DPM : Berkas Cawalnag Bermasalah Bisa Disanksi Pidana


Senin, 02 Maret 2020 - 11:45:08 WIB
DPM : Berkas Cawalnag Bermasalah Bisa Disanksi Pidana Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman, Hasiholan Hutagalung (kanan). Foto dok harianhaluan.com

PASAMAN, HARIANHALUAN.COM -- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Kabupaten Pasaman, Hasiholan Hutagalung, menegaskan jika dokumen berkas pencalonan para Calon Wali Nagari (Cawalnag) bermasalah atau tidak sesuai fakta sebenarnya, maka yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi pidana.

Hal itu ia sampaikan, Senin (2/3/2020) di Lubuksikaping, menjawab tentang dugaan adanya sejumlah oknum Cawalnag yang lolos seleksi memberikan persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai fakta pada dokumen persyaratannya.

"Jika pada dokumen tersebut ada unsur-unsur pemalsuan dan atau tindak pidana lainnya, maka yang bersangkutan bisa diproses menurutn aturan hukum pidana," sebutnya.

Namun, lanjutnya, jika pelolosannya tidak disertai berkas yang lengkap sesuai regulasi dan tata tertib pemilihan, maka calon tersebut bisa mendapatkan sanksi diskualifikasi atau pembatalan statusnya sebagai calon wali nagari.

Menurutnya, sejauh ini pihaknya belum menemukan terkait adanya kejanggalan pada proses seleksi yang hasilnya sudah ditetapkan pada Rabu (26/2/2020), namun jika ada pihak yang mengetahui atau memiliki informasi terkait adanya dugaan pelanggaran administrasi atau bahkan pelanggaran yang lebih serius dan mengandung unsur pidana agar segera melaporkannya kepada pihak berwenang.

"Perlu saya informasikan bahwa jika ditemukan pelanggaran yang dimaksud maka penindakan dan pemberian sanksi maka tidak akan menghalangi tahapan yang sudah berjalan, dengan kata lain pihak yang terkena sanksi diskualifikasi tidak akan bisa digantikan posisinya oleh calon lain karena regulasi hanya mengamanatkan untuk mencalonkan sebanyak maksimal lima orang sebagai kandidat untuk satu nagari," jelasnya.

Terkait peranan panitia seleksi di tingkat nagari, pemerhati pelaksanaan hak demokrasi masyarakat dari komunitas Relawan Aspirasi Rakyat Pasaman, Febriansyah (27), mengatakan sesuai batas kewenangan yang dimiliki oleh pihak panitia, ia menilai sepanjang para Cawalnag tersebut mampu menghadirkan bukti fisik dari persyaratan yang diminta baik berupa dokumen negara dan surat pernyataan maka mereka wajib meloloskan jika sudah sesuai dengan tertib admninistrasi yang ada.

"Namun saya tidak mengetahui pasti apakah panitia seleksi tingkat nagari memiliki kewenangan untuk menelusuri keabsahan setiap berkas dokumen atau apakah memang ada kewajiban untuk mengujinya dan tanggung jawab siapa untuk melaksanakannya," kata dia.

Pantauan HarianHaluan.com, sejumlah berkas pencalonan cawalnag yang dinyatakan lolos seleksi di Pasaman disiyalir tidak memenuhi syarat formal dan non formal.

Diantara persyaratan yang terindikasi bermasalah tersebut adalah berkas penyataan yang tidak sesuai fakta dan keadaan sebenarnya dan belum diserahkannya surat pernyataan pengunduran diri oleh yang bersangkutan dari posisi dan jabatan tertentu, yang menghalanginya dicalonkan sebagai wali nagari hingga pada batas waktu penyerahan berkas yang telah diatur dalam tahapan pilwana serentak 2020 di Pasaman. (*)

Reporter : Rully /  Editor : Milna

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 04 Maret 2020 - 18:18:31 WIB

    Soal Berkas Cawalnag Bermasalah, Begini Pembelaan DPM Pasaman

    Soal Berkas Cawalnag Bermasalah, Begini Pembelaan DPM Pasaman PASAMAN, HARIANHALUAN.COM -- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman, Hasiholan Hutagalung, menegaskan semua berkas tembusan terkait dokumen pencalonan para Calon Wali Nagari (Cawalnag) di daerah itu ke pihak p.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM