Mundur-Maju PM Malaysia Mahathir Mohamad, Manuver Politik Semata?


Sabtu, 29 Februari 2020 - 00:35:18 WIB
Mundur-Maju PM Malaysia Mahathir Mohamad, Manuver Politik Semata? Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (kanan) duduk di sebelah ikon reformasi Malaysia Anwar Ibrahim saat rapat umum di Port Dickson, Malaysia, 8 Oktober 2018. Wakil PM Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail dikabarkan akan jadi PM Malaysia menggantikan Mahathir Mohamad. (AP Photo/Vincent Thian)

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Mengejutkan. Tanpa diduga, Mahathir Mohamad mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Malaysia pada Senin 24 Februari. Politik di negeri jiran seketika gaduh.

Surat pengunduran diri Mahathir langsung diterima Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Al-Mustafa Billah Shah. Raja kemudian menunjuk kembali Mahathir sebagai Perdana Menteri sementara hingga terbentuknya pemerintahan baru.

Kegaduhan politik muncul terkait siapa PM Malaysia pengganti Mahathir. Beberapa partai politik telah berjanji mendukung Anwar Ibrahim untuk jadi PM Malaysia menggantikan Mahathir sesuai kesepakatan dalam koalisi Pakatan Harapan (PH). Yang lainnya mengklaim mereka memiliki modal untuk membentuk pemerintahan baru tanpa Anwar Ibrahim.

Usai pertemuan lebih lanjut dengan Raja, Mahathir Mohamad mengatakan, parlemen akan mengadakan pemungutan suara yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memilih PM pada Senin 2 Maret. Pengumuman itu sontak membuat marah koalisi tiga partai yang dipimpin Anwar Ibrahim.

Mereka berpendapat, Mahathir tidak pantas mendahului keputusan Raja dan bahwa pemungutan suara di parlemen akan menantang kekuasaan Raja.

Di bawah sistem politik Malaysia, raja biasanya akan menentukan partai atau koalisi mana yang mendapat mayoritas dukungan setelah perwakilan dari masing-masing. Partai atau koalisi yang menang kemudian akan memilih perdana menteri.

Pemungutan suara itu menandai perubahan sistem dengan memungkinkan semua anggota parlemen untuk memilih seorang pemimpin di seluruh garis partai. Pemungutan suara seperti itu akan sejalan dengan proposal Mahathir Mohamad untuk memimpin pemerintah persatuan yang akan menarik menteri dari partai mana pun yang dia suka.

Namun, pada Kamis 27 Februari, Mahathir mengatakan pemilihan parlemen diperlukan karena Raja telah melaporkan tidak ada partai yang memiliki mayoritas. Raja telah mengambil langkah pertemuan yang tidak biasa dengan semua 222 anggota parlemen, bukan hanya para pemimpin, untuk mengukur dukungan.

Jika tidak ada kandidat yang menerima dukungan mayoritas pada pemungutan suara pada Senin 2 Maret, maka menurut Mahathir akan ada pemilihan cepat. 

Pengamat politik pun berusaha melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik kerumitan politik negeri jiran dan hubungan Mahathir-Anwar.

Peneliti LIPI Alfitra Salam skeptis terhadap relasi Mahathir dan Anwar Ibrahim. Transisi kekuasaan antara Mahathir dan Anwar Ibrahim pun kini tampak meragukan, apalagi konstelasi politik telah berubah.

"Sejak awal hubungan Mahathir dan Anwar sangat misterius, terutama hubungan sejak Anwar bebas dari tahanan. Pada waktu itu banyak yang tidak yakin hubungan Anwar dan Mahathir akan kekal," ujar Alfitra dilansir dari Liputan6.com, Jumat (28/2/2020).

Di level partai, Aflitra berpandangan hubungan PKR dan Bersatu sudah parah. Pakatan Harapan juga bukan lagi mayoritas di parlemen. Proses mengangkat Anwar Ibrahim menjadi PM pun semakin sulit.

"Kalau masih bersatu dulu, masih dalam Pakatan Harapan, cukup menunjuk Anwar sebagai penggantinya, dan jika dijalankan waktu bersatu cukup mulus dan kemudian menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk restu. Sekarang peta politik sudah berubah," ujar Alfitra.

Alfitra berkata Anwar masih punya kesempatan berkuasa, salah satunya lewat pemilu. Sementara, ia tidak yakin Mahathir akan tepat janji memberi kekuasaan ke Anwar Ibrahim.

Pandangan berbeda disampaikan oleh Dr. Sudarnoto Abdul Hakim dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pertama, ia menyebut Mahathir mundur bukan demi mencegah Anwar berkuasa, melaninkan karena mendeteksi skenario kudeta politik di tubuh Pakatan Harapan.

Penulis skenario itu adalah Muhyiddin Yassin (Presiden Bersatu) dan Azmin Ali (politikus PKR) yang keduanya sudah hengkang dari Pakatan Harapan. Muhyiddin keluar bersama partainya, sementara Azmin membawa beberapa kolega partainya untuk keluar dari PKR.

"Yang terjadi adalah Mahathir memang benar-benar ingin meletakan jabatan sesuai jadwal (usai sidang APEC)," ujar Noto dilansir dari Liputan6.com.  "Akan tetapi, yang terjadi pendukung Mahathir dari partainya sendiri Muhyiddin Yassin itu tidak sabar. Sama juga dengan orangnya Anwar Ibrahim juga tidak bersabar. Tuntutannya supaya Mahathir segera turunkan jabatan," lanjut Noto.

Mahathir disebut tidak setuju dengan rencana Muhyiddin dan Azmin yang ingin membangun koalisi baru. Hal itu dianggap sebagai "politik pintu belakang."

Selain itu langkah Muhyiddin dan Azmin membangun koalisi baru justru bagaikan angin segar bagi partai oposisi UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu).

"Sesungguhnya yang terjadi Azmin dan Muhyiddin bergabung dengan UMNO dan PAS (Partai Islam Se-Malaysia) untuk membuat koalisi baru menggantikan Pakatan Harapan. Ini semacam kudeta sebetulnya," tegas Noto.

Ketika muncul kabar UMNO dan PAS mendukung Muhyiddin menjadi PM, Noto berkata memang itulah agenda Muhyiddin keluar dari Pakatan Harapan, yakni membelot dari Mahathir. (h/*)

 Sumber : Liputan6 /  Editor : Heldi

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM