Disertasi tentang Delik Adat Bawa Nilma Suryani Jadi Doktor ke-57 di FH Unand


Ahad, 01 Maret 2020 - 18:14:03 WIB
Disertasi tentang Delik Adat Bawa Nilma Suryani Jadi Doktor ke-57 di FH Unand Nilma Suryani, usai mempertahankan disertasi nya, dan meraih gelar doktor di bidang hukum, Unand, Sabtu (29/2). (istimewa)

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Fakultas Hukum Universitas Andalas kembali melahirkan Doktor yang ke -57 sejak Program Doktor Ilmu Hukum dibuka di fakultas ini. Adalah Nilma Suryani yang merupakan Dosen Ilmu Hukum Pidana di Fakultas yang sama berhasil lulus menjadi Doktor dengan Yudisium Sangat Memuaskan, Sabtu (29/2) di Kampus Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Jalan Pancasila, Padang.

Nilma berhasil mempertahankan Disertasi yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Adat dalam Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Penghinaan sebagai Delik Adat. (Studi terhadap Hukum Pidana Adat Minangkabau)” di depan 12 tim penguji yang dipimpin langsung Rektor Universitas Andalas, Prof. Dr. Yuliandri. 

Ini kali pertama Rektor menjadi Ketua Penguji Promosi Doktor di Program Doktor Ilmu Hukum sejak dilantik Presiden menjadi pimpinan di Universitas Andalas beberapa waktu lalu. Dalam disertasinya  Nilma Suryani, wanita kelahiran Padang 24 Juli 1974 ini menyoroti belum beraninya hakim memasukkan sanksi adat ke dalam amar putusan. 

Karena belum ada jenis pidana ini di dalam KUHPidana, sedangkan dalam UU Darurat No 1 Tahun 1951, UUD 1945 yang diamandemen dalam Pasal 18 b ayat (2) dan UU Pokok Kekuasaan Kehakiman serta Yurisprudensi, Hakim bisa menjatuhkan Pidana Adat berupa permintaan Maaf sebagai pemenuhan kewajiban adat yang merupakan sanksi Pidana tambahan dalam rancangan KUHP tahun 2019.

Ibu dua anak buah cintanya dengan Maifil Eka Putra ini menyarankan agar Pemerintah Pusat segera mengesahkan rancangan KUHP menjadi KUHAP sehingga akan lahir turunannya di masing-masing daerah berupa Perda yang mengadopsi hukum adat ke dalam hukum positif daerah masing-masing.

Penerapan sanksi pidana adat ini sangat diperlukan terutama terhadap perkara tindak pidana penghinaan yang ditujukan kepada mamak yang perkaranya sampai ke pengadilan. Masyarakat Minangkabau mengenal tiga macam aturan hidup yaitu adat istiadat, norma agama dan undang-undang. 

"Terhadap tindak pidana penghinaan yang ditujukan terhadap mamak/KAN yang diajukan ke pengadilan, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak hanya memasukkan sanksi pidana adat dalam pertimbangan putusan,” ujar Nilma.

Diadopsinya Hukum Pidana Adat ke dalam Hukum Positif, menurut Nilma, untuk mengembalikan keseimbangan kosmis dan dengan penerapan sanksi adat diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat lainnnya. (*)

Reporter : Atviarni /  Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM