengancam keragaman masyarakat, yang merupakan identitas bangsa Indonesia.

"Kedepannya, saya minta kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk dapat mendukung dan menyepakati bersama berbagai program dan kegiatan kebudayaan sebagai upaya Pemajuan Kebudayaan di Sumbar," pinta gubernur. (*)

 Sumber : Rilis /  Editor : Milna

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM