Serikat Buruh Minta Jokowi Bagikan Masker Gratis


Kamis, 05 Maret 2020 - 17:08:35 WIB
Serikat Buruh Minta Jokowi Bagikan Masker Gratis KSPI mendesak pemerintah untuk membagikan masker secara gratis.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah memberikan masker kepada masyarakat, khususnya kaum pekerja, secara gratis.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut pembagian masker secara gratis diperlukan lantaran stok masker dan perlengkapan kesehatan terkait higienitas sudah langka di pasaran sejak virus corona (covid-19) masuk ke Indonesia.

Ia khawatir kaum pekerja rentan terkena virus tersebut karena sulitnya mengakses masker dan perlengkapan higienitas.


"Kami meminta berkenaan dengan (virus) corona ini, kepada Pemerintah RI khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan masker secara gratis kepada seluruh rakyat," kata Said di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Kamis (5/3).

Ia menilai minimnya ketersediaan masker dapat memberikan dampak perekonomian negatif bagi masyarakat. Pasalnya, ia khawatir beberapa oknum mematok harga tinggi dan berlomba-lomba menimbun perlengkapan kesehatan itu untuk mengakali harga.

Menurutnya, pemerintah bertanggung jawab untuk dapat mengontrol masalah ini. Karenanya, ia mendesak pemerintah untuk dapat memastikan terpenuhinya hak memiliki masker bagi seluruh masyarakat.

"Masker di toko dan apotek tiba-tiba hilang. Bahkan, alat sanitasi pencuci misalnya Dettol juga hilang di pasaran, ini ada apa? harusnya ini sudah menjadi hak masyarakat dapat mengakses masker dan lain-lain," ungkapnya.

Selain itu, pemberian masker secara gratis juga didorong oleh banyaknya aksi penimbunan. Ia menyayangkan informasi terkait beberapa kepala daerah yang dikabarkan menimbun masker.

Terkait anggaran, menurut Said, pemerintah dapat memanfaatkan dana kontinjensi pada APBN. Sebagai catatan, dana kontijensi adalah dana penanggulangan bencana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan atau pascabencana.

"Ada dana kontinjensi. Dan itu wajib, perintah berdasarkan UUD 45, melindungi tumpah darah Warga Negara Indonesia. Gratis, sehingga yang mau nimbun-nimbun (masker) rugi. Pasti bisa," jelasnya.

Selain menggratiskan masker, KSPI juga mendesak pemerintah melalui BPJS Kesehatan untuk dapat menanggung biaya perawatan dari masyarakat yang sudah terinfeksi virus corona dengan menggunakan dana kontigensi.

Said menyebut aturan tersebut sudah tertuang pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Jadi kalau terjadi bencana, seperti wabah, atau terjadi epidemi penyakit tertentu, pemerintah menyuntikkan dana kepada BPJS. Walau pemerintah bilang ditanggung negara, enggak (demikian), ada BPJS. Urusan kesehatan adalah urusan BPJS, karena itu dana diserahkan ke BPJS," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan dua warga negara Indonesia (WNI) positif terinfeksi virus corona (Covid-19). Sejak pengumuman tersebut, masyarakat banyak menyerbu toko ritel dan apotek untuk memborong masker dan perlengkapan kesehatan serta sembako.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menegaskan penggunaan masker untuk menangkal virus corona covid-19 hanya berlaku bagi orang yang sakit. Sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), kata dia, orang sehat tak perlu menggunakan masker.

"Kan dari WHO yang sakit aja yang pakai masker. Yang sehat ndak usah, karena kalau sehat makai masker percuma dia nanti megang-megang tetap bisa kena," ujar Terawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3) lalu.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga menanggung seluruh biaya penanggulangan infeksi virus corona. Selain anggaran Kementerian Kesehatan, biaya penanggulangan juga dibebankan kepada pemerintah daerah dan atau sumber dana lain yang sah.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya.

"Segala bentuk pembiayaan penanggulangan dibebankan pada anggaran Kemenkes, pemerintah daerah, dan atau sumber dana lain yang sah," ujar Terawan dikutip dari Kepmenkes tersebut. (h/*)

 Sumber : Cnnindonesia.com /  Editor : Heldi

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 25 November 2019 - 11:22:50 WIB

    Ditolak Serikat Pekerja Pertamina, Begini Komentar Ahok

    Ditolak Serikat Pekerja Pertamina, Begini Komentar Ahok JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hari ini diangkat sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Dirinya tiba di Kementerian BUMN pagi ini untuk menerima SK pengangkatan sebagai dewan kom.
  • Selasa, 19 November 2019 - 07:32:45 WIB

    Serikat Pekerja Pertamina Tolak Ahok, Komentar Luhut Pedas

    Serikat Pekerja Pertamina Tolak Ahok, Komentar Luhut Pedas JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menanggapi penolakan serikat pekerja PT Pertamina (Persero) terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Sebelumnya Federasi Serika.
  • Senin, 18 November 2019 - 14:13:40 WIB

    Tangkal Terorisme, Prabowo Minta TNI Kirim Taruna Akmil ke Amerika Serikat

    Tangkal Terorisme, Prabowo Minta TNI Kirim Taruna Akmil ke Amerika Serikat JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berencana meminta TNI untuk mengirim taruna Akademi Militer Indonesia ke Amerika Serikat. Pengiriman taruna Akmil Indonesia ke AS dilakukan dalam rangka.
  • Sabtu, 16 November 2019 - 19:19:44 WIB

    Serikat Pekerja Pertamina Tolak Ahok, Ini Alasannya

    Serikat Pekerja Pertamina Tolak Ahok, Ini Alasannya JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menjadi bahan perbincangan publik. Pasalnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebut-sebut bakal jadi Komisaris Utama di salah satu Badan Usaha Milik.
  • Kamis, 31 Oktober 2019 - 13:58:37 WIB

    Cerita Prabowo Subianto 19 Tahun Dilarang Masuk Amerika Serikat

    Cerita Prabowo Subianto 19 Tahun Dilarang Masuk Amerika Serikat JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak ditolak untuk masuk wilayah Amerika Serikat. Bahkan Dasco menyatakan, AS kini mengundang Prabowo untuk berkun.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM