Ada NUPTK? Guru Honorer Bisa Terima Gaji dari Dana BOS


Kamis, 05 Maret 2020 - 15:13:59 WIB
Ada NUPTK? Guru Honorer Bisa Terima Gaji dari Dana BOS Ist

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Pemerintah mengupayakan untuk mengalokasikan gaji guru honorer yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Idealnya insentif guru honorer dapat menggunakan kelebihan DAU, karena setiap tahun alokasi DAU meningkat sementara jumlah guru pensiun dan tidak diganti cukup besar.

Secara logika alokasi DAU untuk gaji PNSD mestinya mengecil. Lebih lanjut Menko PMK mendukung kebijakan Mendikbud yang memperbolehkan maksimum 50% dana BOS untuk pembayaran gaji guru honorer yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Kemenag perlu menyesuaikan dengan kebijakan tersebut agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok.

“Keberadaan guru honorer harus menjadi perhatian karena itu sebagai komponen pendidikan dan faktanya banyak yang sudah mengabdi cukup lama,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Kamis (5/3/2020).

Menko PMK mengingatkan baik Mendikbud maupun Menag agar terus meng-update data siswa. Jangan sampai data siswa tidak akurat, mengingat penyaluran BOS berdasar pada jumlah siswa disetiap sekolah dan madrasah. Mendikbud sependapat dengan pandangan Menko PMK dan menyampaikan bahwa sedang dikembangkan satu platform yang mampu mencegah ketidak akuratan data baik data sekolah rusak, jumlah guru maupun jumlah siswa.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Muhadjir menyampaikan agar Kemendikbud dan Kemenag dalam memanfaatkan anggaran pendidikan harus memerhatikan tiga hal yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masalah kemiskinan, dan ketimpangan. Komponen pendidikan sangat dominan berpengaruh dalam IPM.

Menurut Muhadjir Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah saat ini masih relative rendah, apalagi APK Pendidikan Tinggi. Selain itu angkatan kerja menurut data BPS sekitar 64 persen berpendidikan maksimum setingkat SMP dan 25% setingkat SMA. Muhadjir meminta Kemdikbud dan Kemenag agar mampu mengeluarkan terobosan yang bisa mengurai permasalahan tersebut.

“Jadi tidak mungkin kita meningkatkan produktivitas nasional jika proporsi terbesar angkatan kerja kita berpendidikan rendah. Makanya perlu ada terobosan-terobosan dari Kemendikbud dan Kemenag, dan saya mohon untuk terus berkolaborasi. Saya akan pantau betul kerja samanya untuk meningkatkan IPM,” pungkas Menko PMK. (*)

 Sumber : Kemenko PMK RI /  Editor : Milna

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM