Heboh Anggaran 'Naik Dijalan', Syafrinaldi : Ini Tanggung Jawab Bupati


Ahad, 08 Maret 2020 - 14:35:28 WIB
Heboh Anggaran 'Naik Dijalan', Syafrinaldi : Ini Tanggung Jawab Bupati Anggota DPRD Padang Pariaman, Syafrinaldi.

PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang Pariaman lakukan hering dengan Eksekutif terkait adanya APBD yang 'naik dijalan' pada Penjabaran APBD Padang Paraiaman tahun 2020.

Hering yang dilaksanakan itu dihadiri langsung oleh Ketua TAPD, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Padang Pariaman, Bapelitbangda, Ali amran dan eksekutif lainnya.

"Pada Kamis 5 Maret 2020 berdasarkan Agenda Bamus DPRD Padang Pariaman Hering dengan Eksekutif tentang Permasalahan Penjabaran APBD 2020 yang hadir pada Waktu itu Sekda Jon Priadi selaku Ketua Tim TAPD," kata Anggota DPRD Padang Pariaman, Syafrinaldi di Pariaman, Minggu (8/3/2020).

Politisi PKB ini menyampaikan, Sekda selaku ketua Tim TAPD menyampaikan permintaan maaf dan siap menanggung resiko yang berdampak hukum apa bila didalam penjabaran APBD menyalahi aturan. Namun menurut Syafrinaldi, tindakan yang dilakukan oleh Eksekutif tidak cukup minta maaf saja dan sebatas Sekda selaku ketua TIM TAPD, seharusnya Bupati yang bertanggung jawab dalam hal ini.

"Sangat tidak mungkin Sekda beserta jajaran TIM TAPD melakukan hal ini tanpa campur tangan saudara Bupati Ali mukhni selaku kepala daerah," kata Bendaraha DPW PKB ini.

Lebih lanjut Syafrinaldi meminta Sekda dan Bupati (Eksekutif) membuat surat secara Tertulis tidak boleh mengerjakan kegiatan-kegiatan yang sudah dilarang DPRD Padang Pariaman apabila tetap dikerjakan dan apapun resikonya DPRD Padang Pariaman tidak bertanggung jawab apabila nanti berdampak hukum dikemudian hari.

"Sangat disayangkan pihak eksekutif tidak menghargai DPRD Padang Pariaman karena kita sekaku DPRD Padang Pariaman mempunyai hak, tugas dan wewenang salah satu poinnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD," kata Syafrinaldi.

Ia berharap kepada Bupati agar mengembalikan APBD 2020 sesuai ketok Palu paripurna 26 November 2019 dangan catatan jangan sampai ada dirobah isi didalam APBD 2020 tersebut.

"Karena saya melihat isi penjabaran APBD 2020 ini tidak sesuai dengan hasil ketok palu 26 nov 2019 alias cacat," ujarnya. (*)

Reporter : Yuherman /  Editor : Milna

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM