Cuti Hamil Dihapus di Omnibus Law, Begini Respons Menkominfo


Kamis, 27 Februari 2020 - 07:18:21 WIB
Cuti Hamil Dihapus di Omnibus Law, Begini Respons Menkominfo Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan pemerintah tidak menghapus aturan terkait cuti hamil hingga cuti tahunan yang ada di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Hal itu merespon sejumlah kalangan yang menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak memperhatikan hak-hak kelas pekerja perempuan seperti cuti melahirkan.

"Cuti hamil, besar, dan tahunan tidak dihapus. Tetap ada dan diatur dengan baik untuk memastikan lapangan pekerjaan tidak terhambat," kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate di kantor Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (26/2).

Johnny pun menghimbau kepada masyarakat untuk merujuk pada draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang resmi dari pemerintah.

Sebab dia menilai ada sebagian masyarakat yang membangun opini soal omnibus law tidak bersumber dari draf asli.

"Begitu banyak diskursus atau mungkin draf yang belum resmi cenderung membangun opini yang belum tentu bersumber dari draf asli," tutur Johnny.

Sebelumnya, Sekretaris Nasional Perempuan Mahardika, Mutiara Ika Pratiwi menilai, aturan yang termuat dalam Omnibus Law Cilaka (sekarang Cipta Kerja) merupakan konsolidasi politik oligarki untuk menghancurkan manusia Indonesia, termasuk perempuan.

Dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja yang diterimanya, tidak terdapat perhatian khusus terhadap hak-hak kelas pekerja perempuan seperti cuti melahirkan. Ia memandang aturan ini lebih parah dibandingkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Di Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, hak-hak perempuan disebutkan normatif, (pekerja) melahirkan dapat cuti 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Di Omnibus Law itu enggak ada," tutur Mutiara di Kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro pada 19 Januari lalu.

Presiden Jokowi telah meminta jajaran kementerian di Istana agar segera berembuk dengan DPR membahas Omnibus Law. Jokowi bahkan mendorong Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja bisa rampung dalam 100 hari kerja.

Masa 100 hari itu terhitung sejak naskah akademik RUU tersebut disampaikan ke lembaga legislatif hingga masa pembahasan selesai. Saat ini, pemerintah masih finalisasi naskah akademik tersebut.

Targetnya, naskah akademik akan diselesaikan pada pekan ini. Lalu, diberikan ke DPR pada pekan berikutnya sebelum 100 hari kerja pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang jatuh pada Selasa (28/1).(*)

 Sumber : cnnindonesia /  Editor : NOVA

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 09 Maret 2020 - 12:48:22 WIB

    Ini Revisi Hari Libur-Cuti Bersama 2020: Liburnya Nambah 4 Hari!

    Ini Revisi Hari Libur-Cuti Bersama 2020: Liburnya Nambah 4 Hari! JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2020. Hari liburnya ditambah! Revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2020 ini disepakati dalam rapat di Kemenko PMK, Jakarta, Senin (9/.
  • Senin, 09 Maret 2020 - 12:00:15 WIB

    Cuti dan Libur Nasional 2020 Bakal Direvisi

    Cuti dan Libur Nasional 2020 Bakal Direvisi JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Pemerintah disebut berencana mengubah jadwal hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020. Hari ini, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy .
  • Senin, 09 Maret 2020 - 07:50:51 WIB

    Wah, Jumlah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Direvisi

    Wah, Jumlah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Direvisi JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Pemerintah berencana merevisi hari libur dan cuti bersama di tahun 2020 ini. Revisi ini akan dilakukan oleh Kemenko PMK serta sejumlah kementerian terkait dalam sebuah rapat pagi ini,  Senin (9/3/202.
  • Jumat, 14 Februari 2020 - 22:44:27 WIB

    Waduh..! RUU Omnibus Cipta Kerja Hapus Cuti Haid, Nikah dan Beribadah

    Waduh..! RUU Omnibus Cipta Kerja Hapus Cuti Haid, Nikah dan Beribadah JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Cipta Kerja menghapus sejumlah ketentuan izin dan cuti khusus yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di antaranya adal.
  • Selasa, 27 Agustus 2019 - 20:25:52 WIB

    Terdapat 20 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama pada 2020, Inilah Daftarnya

    Terdapat 20 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama pada 2020, Inilah Daftarnya  JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Jadwal libur nasional dan cuti bersama di 2020 telah diumumkan  Menko PMK Puan Maharani,Selasa (27/8/2019).  Dalam jadwal itu  akan ada 20 hari libur terdiri dari  16 hari libur nasional dan 4 h.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM