Pasca Konflik Papua, Ini 4 Cacatan Kemenko PMK


Jumat, 28 Februari 2020 - 09:19:39 WIB
Pasca Konflik Papua, Ini 4 Cacatan Kemenko PMK Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Dody Usodo.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Konflik sosial yang terjadi di Papua dan Papua Barat sejak tahun 2018 lalu telah mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Berbagai dampak dirasakan masyarakat dari berbagai bidang, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Pasca terjadinya konflik tersebut, Kemenko PMK telah melakukan tiga kali rapat membahas penanganan pasca konflik di Papua dan Papua Barat dengan mengundang sejumlah pihak terkait. Bahkan, Kemenko PMK kembali menggelar rapat lanjutan guna mengetahui progres yang telah dilakukan kementerian dan lembaga pasca konflik tersebut.

Pada 5-7 November 2019 lalu, Kemenko PMK telah menggelar rapat koordinasi serta melihat langsung kondisi pasca konflik di Wamena. Dari rapat tersebut, ada beberapa hal yang menjadi catatan. L

(1) penanganan masyarakat terdampak konflik sosial tidak boleh berbeda instruksi Presiden. (2) penyaluran bantuan difokuskan pada 4 distrik, yaitu Koroptak, Paro, Yuguru, dan Kenyam, Kabupaten Nduga. (3) distribusi bantuan dengan dukungan TNI dan Polri untuk menjamin kelancaran dan keamanan transportasi, dan (4) pemda diminta melengkapi berkas berdasarkan data dan informasi yang valid untuk mendapatkan bantuan dari kementerian/lembaga.

"Dari pertemuan ini, saya berharap kementerian dan lembaga dapat menginformasikan sejauh mana hasil yang telah dicapai dan apa saja kendala-kendala yang ditemui," ujar Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Dody Usodo, dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Jumat (28/2/2020).

Direktur Bencana Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Syafi'i Nasution melaporkan, Kemensos dalam hal ini berperan sebagai leading sector pendistribusi kebutuhan sandang dan papan.

"Kemensos telah menyalurkan bantuan berupa logistik, pemberian bantuan usaha ekonomi produktif pada 100 KK dan santunan bagi keluarga yang menjadi korban. Kemensos bahkan telah memulangkan warga pendatang dari luar Wamena ke daerah asalnya," kata Syafe'i.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri sudah membuat posko dengan bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk mengawal jalannya pemerintahan dan juga bantuan. Hingga hari ini dilaporkan pemerintahan sudah berjalan dengan normal. (*)

 Sumber : Kemenko PMK /  Editor : Milna

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM