Berzina di Pariaman? Segini Denda yang Harus Dibayar Jika Terbukti


Rabu, 04 Maret 2020 - 17:11:25 WIB
Berzina di Pariaman? Segini Denda yang Harus Dibayar Jika Terbukti Kasi Penyidik Satpol PP Pariaman Alrinadi, Sekretaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Pariaman Murfida dan Kadis Kominfo Pariaman Hendri saat konfrensi pers di Balai Kota Pariaman, Rabu (4/3).

PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pariaman menggencarkan kegiatan penegakan peraturan daerah (Perda) di daerah itu. Bahkan mereka melakukan patroli setiap hari dalam penegakan perda itu.

"Di Satpol PP itu tugas utama kita adalah penegakan perda, ada tiga perda tugas utama yang kami tegakkan tanpa harus berkoordinasi dan kerja sama dengan pihak lainnya," kata Kasi Penyidik Satpol PP Pariaman, Alrinadi didampingi Sekretaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Pariaman Murfida di Pariaman, Rabu (4/3).

Ia mengatakan, tiga perda itu adalah, pertama, Perda Nomor 10 tahun 2013 tentang pencegahan, penindakan dan pemberantasan penyakit masyarakat. Perda ini ditegakkan setiap harinya di Kota Pariaman tanpa harus berkoordinasi dengan pihak lain.

"Ke dua, Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ketertiban, kebersihan dan keindahan di Kota Pariaman dan ke tiga Perda Nomor 10 tahun 2018 tentang trantibum," katanya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, dalam penegakan perda ini pihaknya juga melakukan tiga pola, pertama dengan pendekatan persuasif dengan cara memberikan pemberitahuan dan sosialisasi terhadap masyarakat.

"Kami memberitahu kepada masyarakat bahwa mereka melanggar perda dan memberikan binaan dan dilanjutkan dengan teguran mulai dari teguran petama, dua dan tiga," katanya.

Jika pola pertama itu tidak diindahkan oleh masyarakat lanjut Alrinaldi, baru masuk pada pola yang ke dua yaitu represif non yudisial. Pada pola ini bisa dilakukan denga cara pencegahan dengan mengamankan barang-barang pelanggar perda tersebut.

"Salah satu contohnya yaitu pengamanan barang-barang pedagang di taman Anas Malik, di mana itu merupakan Kawasan Terbuka Hijau (RTH) yang dilarang untuk melakukan aktivitas perdagangan di sana," ujarnya.

Ia mengatakan, untuk pola yang ke tiga yaitu represif yudisial yaitu apabila pelanggaran perda tidak mengindahkan dua pola sebelumnya maka pihaknya akan melanjutkannya pada pola menyelesaikanya dengan sidang di pengadilan.

"Pada Desember 2019 dan Januari 2020 ini kita telah menyidangkan di pengadilan 4 kasus yang melanggar Perda Nomor 10 tahun 2013 ini," katanya.

Ia menyampaikan, 4 kasus itu adalah terkait pasangan yang belum menikah yang melakuakan pelanggaran perda tersebut. Di mana 2 kasus diantaranya divonis bersalah melakukan tindakan mengarah pada perzinaan dengan hukuman denda masing-masing pelanggar perda Rp1 juta. Jadi 2 kasus dengan empat orang pelaku ini total dendanya Rp4 juta.

"Sementara dua kasus lagi divonis dengan terbukti melakukan perzinaan, dan didenda masing-masing Rp2 juta, jadi semua denda menjadi Rp8 juta. Untuk 4 kasus ini kami telah meyetorkan Rp12 juta untuk denda tersebut," katanya.(*)

Reporter : Yuhendra /  Editor : NOVA

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM