Wacana Ojol Dibatasi, Diskresi Menteri dan Protes Pengemudi


Ahad, 01 Maret 2020 - 16:12:05 WIB
Wacana Ojol Dibatasi, Diskresi Menteri dan Protes Pengemudi Sejumlah pengemudi ojek online melakukan aksi di depan Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020. Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat menuju Istana Merdeka terpantau lancar meski ada demo ojek online dari Ojol Nusantara Bergerak.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - taannya soal pembatasan sepeda motor di jalan nasional. Nurhayati menegaskan dirinya sama sekali tidak menolak ojek online atau ojol dan kendaraan roda dua.

Akan tetapi, Nurhayati mengingatkan soal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). UU ini memang melarang dan tidak mengakui sepeda motor untuk digunakan sebagai sarana transportasi umum. Tapi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan diskresi sehingga jadilah, sepeda motor sebagai transportasi umum.

“UU ini sudah ada sebelum saya menjadi anggota dewan, kenapa jadi saya yang menolak?” kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga istri dari Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, ini saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 1 Maret 2020.

Namun demikian, para ojek online atau ojol yang menerima informasi ini langsung melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR pada Jumat, 28 Februari 2020. “Kami datang ke DPR karena ada pernyataan anggota Komisi V DPR Nurhayati, dia akan menghilangkan ojol (ojek online),” kata orator demo.

Awalnya pandangan ini disampaikan Nurhayati sepuluh hari sebelumnya, 18 Februari 2020, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Revisi UU LLAJ dan UU Jalan. Dalam rapat itu, Nurhayati menyebut dirinya sedang berdiskusi dengan para pakar mengenai tingginya tingkat kecelakaan roda dua.

Berdasarkan data dari Korps Lalu Lintas Polri, kata Nurhayati, roda dua menjadi 73 persen penyumbang kecelakaan terbesar di jalanan. Selain itu dari catatan Tempo, Menteri Perhubungan juga pernah menyampaikan 70 persen kecelakaan saat mudik tahun lalu, menimpa pengendara sepeda motor.

Sehingga Nurhayati bertanya soal pembatasan sepeda motor kepada para pakar. Pertama, apakah bisa diberlakukan seperti di Singapura dengan batasan usia kendaraan 10 tahun. Kedua, apakah bisa melarang motor melintas di jalan-jalan nasional untuk menekan angka kecelakaan. Ketiga, apakah pantas sepeda motor menjadi angkutan umum.

Sebab selain dilarang oleh UU LLAJ, Nurhayati menyebut sepeda motor dengan CC yang kecil bukanlah kendaraan jarak jauh dan angkutan umum. Namun, hanya untuk jarak dekat dan kendaraan penggunaan pribadi. “Bukan berarti moge (motor gede) boleh, motor kecil gak boleh, salah beritanya selama ini,” kata Nurhayati.

Sehingga, kata dia, sebenarnya lebih banyak bertanya kepada pakar transportasi untuk menampung masukan demi UU LLAJ yang lebih baik dan berpihak kepada rakyat. Tapi di sisi lain juga membuat pengguna kendaraan di jalan raya terjamin keselamatannya. "Bahkan, saya juga mendorong di UU Jalan, agar disiapkan jalan khusus untuk roda dua."

Tak hanya itu, Nurhayati juga mengingatkan bahwa UU LLAJ turut mengatur kewajiban setiap pemerintah daerah menyediakan transportasi umum massal yang layak. “Tapi, itu belum dilakukan oleh semua pemerintah daerah,” kata dia.

Tapi bagaimanapun, kata Nurhayati, dirinya tidak bisa memutuskan sendirian karena ada sembilan fraksi di DPR dan masih ada pendapat stakeholder lain. Saat ini, kata dia, Komisi Perhubungan baru membahas revisi UU LLAJ ini dengan pakar, sehingga masih akan ada pihak lain yang diajak berdiskusi. (h/*)
 

 Sumber : Tempo /  Editor : Heldi

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 23 Februari 2020 - 12:16:04 WIB

    Wacana Pembatasan Sepeda Motor, Bakal Dilarang Lewat Jalan Raya?

    Wacana Pembatasan Sepeda Motor, Bakal Dilarang Lewat Jalan Raya? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Nurhayati Monoarfa mengungkapkan wacana untuk mengatasi kesemrawutan kendaraan di jalan raya dengan membatasi kepemilikan roda dua atau sepeda motor..
  • Senin, 27 Januari 2020 - 00:46:56 WIB

    Anggota DPRI Alirman Sori Kecam Wacana Pemerintah Cabut Subsi Gas Elpiji 3 Kg

    Anggota DPRI Alirman Sori Kecam Wacana Pemerintah Cabut Subsi Gas Elpiji 3 Kg PADANG,HARIANHALAN.COM-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Alirman Sori mengencam  wacana Pemerintah Pusat ingin mencabut subsidi gas elpiji 3 kilogram (Kg)..
  • Selasa, 21 Januari 2020 - 19:12:56 WIB

    Kemenag Wacanakan Teks Khotbah Jumat di Bandung Diatur Pemerintah

    Kemenag Wacanakan Teks Khotbah Jumat di Bandung Diatur Pemerintah BANDUNG, HARIANHALUAN.COM - Kementerian Agama (Kemenag) mewacanakan mengatur teks khotbah Jumat di setiap masjid di Kota Bandung. Para khatib nantinya harus menyesuaikan dengan teks yang disiapkan pemerintah..
  • Selasa, 03 Desember 2019 - 21:46:09 WIB

    Tiga Periode Jadi Wacana, Jokowi Murka

    Tiga Periode Jadi Wacana, Jokowi Murka JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Munculnya usulan masa jabatan Presiden tiga periode langsung ditanggapi sinis oleh Joko Widodo. Dalam sebuah diskusi dengan wartawan, Presiden Jokowi meresponsnya dengan kata-kata yang 'keras.'.
  • Rabu, 27 November 2019 - 02:23:49 WIB

    PKS Tolak Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

    PKS Tolak Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak wacana presiden dan wakil presiden menjabat tiga periode dalam amendemen Undang Undang Dasar 1945. .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM