Masalah Ulayat Nagari Kolok

Rico Alviano Boyong Tokoh Adat ke DPR RI


Rabu, 26 Februari 2020 - 22:16:12 WIB
Rico Alviano Boyong Tokoh Adat ke DPR RI Rico Alviano bersama Ketua LKAAM dan tokoh masyarakat Nagari Kolok di hadapan Komisi VI DPR RI. (Ist)

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Dorong perjuangan Nagari Kolok, Kota Sawahlunto terkait tanah ulayat, anggota DPRD Sumatera Barat, Rico Alviano memboyong para tokoh adat beraudiensi dengan Komisi VI DPR RI.

Dalam audiensi yang berjalan sekitar tiga jam itu, hadir Ketua LKAAM Sawahlunto Dahler Jamaris, Dt. Panghulu Sati, Kerapatan Adat Nagari Kolok serta pemuka adat dan anggota DPRD Sawahlunto Dasrial Ery Dt Rajo Nan Gadang, Rabu (26/2).

"Audiensi bersama Komisi VI DPR RI ini dalam rangka memperjuangkan sengketa tanah dan Permasalahan Lainnya di Desa Kolok, Kota Sawahlunto dengan PT. Bukit Asam," ujar Rico Alviano kepada Haluan.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu, audiensi dengan Komisi VI DPR RI merupakan upaya memperjuangkan kejelasan status tanah ulayat Nagari Kolok. Harapannya pihak PT Bukit Asam segera menyerahkan kembali tanah ulayat kenagarian Kolok kepada masyarakat Adat setempat.

Ketua LKAAM, Dahler Jamaris dalam kesempatan audiensi menyampaikan kegeramannya kepada PT Bukit Asam yang tidak dapat memperlihatkan dokumen ganti rugi atas tanah ulayat yang selama ini telah dieksploitasi.

Pada saat sosialisasi terhadap dokumen ganti rugi dan pelepasan hak-hak ulayat Nagari Kolok tanggal 25 Juli 2019 lalu, PT Bukit Asam tidak dapat memperlihatkan kepada KAN Kolok seperti, nama penghulu-penghulu dan ninik mamak lainnya yang menerima uang tersebut. 

"Dua, bukti kwitansi penerimaan. Tiga, batas-batas dan luas daerah yang dilepaskan hak-haknya terhadap ulayat tersebut," terang Dahler saat membacakan dokumen permasalahan.

Menanggapi hal itu, Rieke Diah Pitaloka anggota Komisi VI DPR RI menyatakan mendukung perjuangan masyarakat adat Nagari Kolok. Apalagi, saat ini sedang dilakukan penyusunan UU tentang perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat.

“Khusus Sawahlunto yang merupakan world heritage tambang tertua di Asia Tenggara, sudah sepantasnya dijaga, dan pengelolaannya memiliki dampak ekonomi. Segala hal yang menyangkut masalah pertanahan dan aturan hukum yang berlaku, tentu sesuai dengan aturan yang berlaku di NKRI,” terang politisi PDI Perjuangan tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Andre Rosiade menyampaikan, bahwa Walikota Sawahlunto memintanya untuk menyampaikan keluhan masyarakat kepada Menteri BUMN, Erick Thohir.

“Harapan saya, untuk hal ini KAN Kolok, PT Bukit Asam, Pemerintah Kota Sawahlunto, BPK dan KPK untuk duduk bersama,” tutupnya. (*)

Reporter : Fadli /  Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM