20 Tahun Sekar Telkom, Pelopor Mempertahankan Kedaulatan Telekomunikasi


Ahad, 01 Maret 2020 - 21:10:04 WIB
20 Tahun Sekar Telkom, Pelopor Mempertahankan Kedaulatan Telekomunikasi Abdul Karim, Sekretaris Jenderal DPP Sekar 2016-2019

Serikat Karyawan Telkom terlahir tanggal 1 Maret 2000 dari rahim reformasi. Dunia yang dijumpainya bukan lingkungan yang ramah, walau terdapat kebebasan, keterbukaan dan demokrasi dimana-mana.  Sementara rakyat Indonesia berpesta menyambut alam kemerdekaan di era reformasi, krisis ekonomi belum pulih dan PT Telkom tempat Sekar Telkom beradamenerima imbasnya.

 

Penulis : Abdul Karim, Sekretaris Jenderal DPP Sekar 2016-2019

 

Tak hanya itu, Telkom menghadapi masalah khusus yang menyangkut Kerja Sama Operasi di 5 Regional Telkom dan proses transaksi kepemilikan silang antara Telkom dengan PT Indosat menyusul diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sekar Telkom yang telah berusia dua puluh tahun ini dicatat oleh sejarah sering melakukan aksi-aksi turun ke jalan. Sebagai sebuah serikat, demontrasi adalah salah satu cara menyatakan kehendaknya. Undang Undang memberikan jaminan atas kebebasan warga Negara dalam menyatakan pendapat.

Dalam beberapa aksi jalanan itu, Sekar Telkom sering berhasil mempengaruhi kebijakan pemerintah. Itu artinya apa yang mereka suarakan mengandung kebenaran. Ambil contoh ketika tahun 2000-anSekar Telkom berdemontrasi di Bandung dan Jakarta meminta agar Kerja Sama Operasi Telkom dengan PT Aria West Indonesia dibatalkan. Mereka berhasil.

Demikian pula ketika Sekar Telkom meminta agar transaksi pengakhiran kepemilikan silang antara Telkom dengan Indosat dibatalkan, khusus yang menyangkut penyerahan Telkom Regional IV Jateng/DIY dari Telkom kepada Indosat. Terakhir, Sekar Telkom menggelar demontrasi di Jakarta tahun 2016 meminta agar Revisi PP Nomor 52 Tahun 2000 dibatalkan. Sampai dengan 2020 ini revisi tersebut tidak dilakukan oleh Pemerintah.Demikian pula dengan aksi-aksi lainnya seperti rencana implementasi kode akses dan merger Telkom Flexi yang mereka tentang habis-habisan.

Melihat substansi yang disuarakan oleh Serikat Karyawan Telkom yang anggotanya hampir 100persen populasi Telkom ini dapat ditarik garis tegas bahwa yang mereka perjuangkan sebenarnya menyangkut kedaulatan telekomunikasi.

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (2)  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “cabang-cabang produksi penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Telekomunikasi dinyatakan sebagai cabang produksi penting dan strategis oleh Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dengan demikian seharusnya telekomunikasi dikuasai oleh Negara.

Faktanya, dari 7 operator telekomunikasi besar yang ada di Indonesia saat ini, Negara Indonesia hanya memiliki sekitar 14persen saham di Indosat dan sekitar 52 persen saham di PT Telkom. Sementara di perusahaan-perusahaan telekomunikasi lainnya saham pemerintah tidak ada sama sekali.Artinya pengaruh Pemerintah dalam pengembangan industri telekomunikasi tidak memadai.Tidak mustahil apabila jaringan telekomunikasi tidak merata.

PT Telkom sebagai BUMN satu-satunya yang mayoritas sahammya dikuasai oleh Pemerintah mempunyai anak perusahaan yaitu PT Telekomunikasi Seluler Indonesia alias Telkomsel.Namun saham Telkom di Telkomsel hanya 65 persen, selebihnya (35 persen) milik Singapore Mobile Telecommunication yang bermarkas di Singapura.Jadi saham Negara Indonesia di Telkom yang 52 persen, itu di dalamnya ada 35 persen saham milik asing.

Di luar Telkom dan Indosat ada XL Axiata, Three Hutchinson, Smartfren, Sampoerna Telecom yang kesemua sahamnya dimiliki swasta, mayoritas swasta asing. Apabila ditotal-total, kepemilikan Negara atas telekomunikasi di Indonesia sepertinya sudah kurang dari 50persen, secara komulatif Indonesia sudah tidak berdaulat atas telekomunikasi.

Dalam Daftar Negatif Investasi, porsi kepemilikan asing atas telekomunikasi dibuka sampai dengan 67 persen, bahkan isu yang sempat menyeruak tahun 2018 lalu ada rencana diperbesar hingga  100 persen. Waktu itu, Sekar Telkom bersama Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis bersurat kepada Presiden dan pejabat terkait agar tidak mengubah batas tertinggi kepemilikan asing atas telekomunikasi.

