KIPP Sumbar: Politik Uang Harus Ditolak!


Senin, 09 Maret 2020 - 12:04:27 WIB
KIPP Sumbar: Politik Uang Harus Ditolak! Suasana kegiatan sosialisasi pengawasan Pilkada bagi pemilih pemula yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Pasaman, di aula Hotel Arumas Lubuksikaping.. Senin (09/03).RULLY FIRMANSYAH

PASAMAN,HARIANHALUAN.COM-Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Wilayah Sumatera Barat (Sumbar), Samaratul Fuad SH, mengatakan praktik politik uang dalam pilkada serentak 2020, harus ditolak atau diperangi bersama.

     "Secara hukum dan moral, praktik tersebut adalah kejahatan karena berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi di Indonesia,"tegasnya saat menjadi pemateri dalam kegiatan sosialisasi pengawasan pilkada yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman, bagi kalangan pelajar SMA Negeri 2 Lubuksikaping, Senin (09/03).

Baca Juga : Kecuali Inhu dan Rohul, 6 Kepala Daerah di Riau Serentak Dilantik 26 April

     Menurutnya, praktik tersebut mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban oleh pasangan calon secara moral kepada masyarakat pemilihnya.

     Disamping itu, jelasnya, politik uang akan mengakibatkan pasangan calon terpilih akan berpikir dan bertindak melanggar hukum karena harus mengembalikan uang yang telah ia habiskan saat berjuang memenangkan kontestasi yang diikutinya.

Baca Juga : Pilkada 2020 Sukses, Wabup Sabar Puji Kinerja Pengawasan Bawaslu

     "Efek terparah adalah praktik tersebut akan menghilangkan daya kritis dan kecerdasan politik warga karena dengan diterimanya uang oleh pemilih itu sama saja sudah dihina dan direndahkan harkat dan martabatnya selaku manusia yang beriman dan beradab," ungkapnya.

     Sementara itu, koordinator divisi hukum, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Pasaman, Kristian SPdI,  mengatakan aturan dan sanksi terhadap praktik politik uang sudah sangat tegas diamanatkan dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014.

Baca Juga : Persiapan Pemilu 2024, Bawaslu Publikasikan Hasil Pengawasan Pilkada

     "Aturan tersebut melarang pasangan calon kepala daerah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih," ungkapnya.

     Ia mengatakan, bagi pasangan calon atau tim pemenangannya yang terbukti melakukan praktik jual beli suara, maka visa dikenakan sanksi pidana kurungan selama 36 bulan hingga 72 bulan dan pidana denda sebesar  Rp 200 juta hingga satu milyar rupiah.

Baca Juga : MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang di Inhu dan Rohul

     Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan suatu sikap yang tegas dari masyarakat dalam melakukan pengawasan secara partisipatif, dalam setiap tahapan yang ada.

     "Hal itu sudah diamanatkan undang - undang tentang kewajiban setiap warga negara untuk aktif melakukan pengawasan terhadap proses pemilu, disamping memancing minat masyarakat untuk secara sadar dan bertanggung jawab menggunakan hak pilihnya selaku warga negara," terangnya.(*)

Reporter : RULLY FIRMANSYAH | Editor : Dodi
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]