FGD Omnibus Law Ciptaker Duta FIS UNP

Beragam Elemen Bangsa Tolak RUU Omnibus Law Ciptaker


Selasa, 03 Maret 2020 - 18:46:39 WIB
Beragam Elemen Bangsa Tolak RUU Omnibus Law Ciptaker Duta FIS UNP menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Omnibus Law Ciptaker dalam Perspektif Masyarakat Transisi, buruh dan organisasi buruh.

Duta FIS UNP menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Omnibus Law Ciptaker dalam Perspektif Masyarakat Transisi, buruh dan organisasi buruh. Sebagaimana kita ketahui belakangan ini bahwa Gerakan Penolakan Bersama Seluruh Elemen Masyarakat mengenai RUU Omnibus Law sedang berlangsung. 

Al Mukhollis Siagian - Presiden Wadah Pejuang Penegak Solusi Politik

Selain itu, Omnibus Law juga mengancam lapangan kerja bagi siswa dan mahasiswa yang telah lulus dan hendak mencari pekerjaan. Olehnya, FGD Omnibus Law Ciptaker ini menjadi pembahasan terarah oleh Duta FIS UNP yang mengundang Al Mukhollis Siagian selaku Presiden Wadah Pejuang Penegak Solusi Politik sebagai narasumber.

Dalam pembahasan ini, Duta FIS UNP menilai adanya gerakan bersama oleh berbagai elemen masyarakat seperti Kongres Umat Islam Indonesia serta sejumlah organisasi profesi seperti wartawan merasa ikut terusik untuk berperan menolak RUU Omnibus Law yang dianggap akan mencelakakan seluruh warga bangsa Indonesia jika diberlakukan di masa mendatang. 

Mengingat kondisi masyarakat Indonesia dalam masa transisi, peralihan dari tradisional mayoritas menuju modernitas universal. 
Penolakan kaum buruh dan organisasi buruh terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja dianggap terjadi karena RUU Omnibus Law akan menghilangkan Upah Minimum kabupaten atau kota serta upah sektoral. 

Yang ada nanti hanya upah minimum propinsi. Berikutnya akan hilang pula hak buruh memperoleh pesangon ketika harus mengakhiri masa kerjanya dari perusahaan. Sedangkan pekerja yang berstatus outsourching akan diberlakukan pada semua jenis pekerjaan. Kecuali para pekerja dengan sistem kontrak, pun kelak akan diberlakukan tanpa batas waktu. 

Yang lebih runyam adalah sistem jam kerja akan bersifat eksploitatif. Lebih dari itu pun jaminan sosial bagi pekerja akan dihapus.
Adapun yang lebih mencemaskan-bukan hanya bagi buruh dan organisasi buruh, namun kebebasan bagi tenaga kerja asing masuk dan menyerbu peluang serta kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sendiri yang ada di dalam negeri. 

Karena penggunaan TKA untuk buruh kasar bisa lebih marak lagi dari yang sudah amat sangat meresahkan sekarang ini. Celakanya, RUU Omnibus Law memuat pula cara PHK bagi buruh dari tempat kerjanya akan memperoleh kemudahan. Sementara itu RUU Omnibus Law juga akan menghilangkan pasal pidana untuk pengusaha yang melanggar aturan ketenagakerjaan. 

Meski sampai hari ini sejak diberlakukannya pasal pidana nyaris belum pernah dilaksanakan untuk pengusaha yang melakukan tindak pidana  itu diberi sanksi pidana. Akibat dari RUU Omnibus Law yang dianggap sangat nengancam hidup dan kehidupan buruh maupun organisasi buruh ini terus dipaksakan pembahasannya secara sepihak karena hendak segera disahkan. 

Kaum buruh dan organisasi buruh pun terus melakukan persiapan perlawaban dengan berbagai cara dan aksi panggalangan dukungan dari segenap elemen masyaeakat secara besar besaran untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja ini. Paparan ini merupakan hasil pembahasan FGD Uda Uni FIS UNP dalam seri pembekalan dan karantina Finalis Uda Uni FIS UNP di Padang, 28 Februari 2020. (*)

 Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM