Gejayan Memanggil Digelar Hari Ini,Tolak RUU Omnibus Law!


Senin, 09 Maret 2020 - 09:04:09 WIB
Gejayan Memanggil Digelar Hari Ini,Tolak RUU Omnibus Law! Ribuan mahasiswa ketik memadati pertigaan Kolombo, (Jalan Gejayan), Yogyakarta. (KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA)

YOGYAKARTA,HARIANHALUAN.COM - Aksi #GejayanMemanggil akan kembali digelar di Yogyakarta, Senin (9/3/2020) hari ini. Kali ini, massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) berunjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Sesuai dengan tagar yang dikampanyekan, aksi yang juga diikuti oleh berbagai masyarakat dan mahasiswa itu akan digelar di sepanjang Jalan Gejayan Kota Yogyakarta mulai pukul 14.00 WIB. Tagar #GejayanMemanggil ramai diperbincangan di media sosial. Bahkan meme mengampanyekan aksi ini juga berseliweran sejak akhir pekan kemarin.

Baca Juga : Pesan Penting Kapolri, Tidak Ada Ampun Bagi Polisi yang Terlibat Narkoba!

"Aku ramal nanti kita ketemu di Gejayan, #GEJAYANMEMANGGIL #GAGALKANOMNIBUSLAW," begitu kalimat dalam sebuah meme.

"Omnibus Law saja yang kita gagalkan...Cinta kita jangan," tulis meme lainnya.

Baca Juga : Kemajuan Industri 4.0 Dorong Indonesia Menuju Sepuluh Besar Kekuatan Ekonomi Global

Humas ARB Yogyakarta, Kontra Tirano mengatakan, sudah waktunya menggelar aksi menolak Omnibus Law. Menurutnya, RUU "Sapu Jagad" ini tidak ada sosialisasi yang jelas dan rinci sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat dan kalangan buruh.

"Kita harus turun ke jalan untuk menolak dan menggagalkan Omnibus Law," ujarnya Tirano.

Baca Juga : Airlangga Hartarto: Praktik Korupsi Hambat Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Ketua Serikat Buruh Korwil DIY Dani Eko Wiyono mengatakan buruh bakal ikut serta dalam aksi #GejayanMemanggil. Dia yakin RUU Omnibus Law memang bakal menyusahkan buruh dan menguntungkan investor jika disahkan.

Menurutnya, alasan Pemerintah akan mengundang banyak investor masuk ke Indonesia itu tidak berimplikasi apa pun bagi buruh. Terlebih, ada wacana penghapusan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta penghilangan pesangon, dan jaminan sosial bagi buruh.

Baca Juga : RUU Kejaksaan, DPR dan Pemerintah Sepakat Penguatan Korps Adhyaksa

"Langkah yang paling tepat saat ini adalah melawan dengan suara rakyat suara," anggapnya.

RUU Omnibus Law dikritik oleh berbagai kalangan. Sejauh ini, naskah RUU Omnibus Law sudah diberikan pemerintah kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. (*)

Editor : Dodi | Sumber : Sindonews
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]