Sah! PNS Boleh Berpoligami, Inilah Aturan Mainnya


Jumat, 06 Maret 2020 - 21:31:25 WIB
Sah!  PNS Boleh Berpoligami, Inilah Aturan Mainnya Ilustrasi poligami

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Aturan tentang poligami menjadi salah satu  topik hangat yang disinggung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo terkait beragam persoalan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Menurutnya, saat ini aturan mengenai poligami jauh lebih ringan. ASN bisa berpoligami asalkan atas izin sang istri. 

“Dia tidak ada izin atasan tapi istrinya mengizinkan. Ada loh yang punya istri lebih dari 4. Saya kira temen-temen dari daerah tahulah siapa pejabat daerah punya istri 7,” ujar Tjahjo di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (5/3).

Plt Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono membenarkan adanya aturan yang membolehkan PNS untuk menikah lagi. Ketentuan itu diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
“Betul (boleh poligami). Acuannya peraturan tersebut,” ujar Paryono  dikutip kumparan, Kamis (5/3).

Peraturan tersebut secara khusus tertuang dalam pasal 4 PP 45/1990. 

“Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat,” bunyi ayat satu dalam pasal tersebut. 

Adapun konteks pejabat yang dimaksud, jika mengacu dalam Pasal 1 huruf b PP 10/1983 yakni menteri, Jaksa Agung, pimpinan BUMN, hingga pimpinan BUMD.

Meski PNS pria diperbolehkan berpoligami, ayat selanjutnya menegaskan bahwa ASN wanita tidak diperbolehkan untuk menjadi istri kedua atau ketiga. Artinya, PNS yang akan beristri lagi itu hanya bisa menikah dengan perempuan yang bukan PNS.

“Iya PNS wanita tidak diperkenankan (jadi istri kedua),” jelas Paryono.

Selain itu, Paryono mengatakan, PNS yang ingin berpoligami itu tetap diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis dan disertai alasan. 

Ia juga membetulkan saat ditanya apakah sang pegawai tetap harus mengantongi izin atasan. “Betul,” jawabnya singkat.

Berikut kutipan lengkap Pasal 4 PP 45/1990:

(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
(3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
(4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. (*)
 

loading...
 Sumber : Kumparan.com /  Editor : Dodi
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 22 Mei 2020 - 19:14:55 WIB

    Sah! Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1441 H Jatuh pada Minggu 24 Mei 2020

    Sah! Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1441 H Jatuh pada Minggu 24 Mei 2020 HARIANHALUAN.COM -  Kementerian Agama menetapkan 1 Syawal 1441 Hijriah atau Idul Fitri jatuh pada 24 Mei 2020. Ketetapan itu diputuskan dalam sidang isbat yang dihadiri MUI hingga Komisi VIII DPR..
  • Jumat, 01 Mei 2020 - 08:13:38 WIB

    Sah! Mulai Hari Ini Iuran BPJS Kesehatan Turun, Berikut Rinciannya

    Sah! Mulai Hari Ini Iuran BPJS Kesehatan Turun, Berikut Rinciannya JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Mulai 1 Mei 2020, iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) akan kembali ke biaya sem.
  • Selasa, 21 April 2020 - 08:36:38 WIB

    Resah! Honorer Tunggu Ketidakpastian THR dari Sumbangan PNS

    Resah! Honorer Tunggu Ketidakpastian THR dari Sumbangan PNS NASIONAL, HARIANHALUAN.COM -- Saat Pemerintah memastikan tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai negeri sipil (PNS) aman di tengah pandemi Covid-19, hal berbeda terjadi pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) d.
  • Selasa, 14 April 2020 - 13:44:56 WIB

    Sah! Menteri Agama Tunda Gelaran MTQ hingga November karena Corona

    Sah! Menteri Agama Tunda Gelaran MTQ hingga November karena Corona JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Agama Fachrul Razi secara resmi memutuskan untuk menunda gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Nasional tahun 2020 yang digelar di Sumatera Barat. Penundaan ini imbas dari mewabahnya vir.
  • Senin, 13 April 2020 - 10:29:42 WIB

    Sah! Disetujui Menkes, Kota Pekanbaru Terapkan PSBB

    Sah! Disetujui Menkes, Kota Pekanbaru Terapkan PSBB JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Pemerintah menyetujui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru, Riau. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sudah menandatangani surat pengajuan PSBB tersebut..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]