Jemaah Umrah Batal Berangkat, Hak Konsumen Diminta Tetap Dipenuhi


Jumat, 28 Februari 2020 - 02:51:28 WIB
Jemaah Umrah Batal Berangkat, Hak Konsumen Diminta Tetap Dipenuhi ilustrasi jamaah umrah

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara izin visa untuk tujuan umrah dan mengunjungi Masjid Nabawi sebagai langkah antisipasi terhadap penyebaran virus corona baru atau COVID-19 mulai hari ini, Kamis (27/2). 

Menanggapi itu, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), David Tobing, meminta hak-hak konsumen tetap harus dipenuhi. David menilai, hak sebagai konsumen harus tetap dipenuhi lantaran pembatalan pemberangkatan umrah itu bukan atas kehendak mereka, melainkan dalam kondisi darurat.

Baca Juga : Menkes Budi Ungkap Indonesia Baru Dapat 4 Jenis Vaksin Covid-19

Hak-hak itu, menurut dia, berupa penggantian uang biaya penerbangan secara utuh atau penjadwalan ulang pemberangkatan. David menjelaskan, hal itu sudah diatur dalam Permenhub Nomor 89 Tahun 2015. "Apabila ada pembatalan penerbangan, maka konsumen berhak mendapat penggantian secara penuh, atau direschedule," kata David dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/2).

Dalam keterangan tertulis yang diterima Haluan.co (HMG), pihak penyedia jasa penerbangan tetap harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Apalagi, menurut dia, pemerintah Indonesia tidak bisa dimintai dan pertanggungjawaban lantaran pembatalan itu atas keputusan pemerintah Arab Saudi.

Baca Juga : Pengamat: Nadiem Makarim dan Moeldoko Layak Direshuffle

Namun meskipun pemerintah RI yang melarang, hal itu tetap tidak bisa disalahkan karena sebagai langkah tanggung jawab negara dalam mencegah penyebaran virus corona. Hal itu, kata dia, seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD Negara RI 1945 pada alinea keempat bahwa pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia.

Untuk itu, kata David, pihaknya berharap agen perjalanan umrah dapat mengembalikan seluruh biaya paket perjalanan umrah. "Dan pasal 28J ayat 2, di mana negara dapat melakukan pembatasan dari sisi HAM sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dengan didasarkan pada pertimbangan keamanan dan ketertiban umum," ujarnya. (*)

Baca Juga : Tingkatkan Pelayanan Medis, Pessel Upayakan Akreditasi Puskesmas

Editor : Agoes Embun | Sumber : Haluan.co
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]