Komisi II DPR RI Sorot Kekurangan Blanko e- KTP


Kamis, 27 Februari 2020 - 10:40:52 WIB
Komisi II DPR RI Sorot Kekurangan Blanko e- KTP Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus bersalaman dengan Mendagri Tito Karnavian usai RDP di Gedung Nusantara, Rabu (26/2). Ist

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketersediaan blanko e-KTP menjadi sorotan anggota anggota Komisi II DPR RI. Mendagri diminta menyelesaikan persoalan ini, terlebih jelang Pilkada serentak keberadaan blanko e-KTP menjadi sangat krusial.

"Apa kendalanya lagi, sebelumnya Komisi II sudah setuju dengan pengalihan anggaran diinternal Kemendagri sekitar Rp18 miliar untuk penyediaan blanko e- KTP ini," ujar Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mendagri Tito Karnavian, Kepala Badan Nasional Pengelola Keterbatasan dan Rektor IPDN di Gedung Nusantara, Rabu (26/2).

Baca Juga : Jemaah Indonesia Dilarang Masuk Arab Saudi Bukan karena Alasan Vaksin Sinovac

Ia menambahkan, temuan yang terjadi di Medan saat Komisi II DPR kunjungan kerja ke daerah terkait, diketahui tahapan Pilkada terganggu akibat keterbatasan blanko e- KTP ini. "Dari penjelasan Plt Walikota Medan, diketahui Pemko Medan sudah siap menggelar Pilkada. Namun masih ada beberapa kendala, salah satunya terkait ketersediaan blanko e- KTP. Kebutuhan blanko untuk Medan lebih dari 60 ribu, namun dinas Disdukcapil hanya memberikan 10 ribu, dan dikirim lagi 10 ribu, terkesan dicicil," ucap politisi PAN tersebut.

Jika memang Mendagri menyebut ada sekitar 10 juta blanko e- KTP dipersiapkan, Guspardi berharap itu segera didistribusikan ke kabupaten/kota dengan proprosional, terutama di daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak.

Baca Juga : Jason Penganiaya Perawat Siloam Dijerat Pasal Berlapis, Ini Ancaman Hukumannya

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Johan Budi meminta Mendagri Tito Karnavian mengecek langsung perekaman dan pencetakan e- KTP. "Menurut saya, Pak Mendagri perlu mengecek yang di lapangan itu seperti apa, seperti yang disampaikan Pak Dirjen (Dukcapil) atau tidak," katanya.

Johan mengaku tak bisa menerima begitu saja laporan Mendagri bahwa pelaksanaan e- KTP baik-baik saja. "Saya beberapa kali RDP, Pak Mendagri dan Pak Dirjen Dukcapil ini selalu menjawab baik dan seolah tidak ada masalah di lapangan," ujarnya.

Baca Juga : Pekan Depan, Kemendagri Panggil Ulang Sandi Damkar 'Pembongkar Korupsi'

Sementara Tito pun mengaku sudah menginstruksikan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh melakukan pengecekan ke lapangan. Bahkan, dia meminta Zudan menyamar sebagai masyarakat yang hendak merekam e-KTP.

Menurut dia, anggaran pengadaan e-KTP untuk seluruh wilayah Indonesia telah mencukupi. "Jadi sebetulnya untuk masalah anggaran tidak masalah. Nah, ini ada apa macetnya di sini yang perlu kita cari karena kuota atau lambat pengadaannya. Ini mohon maaf kami akan mencari penyebabnya apa," tukas Tito. (h/len)

Baca Juga : Gaji Karyawan Pertamina Tertinggi dari Semua BUMN di Indonesia, Benarkah?

Reporter : Leni Marlina | Editor : Heldi

BERITA TERKINI Index »

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]