Upaya asing untuk menguasai telekomunikasi Indonesia sebenarnya menjadi program lama negara-negara besar yang tak pernah berhenti.Setuju atau tidak, menurut saya UU Telekomunikasi yang liberal itu lahir atas tekanan Amerika Serikat dengan menggunakan organisasi WTO (world trade organization). Apa boleh buat, Indonesia yang hanya jadi follower dalam penguasaan teknologi telekomunikasi, tak mampu bertahan dari desakan untuk meliberalkan telekomunikasi yang notabene merupakan salah satu cabang produksi penting bagi negara.Hasilnya seperti yang saya sebut tadi, kedaulatan telekomunikasi Indonesia sudah tergadai karena asing telah menguasai lebih dari 50 persen telekomunikasi.

Kita mafhum dengan posisi dilemma pemerintah. Masalah complicated yang dihadapi Pemerintah kadang membuat Negara ini tersudutkan seperti ketika Pak Harto terpaksa harus menanda tangani Letter of Intent di depan Direktur IMF itu. Sama juga ketika UU Telekomunikasi diterbitkan, sama pula mungkin ketika rencana Revisi PP 52 Tahun 2000. Sama pula dengan  ketika sektor telekomunikasi akan dicoret dari Daftar Negatif Investasi.Semua itu upaya-upaya penggerogotan asing yang sulit dilawan.

Sejarah telah mengajarkan, sekali Negara ini melepas assetnya, akan sangat berat untuk buy back. Saham milik Singtel Singapura di Telkomsel, saham Ooredoo di Indosat, apakah  mungkin dapat dibeli kembali. Kalaupun mungkin maka ongkosnya akan sangat mahal. Mereka akan bertahan untuk menguasai karena mereka sangat sadar telekomunikasi akan memegang kunci segala-gala di perekonomian dunia sekarang dan nanti.

Itulah sebabnya Pemerintah perlu didampingi agar moral dan mentalnya semakin kuat di dalam membendung new imprealism.Kita hanya bisa bertahan untuk tidak melepas yang masih dapat digenggam.Bagi Serikat Pekerja, salah satu wujud dari empati kepada pemerintah itu adalah demontrasi menentang kebijakan Pemerintah itu sendiri, yang pada dasarnya diambil dalam keterpaksaan.Sekar Telkom telah melakukan itu dalam beberapa kali pada 20 tahun belakangan ini.

Serikat Pekerja PLN juga pernah melakukan hal yang serupa, bahkan lebih dahsyat, karena mereka memenangkan dua kali uji materi di Mahkamah Konstitusi mengenai UU ketenagalistrikan  yang dinilai liberal dan mengakibatkan swasta dapat menguasai listrik. Kesadaran serikat pekerja yang seperti ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia yang presidennya punya program nawacita.

Mengapa beban sejarah itu harus diletakkan di pundang serikat, terutama serikat pekerja/karyawan yang ada di BUMN.Karena tangan-tangan kecil pegiat serikat pekerja itu, dengan cara mereka yang paling lemah sekalipun dapat memberikan perlawanan kepada kekuatan besar yang akan merongrong Negara ini dengan berbagai cara. SP PLN melakukna uji materi, Sekar Telkom berdemontrasi.Opini public akan terbentuk dan mata dunia akan terbuka.

Untuk itu, kepada Serikat Karyawan PT Telkom yang sedang berulang tahun ke-20 1 Maret 2020 ini, tetaplah konsisten pada garis perjuangan. Sebagai Serikat yang ada di BUMN kelas atas, kami percaya kesejahteraan  karyawan Telkom tidak menjadi isu, oleh sebab itu, lebarkan sayap kalian ke berbagai bidang, sehingga kelahiran Sekar Telkom ke bumi pertiwi ini menjadi lebih bermakna.

Kedaulatan telekomunikasi yang sudah tergadai ini menurut saya sudah sampai ke taraf darurat. Betapa tidak, ke depan, perekonomian digital akan menjadi andalan. Infrastruktur telekomunikasi dan segala macam aspek pendukungnya akan menjadi tulang punggung digital economy, sementara di sektor itu Indonesia tidak berkuasa.Pangkal dari semua ini, adalah Undang Undang Telekomunikasi yang sangat liberal itu.

Beranikah Sekar Telkom mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dengan alasan bahwa undang undang tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertanyaan ini sudah dijawab oleh bait terakhir Mars Sekar yang sering dinyanyikan dalam berbagai kesempatan, tinggal membuktikan nya saja lagi.

 “ayunkan langkah berkarya nyata tuk menuju cita-cita Indonesia”

Dirgayahu Serikat Karyawan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk

Banjarbaru, 1 Maret 2020.

 

 Editor : Heldi

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM