Sah! PNS Boleh Berpoligami, Inilah Aturan Mainnya


Jumat, 06 Maret 2020 - 21:31:25 WIB
Sah!  PNS Boleh Berpoligami, Inilah Aturan Mainnya Ilustrasi poligami

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Aturan tentang poligami menjadi salah satu  topik hangat yang disinggung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo terkait beragam persoalan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Menurutnya, saat ini aturan mengenai poligami jauh lebih ringan. ASN bisa berpoligami asalkan atas izin sang istri. 

“Dia tidak ada izin atasan tapi istrinya mengizinkan. Ada loh yang punya istri lebih dari 4. Saya kira temen-temen dari daerah tahulah siapa pejabat daerah punya istri 7,” ujar Tjahjo di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (5/3).

Plt Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono membenarkan adanya aturan yang membolehkan PNS untuk menikah lagi. Ketentuan itu diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
“Betul (boleh poligami). Acuannya peraturan tersebut,” ujar Paryono  dikutip kumparan, Kamis (5/3).

Peraturan tersebut secara khusus tertuang dalam pasal 4 PP 45/1990. 

“Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat,” bunyi ayat satu dalam pasal tersebut. 

Adapun konteks pejabat yang dimaksud, jika mengacu dalam Pasal 1 huruf b PP 10/1983 yakni menteri, Jaksa Agung, pimpinan BUMN, hingga pimpinan BUMD.

Meski PNS pria diperbolehkan berpoligami, ayat selanjutnya menegaskan bahwa ASN wanita tidak diperbolehkan untuk menjadi istri kedua atau ketiga. Artinya, PNS yang akan beristri lagi itu hanya bisa menikah dengan perempuan yang bukan PNS.

“Iya PNS wanita tidak diperkenankan (jadi istri kedua),” jelas Paryono.

Selain itu, Paryono mengatakan, PNS yang ingin berpoligami itu tetap diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis dan disertai alasan. 

Ia juga membetulkan saat ditanya apakah sang pegawai tetap harus mengantongi izin atasan. “Betul,” jawabnya singkat.

Berikut kutipan lengkap Pasal 4 PP 45/1990:

(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
(3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
(4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. (*)
 

 Sumber : Kumparan.com /  Editor : Dodi

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 15 Maret 2020 - 17:32:05 WIB

    Sah! Joko Widodo Nikahi Wanita Usia 28 Tahun di Solo

    Sah! Joko Widodo Nikahi Wanita Usia 28 Tahun di Solo SOLO, HARIANHALUAN.COM – Joko Widodo termasuk lelaki yang beruntung. Mengapa tidak, di usianya yang mau nenginjak setengah abad, dia mempersunting Fitri Ayu Amelia yang masih berusia 28 tahun..
  • Selasa, 26 November 2019 - 00:31:25 WIB

    SAH! Anies Baswedan Jadi Ketum APPSI, Ridwan Kamil Kalah

    SAH! Anies Baswedan Jadi Ketum APPSI,  Ridwan Kamil  Kalah JAKARTA, HARIANHALUAN.COM-Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, resmi terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2019-2023. Pada Selasa malam, Anies mendulang suara terb.
  • Jumat, 08 November 2019 - 14:15:38 WIB

    Sah! Ruhana Kuddus Resmi Diberi Gelar Pahlawan Nasional

    Sah! Ruhana Kuddus Resmi Diberi Gelar Pahlawan Nasional JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberikan gelar pahlawan nasional kepada 6 tokoh Indonesia. Pemberian gelar itu diterima langsung oleh para ahli waris di Istana Negara..
  • Rabu, 30 Oktober 2019 - 17:15:16 WIB

    Sah! Komisi III DPR Setuju Idham Azis Jadi Kapolri

    Sah! Komisi III DPR Setuju Idham Azis Jadi Kapolri JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -  Komisi III DPR RI akhirnya menyetujui Komjen Polisi Idham Azis sebagai Kapolri sebagaimana penunjukan oleh Presiden Jokowi. Persetujuan itu diambil setelah wakil rakyat yang ada di komisi III mel.
  • Senin, 05 September 2016 - 14:04:03 WIB

    Sah! Jusuf Kalla Dapat Gelar Doktor Kehormatan dari Unand

    Sah! Jusuf Kalla Dapat Gelar Doktor Kehormatan dari Unand PADANG, HALUAN -- Wakil Presiden Republik Indonesia Mohamad Jusuf Kalla mendapatkan gelar doktor kehormatan (DR. HC) di bidang hukum pemerintahan daerah dari Universitas Andalas (Unand), Senin (5/8,.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM