Tahapan Pilwanag Serentak Pasaman Diwarnai Dugaan Dokumen Aspal


Selasa, 03 Maret 2020 - 17:01:45 WIB
Tahapan Pilwanag Serentak Pasaman Diwarnai Dugaan Dokumen Aspal Ilustrasi/minang terkini.

PASAMAN, HARIANHALUAN.COM -- Penggiat politik dari komunitas Relawan Aspirasi Rakyat Pasaman, Dasri Mossad, mengatakan pihaknya mensinyalir tahapan pemilihan walinagari (Pilwanag) Serentak 2020 di Kabupaten Pasaman, diwarnai adanya dokumen aspal, atau asli tapi palsu dalam berkas salah seorang calon walinagari (Cawalnag).

"Kami menemukan fakta ini pada saat pemeriksaan berkas oleh panitia pemilihan di Nagari Pauh, Kecamatan Lubuksikaping, yang mana pada dokumen lampiran persyaratan tidak lagi terlibat dalam pengurus maupun anggota partai politik," ungkapnya, di Lubuksikaping, Selasa (3/3/2020).

Ia menjelaskan, pada dokumen surat pernyataan dari salah satu partai politik menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi pengurus ataupun anggota partai tersebut, terhitung sejak 21 Januari 2019.

Sementara, lanjutnya, yang bersangkutan diketahui juga merupakan salah seorang calon anggota legislatif (caleg) yang diusung untuk daerah pemilihan Pasaman I (satu).

"Anehnya lagi, surat tersebut lengkap ditandatangani oleh unsur pengurus tingkat kabupaten dari partai dimaksud, berdasarkan surat pengunduran diri calon bersangkutan yang ditandatangani pada 8 Januari 2019, sehingga praktis pencalonannya sebagai caleg menjadi tidak sah, kalau dokumen tersebut benar adanya," kata dia.

Menurutnya, jika surat tersebut hasil manipulasi dan rekayasa maka pihak panitia pemilihan dan pihak terkait lainnya sudah kecolongan karena yang bersangkutan ternyata diloloskan menjadi cawalnag.

"Kami mendesak fakta ini diusut tuntas, karena bagaimana pun juga tahapan pelaksanaan tata cara berdemokrasi harus bebas dari unsur kelalaian dan kesengajaan yang berpotensi melanggar hukum, sehingga akan menciderai legitimasi hasil pemilihan oleh masyarakat nagari itu sendiri," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Kabupaten Pasaman, Hasiholan Hutagalung, menegaskan jika dokumen berkas pencalonan para Calon Wali Nagari (Cawalnag) bermasalah atau tidak sesuai fakta sebenarnya, maka yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi pidana.

Hal itu ia sampaikan, Senin (2/3/2020) di Lubuksikaping, menjawab tentang dugaan adanya sejumlah oknum Cawalnag yang lolos seleksi memberikan persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai fakta pada dokumen persyaratannya.

"Jika pada dokumen tersebut ada unsur-unsur pemalsuan dan atau tindak pidana lainnya, maka yang bersangkutan bisa diproses menurut aturan hukum pidana," sebutnya. (*)

Reporter : Rully /  Editor : Milna

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM